Secara historis, gagasan otonomi daerah sudah hadir sejak awal kemerdekaan. Dimulai dari UU Nomor 1 Tahun 1945 yang memperkenalkan struktur daerah seperti karesidenan, kabupaten, dan kota, hingga berkembang melalui berbagai regulasi seperti UU Nomor 22 Tahun 1948 yang menekankan pemerintahan daerah yang lebih demokratis. Berbagai perubahan undang-uindang terus berlanjut hingga
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan sudah menyiapkan draf untuk membahas RUU Pemilu. Draf ini disiapkan jika sewaktu-waktu DPR mengundang untuk membahas RUU Pemilu. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya mengatakan Kemendari sudah siap berproses dengan para mitra di Bappenas, perguruan tinggi, dan lembaga penelitian. Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani
Usulan KPK mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum parpol memunculkan beragam respons. PDIP, Demokrat, PAN, dan NasDem menilai hal tersebut merupakan urusan internal partai dan berpotensi melanggar kebebasan berserikat. Jubir PDIP Guntur Romli menilai usulan itu melampaui kewenangan KPK dan meminta KPK fokus pada tugas pencegahan dan penindakan korupsi. Lebih
Tiga dekade setelah otonomi daerah, berbagai evaluasi terus mengemuka. Pengalaman masa lalu hingga tantangan saat ini menunjukkan bahwa relasi pemerintah pusat dan daerah terus mencari keseimbangan. Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda mengatakan UU Nomor 22 Tahun 1999 memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah yang berakibat pada penyalahgunaan
Usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik telah menimbulkan polemik di masyarakat. Rekomendasi ini dinilai dapat melemahkan independensi partai dalam menentukan internal organisasinya. Partai Golkar melihat usulan pembatasan ini menjadi hal lumrah karena selaras dengan budaya yang terbentuk dalam partainya, sementara sejumlah partai lain
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya regulasi yang mengatur pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu. Langkah tersebut disampaikan KPK menyusul hasil kajian Direktorat Monitoring KPK 2025 terkait identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya ada tiga rekomendasi yang dapat dipertimbangkan Presiden dan DPR RI
Meski ada sebagian kepala daerah yang tersandung masalah hukum, masih banyak kepala daerah yang bekerja keras dan berprestasi, ujar Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Indonesia memiliki 552 pemerintah daerah yang terdiri dari 38 provinsi, 98 kota, dan 416 kabupaten. Besarnya skala pemerintahan menimbulkan kompleksitas persoalan juga di masing-masing daerah.
KPK menekankan pentingnya kaderisasi partai sebagai strategi untuk mencegah korupsi di sektor politik yang dinilai masih sangat rawan. “Terkait kajian itu sebagai upaya KPK khususnya pada kerangka pencegahan ya pada sektor politik karena memang kami memandang sektor politik menjadi salah satu sektor yang masih rawan terjadinya tindak pidana korupsi,” kata
Pengamat politik Hendri Satrio mengapresiasi pola komunikasi yang dilakukan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya. Komunikasi yang dilakukan Teddy menjadi bukti bahwa pemerintah mencoba dekat dengan rakyat. Sebelumnya, Seskab Teddy berburu buku lawas di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, Minggu (19/4). Momen itu diabadikan dan diunggah oleh akun Instagram resmi
Diskursus mengenai pembatasan masa jabatan ketua umum partai politik mencerminkan adanya dorongan reformasi internal untuk menciptakan tata kelola yang lebih sehat. Namun, di sisi lain, muncul penolakan dari kalangan elite yang beranggapan bahwa pengaturan masa jabatan merupakan ranah otonomi organisasi masing-masing partai. Berita ini menyoroti lima isu politik-hukum lainnya di
Kasus ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat setelah nama Jusuf Kalla (JK) terseret dalam polemik melalui tudingan Rismon Hasiholan Sianipar yang menyebut JK sebagai penyokong dana. JK langsung membantah keras tudingan pemberian Rp5 miliar tersebut dan menegaskan tidak pernah mengenal Rismon. Ia bahkan melaporkan Rismon ke polisi atas dugaan pencemaran
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka merespons pernyataan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan 12, Jusuf Kalla yang menyinggung perannya dalam perjalanan Joko Widodo menjadi Presiden ke-7. Gibran menyebut Jusuf Kalla sebagai sosok senior, teladan sekaligus mentor yang ia hormati. “Pak JK itu senior saya, mentor. Beliau sangat berpengalaman dan punya
