Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang jutaan suara rakyat, mempersempit representasi politik,
Pengungsi perempuan Papua, Yokbeth Felle dari Aneta Papua, mengeluhkan adanya kelelahan batin yang mendalam akibat konflik bersenjata yang tak usai di tanah Papua sebagaimana dikutip “Kenapa Tuhan menciptakan kami perempuan Papua yang melahirkan untuk dibunuh oleh korban Indonesia? Lebih baik Tuhan menutup dengan ini supaya kami tidak beranak”. Yokbeth Felle
Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, berbeda pendapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Mardani menolak pendapat Deddy terkait RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya menjadi inisiatif pemerintah. Usulan pemerintah juga akan tetap diambil kesepakatan oleh
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai menyatakan penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan politik tingkat nasional dan pendekatan menyeluruh yang melibatkan berbagai komponen bangsa. Diketahui sepanjang 2025, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua, serta 26 kasus hingga April 2026. Tindakan kekerasan yang
Paradoks demokrasi adalah sistem yang lahir untuk menghindari tirani justru sering melahirkan dinasti politik. Kekuasaan memiliki naluri untuk mempertahankan diri dengan cara diwariskan kepada keluarga. Demokrasi yang seharusnya menjadi arena pertarungan ide berubah menjadi silsilah keluarga. Sehingga timbul pertanyaan apakah kemenangan diraih karena gagasan atau sekedar nama belakang yang melekat
Analis Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Eduardo Edwin Ramba mendorong agar operasional pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) dibiayai sepenuhnya oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Eduardo menjelaskan bahwa aturan penggunaan APBD untuk Pilkada menyulitkan fleksibilitas anggaran, terutama saat terjadi kondisi darurat seperti pandemi Covid-19 tahun 2020. Meskipun pemerintah
Ketua DPP Partai Ummat Ahmad Akhyar Muttaqin menilai pernyataan Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amie Rais megenai Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mewakili keresahan di masyarakat dan merupakan kebebasan berpendapat dari opini pribadinya. Ia pun mempersilahkan pihak yang merasa bahwa pernyataan Amien Rais tersebut sebagai fitnah agar melaporkannya kepada penegak
Merespon pernyataan Husain Abdullah, Ketua DPP PSI Bestari Barus, berharap pengunduran diri Ade Armando merupakan pelajaran bagi semua pihak. Bestari mengatakan ada hubungan baik antara PSI dan Jusuf Kalla (JK). Bestari menyebut PSI tidak lagi dalam posisi menjelaskan apa yang menjadi tanggung jawab perorangan. Hubungan PSI dan Pak JK pun
Partai politik yang dulu dianggap sebagai simbol reformasi kini lebih banyak bernuansa personalized party yang mengokohkan sentralisme ketokohan sebagai residunya dan lebih berfungsi sebagai “perusahaan pemenangan elektoral”. Alih-alih menjadi wadah aspirasi, partai justru menjelma layaknya “firma politik” yang mementingkan kepentingan elite. Pengelolaan partai politik di Indonesia yang sangat terpusat memperkuat
Kemendagri mengalokasikan anggaran Rp 1 triliun sebagai insentif fiskal bagi daerah berprestasi. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah pusat untuk memberikan apresiasi nyata bagi pemerintah daerah yang menunjukkan kinerja terbaik. Tito Karnavian, Mendagri, dalam sambutannya di ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 menyebut pola pembinaan daerah dengan istilah stick and carrot.
Anggota Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, mengusulkan agar revisi UU Pemilu mempertegas sanksi politik uang, termasuk dengan memasukkan pelaku ke daftar larangan (blacklist). “Yang sudah pernah terbukti melakukan politik uang, dia minimal satu periode pemilu berikutnya tidak boleh ikut, termasuk pilkada,” kata dia dalam diskusi publik di Kantor Bawaslu RI,
RUU Pemilu telah diputuskan DPR bersama pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, namun tidak ada pembahasan RUU tersebut sepanjang 2025. Akhirnya diputuskan masuk dalam Prolegnas 2026, namun hingga saat ini DPR belum juga menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Padahal tahapan seleksi anggota KPU dan Bawaslu periode
