Muncul anggapan di tengah masyarakat bahwa warga negara yang sudah menikah berhak memilih meski belum berusia 17. Bawaslu menegaskan buku nikah tidak bisa digunakan sebagai pengganti KTP-el di TPS. Hak pilih tetap harus didukung dokumen kependudukan resmi, yaitu KTP-el atau Surat Keterangan (Suket) perekaman KTP-el sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
Program kursus kepala daerah ke Singapura menuai kritik karena dianggap boros, tidak efektif, dan bertentangan dengan kebijakan efisiensi pemerintahan Prabowo Subianto. Djoharemsah Djohan dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri menilai penggunaan dana CSR untuk pelatihan luar negeri tidak tepat, karena seharusnya dialokasikan bagi masyarakat lokal. Ia menyarankan agar pendidikan kepala daerah
Sebuah ironi dimana kewenangan daerah terus bertambah melalui desentralisasi, namun kapasitas fiskalnya tidak selalu ikut menguat. APBD perlahan berubah menjadi anggaran untuk membayar kewajiban bukan lagi instrumen untuk menciptakan pertumbuhan. Fenomena tersebut menurut ekonom publik Richard Musgrave dalam teori fiscal federalism, desentralisasi hanya akan efektif apabila pemerintah daerah memiliki kapasitas
Politik dan kebijakan publik Indonesia hari ini menunjukkan sebuah jukstaposisi yang tajam antara semrawutnya tata kelola pemerintahan dan reaksi masyarakat akar rumput terhadapnya. Meski indeks korupsi turun ke skor 34 dan skandal mega korupsi mencuat, survei menunjukkan mayoritas masyarakat akar rumput tetap puas dengan pemerintah. Fenomena ini dijelaskan melalui konsep
Majelis Hakim Pengadilan Tipikor yang dipimpin oleh Enan Sugiarto di Pengadilan Negeri (PN) Tanjungkarang, Kota Bandar Lampung, Rabu (22/7) menjatuhkan vonis delapan tahun penjara kepada Mantan Bupati Pesawaran, Dendi Ramadona, dalam perkara korupsi proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2022. Dendi Ramadhona terbukti secara sah dan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono, yang baru saja dilantik pada 22 Juli 2026, mengaku bukan wewenang BGN untuk menghentikan program MBG. “Saya kira itu bukan kritik, bukan renah kami untuk hentikan atau membubarkan BGN. Ya, makan bergizi adalah tender politiknya Presiden Prabowo,” ungkap Sudaryono. Saat ini fokus BGN, kata
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat tidak duduk di samping Presiden Prabowo Subianto saat sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Senin (20/7/2026) kemarin. Wapres Gibran duduk di sebelah kanan presiden barisan depan bersama menteri kabinet, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Mensesneg Prasetyo Hadi, serta Sekretaris Kabinet Teddy Indra
Komisi II DPR disebut akan melakukan safari ke partai-partai nonparlemen dan beberapa organisasi pemerhati pemilu untuk membahas RUU Pemilu selama masa reses anggota dewan sebulan ke depan hingga pertengahan Agustus mendatang. Namun, Komisi II DPR mengaku belum mendapat lampu hijau dari pimpinan DPR untuk mulai membahas secara resmi bersama pemerintah. Ketua Komisi
Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Achmad Taufik Husein memastikan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap kepala daerah jauh dari unsur politis. Taufik mengatakan “Ini karena adanya pengaduan masyarakat, dan kami menindaklanjuti, yang kebetulan ini kemungkinan ada di PAN gitu.” Diketahui, dalam periode 2025 hingga 22 Juli 2026, KPK menangkap 16 kepala
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara resmi menetapkan status tersangka kepada Bupati Lombok Barat, Lalu Ahmad Zaini (LAZ). KPK menjerat dengan tiga pasal berlapis, yaitu Pasal 12 huruf i, Pasal 12 huruf a atau b, dan/atau Pasal 12 B UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 20 juncto Pasal 21 KUHP Nasional. KPK juga menetapkan
Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan penegakan hukum atas dugaan kasus Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah harus berbasis fakta bukan narasi politik. Hasto juga menyoroti hasil penggeledahan yang dilakukan Kortastipidkor Polri dan Polda Metro Jaya di kediaman Febrie di kawasan Sentul, Jawa
Bupati Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Ahmad Zaini menjadi kepala daerah ke-11 yang ditangkap KPK dalam OTT pada Senin (20/7/2026). Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim KPK menangkap 19 orang dalam operasi tersebut. Budi mengatakan, tim KPK juga mengamankan uang senilai ratusan juta dan sejumlah dokumen dari
