Alat ukur kemodernan partai menurut Vicky Randall dan Lars Svasand (2002) adalah teori pelembagaan partai politik. Menurut mereka empat dimensi terlembaganya sebuah partai adalah derajat kesisteman, infusi nilai atau ideologisasi, kemandirian, dan reifikasi. Derajat kesisteman adalah seberapa besar sistem atau prosedur partai berpengaruh kuat dalam tata kelola partai. Sebuah partai
Peluncuran Satelit Lampung-1 yang akan berlangsung di Shandong, China pada Rabu, 5 Agustus 2026 akan dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal. Lampung-1 merupakan bagian dari misi OSE Hyperspectral Twin Satellites yang dikembangkan STAR.VISION Aerospace bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Lampung dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN). Gubernur yang akrab
Provinsi Lampung bersiap mencatat sejarah baru di bidang teknologi antariksa. Jika tidak ada perubahan jadwal, Satelit Lampung-1 akan meluncur ke orbit pada 5 Agustus dari laut lepas pantai Shandong, China. Peluncuran ini menjadi tonggak baru transformasi digital Lampung melalui pemanfaatan teknologi satelit untuk mendukung pembangunan berbasis data. Satelit Lampung-1 dikembangkan
Partai Gema Bangsa mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ditetapkan maksimal sebesar 2,5 persen, agar kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan tidak banyak suara sah pemilih terbuang. Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengingatkan penerapan PT selama ini telah menghilangkan pengakuan
Pemerintah didorong segera mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan pembiayaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh lagi menggunakan anggaran pendidikan, tanpa harus menunggu tenggat waktu hingga 2028. Wakil Ketua Komisi IX DPR Fraksi PDIP, Charles Honoris mengatakan, pemerintah yang mengedepankan kepatuhan terhadap konstitusi semestinya segera menindaklanjuti putusan tersebut
Dalam beberapa tahun terakhir, muncul kegelisahan ruang oposisi di Indonesia semakin menyempit. Banyak partai politik akhirnya bergabung ke dalam pemerintahan sehingga konfigurasi parlemen menjadi semakin homogen. Karena itu, keberadaan kelompok penyeimbang bukan sekadar hak politik, melainkan kebutuhan organisasi negara. Kehadiran mereka bukan untuk merebut legitimasi pemerintahan hasil pemilu, namun untuk
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih kembali menjadi sasaran kritik. Pengamat Kebijakan Publik Muhammad Syukur Mandar menilai program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto itu tidak memenuhi prinsip koperasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Dalam pandangannya, KDMP justru lebih tepat disebut sebagai instrumen politik ketimbang lembaga koperasi yang
Pengacara Juniver Girsang memberi masukan perihal Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Ia mengingatkan kepada Komisi III DPR jangan sampai RUU tersebut jadi alat menghabisi lawan politik. Juniver mengatakan penyitaan tersebut termasuk sadis. Lantaran, kata dia, penegak hukum memblokir ribuan kali aset milik kliennya. Atas pengalaman itu, ia pun mengingat jajaran Komisi
Di tengah wacana kenaikan remunerasi kepala daerah, pemberantasan korupsi dinilai perlu diarahkan pada pembenahan akar persoalan, yakni tingginya biaya politik dalam pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, revisi Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada dipandang penting untuk menekan praktik politik uang yang kerap membebani kontestasi politik. Salah satu langkah yang
Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan praktik politik uang, bukan sekadar perubahan norma. Ida Budhiati, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, menekankan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena politik uang sejak tahap pencalonan. Menurutnya, instrumen hukum sebenarnya sudah cukup, tetapi pengawasan dan implementasi aturan masih lemah.
Kabinet Bayangan menilai Indonesia sedang berada dalam kondisi darurat korupsi, khususnya di level kepala daerah. Menurut Armand Suparman, Menteri Dalam Negeri & Keamanan Negara Kabinet Bayangan, pendekatan pemberantasan korupsi yang selama ini hanya bertumpu pada penindakan dan penangkapan tidak cukup karena hanya menyentuh hilir persoalan. Ia menekankan perlunya pembenahan menyeluruh
Kabinet Bayangan yang dibentuk oleh koalisi masyarakat sipil mulai bekerja dengan menggelar rapat perdana di Jakarta. Aktivis dan akademisi yang ditunjuk sebagai “menteri tandingan” memaparkan kritik terhadap kebijakan pemerintah, khususnya di bidang lingkungan, fiskal, dan pangan. Mereka menyoroti praktik ekstraktivisme, pemborosan anggaran melalui program seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan
