Realitas politik lokal tidak sedang baik-baik saja. Fenomena meningkatnya Pilkada calon tunggal mulai dari hanya 3 daerah pada tahun 2015 meluas menjadi 25 daerah pada tahun 2020, hingga melonjak tajam menjadi 37 daerah pada Pilkada 2024. Persoalan lainnya adalah pola pengisian jabatan publik melalui konsolidasi elitis, pembentukan koalisi raksasa di parlemen, dan tingginya hambatan regulatif bagi kandidat alternatif.
Putusan MK No. 100/PUU-XIII/2015 membuka ruang bagi pemilih untuk menolak calon tunggal melalui “kolom kosong” sebagai hak konstitusional, namun regulasi Pilkada hingga kini masih timpang. Kolom kosong sah secara elektoral tetapi pendukungnya tidak diakui sebagai subjek hukum, sehingga tercipta arena kontestasi yang tidak seimbang antara calon tunggal dengan pilihan penolakan.
Sepanjang tahapan Pilkada, pendukung kolom kosong menghadapi kekosongan aturan: tidak ada hak sosialisasi yang setara, mekanisme pembiayaan yang akuntabel, maupun pengakuan relawan. Akibatnya, gerakan sipil yang memilih kotak kosong berjalan dalam ketidakpastian normatif, sering dituduh kampanye ilegal, diintimidasi, bahkan dikriminalisasi. Kondisi ini merusak kepastian hukum, kesetaraan kontestasi, dan integritas perlindungan hak politik karena kolom kosong tidak memiliki saksi resmi maupun legal standing untuk menggugat kecurangan.
Solusi yang ditawarkan adalah rekonstruksi hukum berlapis dengan konsep limited scope representation, yakni pengakuan administratif terbatas bagi kelompok pendukung kolom kosong. Reformasi regulasi harus dilakukan di empat level: UU Pilkada, PKPU, Perbawaslu, dan pedoman teknis, agar relawan terdaftar memperoleh hak sosialisasi, perlindungan hukum, mekanisme pembiayaan transparan, serta kapasitas mengajukan keberatan. Dengan demikian, Pilkada calon tunggal dapat naik derajat menjadi kontestasi substantif yang berintegritas dan menjamin kedaulatan rakyat.