Mahkamah Konstitusi menggelar sidang uji materi Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu terkait ambang batas parlemen tanggal 29 Januari 2026. Dalam permohonan nomor 37/PUU-XXIV/2026, pemohon mengusulkan agar ambang batas parlemen yang saat ini 4 persen diturunkan menjadi maksimal 2,5 persen. Alasan penurunan ini untuk mengantisipasi
PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability). Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi parlemen yang berlebihan. Sehingga pengambilan kebijakan
Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, Staf Ahli Kaporli, menyatakan bahwa kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik sejak dulu. Beberapa pernyataan beliau yang menegaskan hal tersebut antara lain “Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu,” tanya Yogi dalam siaran langsung ‘Satu Meja The Forum’ Kompas
Pemilu di Indonesia memang rutin setiap lima tahun, namun kesetaraan peluang belum sepenuhnya tercapai karena partai besar dan calon populer lebih diuntungkan dibanding peserta lain. Pembahasan revisi UU Pemilu menjadi penting untuk mendorong desain pemilu yang lebih kompetitif, karena kualitas demokrasi diukur dari tingkat persaingan. Di negara demokrasi mapan, kompetisi
Narasi dalam sebuah unggahan di Facebook yang menampilkan foto SBY berdiri di depan mikrofon dengan latar bendera merah putih dan logo Yudhoyono Institute “SBY mengatakan, AHY pasti menang di 2029 kalau Gibran tidak curang” Unggahan ini juga disertai narasi “BELUM APA2 SDH NUDUH CURANG… ANEH NI ORANG…. KALO MENURUT SY
Pengamat politik Habibi Chaniago menilai RUU Pemilu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pembaruan aturan teknis namun juga menjadi ruang awal bagi partai-partai untuk mengamankan posisi tawar sebelum kontestasi dimulai. Partai besar cenderung mendorong aturan yang menjaga dominasi, sementara partai menengah dan kecil menginginkan sistem yang lebih terbuka. “RUU Pemilu adalah
Kasus dugaan jual beli jabatan di Pati dan Ponorogo menunjukkan betapa rawannya sektor rekrutmen aparatur pemerintah terhadap praktik korupsi. KPK menilai pengisian jabatan sering dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi, di mana kedekatan relasi atau suap lebih diutamakan daripada kompetensi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola SDM pemerintahan masih jauh
UU Otonomi Khusus Papua diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto untuk mempercepat pembangunan di Papua. Saat ini program percepatan kesejahteraan Papua sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Salah satunya terkait kelanjutan pasca pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi. Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah
Masyarakat kecil menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun. Masyarakat menilai walikotanya telah berhasil membangun beragam fasilitas publik dan mengubah wajah Kota Madiun ala Jogjakarta. Penilaian ini menunjukkan adanya realitas sosial bahwa sebagai orang baik hati tidak sama dengan realitas politik yang menganggapnya sebagai pelaku korupsi dengan suap proyek bermodus CSR. Fenomena
Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan keputusan nasional berbasis bukti sulit terwujud.
Kelahiran dua partai politik baru dalam waktu bersamaan pada Januari 2026 yakni Partai Gema Bangsa dan Partai Gerakan Rakyat. Partai Gema Bangsa memosisikan diri mendukung pemerintah sementara Partai Gerakan Rakyat mendukung status quo dan digadang memosisikan diri sebagai alternatif untuk mengusung Anies Baswedan. Lahirnya dua partai politik ini di satu
Bawaslu RI menerbitkan dua buku kompilasi putusan-putan Mahkamah Konstitusi (MK) atas judicial review yang menyangkut perselisihan hasil Pemilu dan Pemilihan. Dua buku tersebut berjudul “Kompilasi Tafsir Konstitusional Dan Judicial Order Putusan Landmark Mahkamah Konstitusi Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2024,
