Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menghadapi kritikan dari berbagai pengurus partai politik pendukung pemerintah mengenai sikap politik dua kaki di pemerintahan Prabowo.
Perseteruan antara PDIP dan partai koalisi pendukung pemerintahan Prabowo muncul di tengah meluasnya gelombang protes mahasiswa terhadap pemerintahan Prabowo sejak Juni 2026. Beredar kabar bahwa politikus PDIP, Andi Widjajanto, berada di balik demonstrasi mahasiswa di kawasan Bundaran Hotel Indonesia.
Sejumlah kader PDIP seperti Deddy Sitorus dan Andreas Hugo Pareira menegaskan sikap PDIP untuk tetap kritis dan independen meski berada dalam koalisi, sambil menepis tudingan bahwa partai hanya mencari keuntungan. Pernyataan ini memicu respons dari tokoh PKB Jazilul Fawaid, sementara perdebatan internal PDIP berfokus pada keseimbangan antara menjaga jarak politik dan tetap berperan dalam kebijakan pemerintah menjelang Pemilu 2029.
Analisis para pengamat politik menilai posisi PDIP menjelang Pemilu 2029 cukup menguntungkan karena mampu menjaga komunikasi baik dengan pemerintah sekaligus mengkritisi kebijakan yang tidak populer, sehingga berpeluang merebut ceruk pemilih kritis. Arifki Chaniago menekankan fleksibilitas PDIP di luar kabinet yang meningkatkan nilai tawarnya, sementara Agung Baskoro melihat strategi “politik dua kaki” PDIP sebagai cara menjaga relasi Megawati–Prabowo sekaligus mengakomodasi aspirasi publik melalui kritik konstruktif, meski hal ini memunculkan tudingan sikap abu-abu dari partai koalisi pemerintah.