Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

Sistem Pendanaan Politik hingga Mekanisme Akuntabilitas Jadi Faktor Maraknya Korupsi Kepala Daerah

Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai maraknya korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor multidimensi, termasuk integritas dan partai politik. Sementara, biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor risiko. Biaya politik tinggi menurutnya berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan

Selengkapnya »
06 Juli 2026

Puan Sebut Sikap Politik PDIP Jelas, Tepis Posisi “Abu-Abu”

Ketua DPP PDIP Puan Maharani menyampaikan bahwa PDIP memiliki sikap politik yang jelas saat menepis pernyataan politisi yang menilai posisi partai berlambang kepala banteng moncong putih itu “abu-abu”. Adapun sindiran PDIP yang bersikap “abu-abu” itu pertama kali disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB Jazilul Fawaid. Dia menyampaikan hal itu terkait adanya

Selengkapnya »
03 Juli 2026

Gerindra soal Blusukan Jokowi: Pemilu Masih Lama, Kita Fokus Kerja

Juru Bicara Partai Gerindra, Bahtra Banong mengatakan partainya masih fokus mengawal program Presiden Prabowo dan belum jauh memikirkan pemilu. Terkait safari politik Presiden ketujuh RI, Joko Widodo (Jokowi), ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada akhir pekan lalu, Gerindra tak mau ambil pusing soal manuver politik PSI lewat

Selengkapnya »
03 Juli 2026

MK Pertegas Mekanisme Pilkada Dilakukan Rakyat Langsung

Mahkamah Konstitusi menegaskan mekanisme pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagaimana  putusan perkara nomor 195/PUU-XXIV/2026 pada Senin, 29 Juni 2026. Dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap frasa “secara langsung dan demokratis” dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

Selengkapnya »
02 Juli 2026

Putusan MK Perkuat Pilkada Langsung, Bagaimana Respons Partai Politik?

Putusan Mahkamah Konstitusi yang menegaskan pemilihan kepala daerah atau pilkada tetap digelar secara langsung oleh rakyat diharapkan dapat mengakhiri perdebatan mengenai wacana pilkada tidak langsung melalui DPRD. Sejumlah partai politik pun dapat memahami dan akan menjadikan putusan MK itu sebagai pertimbangan dalam membahas revisi Undang-Undang tentang Pilkada Sekretaris Jenderal Partai

Selengkapnya »
02 Juli 2026

Respons DPR Usai MK Tegaskan Pilkada Tetap Dipilih Rakyat

Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Gerindra, Bahtra Banong, menegaskan bahwa pihaknya menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memastikan pemilihan kepala daerah tetap dilakukan secara langsung oleh rakyat. Ia menambahkan, Komisi II saat ini belum berencana membahas RUU Pilkada karena masih fokus pada RUU Pemilu. Putusan MK Nomor 195/PUU-XXIV/2026,

Selengkapnya »
02 Juli 2026

Pakar Kritisi Rencana DPR Safari RUU Pemilu: Jangan Bawa Tangan Kosong

Titi Anggraini, pakar hukum pemilu dari Universitas Indonesia, menilai rencana DPR melakukan safari ke berbagai pihak terkait RUU Pemilu tidak efektif. Ia berpendapat langkah tersebut berlebihan karena partai-partai di parlemen sudah merepresentasikan kepentingan politik masing-masing. Seharusnya, saat ini DPR fokus untuk menyusun draf resmi, bukan lagi melakukan penjajakan awal. Dan,

Selengkapnya »
01 Juli 2026

Partai Politik, Kebinekaan, dan Kebutuhan Rakyat

Isu kebinekaan sejauh ini masih berhenti pada simbol atau jargon. Kebinekaan hanya tampak indah pada pidato politik dan simbol-simbol ornamen partai. Sebab, masih tergerus oleh kepentingan oligarki, oleh segelintir elite yang memiliki kuasa dan dana. Padahal yang dibutuhkan oleh rakyat adalah kebinekaan yang benar-benar dirasakan dalam kehidupan nyata. Ukuran paling

Selengkapnya »
01 Juli 2026

Puan Maharani Minta Jokowi Jaga Suhu Politik Tetap Dingin

Puan Maharani, Ketua DPR RI sekaligus politikus PDIP, menanggapi safari politik Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi ke sejumlah daerah yang telah dimulai di Lampung pada 25-27 Juni lalu. Kunjungan politik merupakan hak setiap orang, dan tidak ada siapa pun yang berhak melarang, ujar Puan. Namun, agar siapa pun mestinya bisa

Selengkapnya »
01 Juli 2026

Golkar Respons Isu Capres-Cawapres Harus Diusung 3 Partai Parlemen

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar, Muhammad Sarmuji angkat suara soal isu skenario pencalonan presiden dan wakil presiden harus didukung minimal tiga partai parlemen di RUU Pemilu. Isu ini diembuskan Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Benny K Harman dalam opininya di Harian Kompas 21 Juni lalu. Sarmuji mengakui tidak tahu menahu

Selengkapnya »
30 Juni 2026

Angin Surga di Balik Persaingan Politik Daerah Neraka

Meski penuh tekanan, peluang kemenangan tetap terbuka bagi calon legislatif yang mampu mengelola strategi dan komunikasi politik secara efektif. Dinamika kontestasi pemilu di daerah pemilihan ini disebut “dapil neraka,” yaitu wilayah dengan tingkat persaingan sangat ketat. Dapil neraka merujuk pada daerah pemilihan dengan jumlah kursi terbatas namun dihuni oleh banyak

Selengkapnya »
30 Juni 2026
Search