Meski Pemilihahan Umum 2029 masih jauh, namun denyutnya terasa sejak sekarang. Setidaknya bagi partai politik pendukung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju Plus. Koalisi ini menguasai lebih dari 81 persen kursi DPR. Namun, masa “bulan madu” pemerintahan baru tidak berjalan mulus karena program prioritas kampanye seperti makan bergizi gratis dan
Meski Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih cukup jauh, sejumlah poros kekuatan politik mulai bermunculan dan diprediksi akan mewarnai kontestasi mendatang. Pengamat politik Adi Prayitno menyebut setidaknya terdapat tiga poros yang mulai terlihat, yakni Poros Hambalang yang mengarah kepada Presiden Prabowo Subianto, Poros Cikeas yang mengarah kepada Agus Harimurti Yudhoyono (AHY)
Ketua DPP PDI-P Said Abdullah mengungkapkan bahwa jajaran partainya sudah tidak pernah lagi memikirkan persoalan yang berkaitan dengan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi). Menurut dia, PDI-P dan Jokowi memiliki jalan politik yang berbeda. Apalagi, Jokowi sudah dipecat dari keanggotaan partai sejak lama. Said menuturkan, jajaran partai saat ini tetap
Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandung Novian Saputra, Senin dalam putusan yang dibacakan pada tanggal 14 September 2026 menyatakan Bupati Bekasi nonaktif Ade Kuswara Kunang divonis hukuman selama 6 tahun penjara. Selain itu, hak politiknya untuk dipilih dan memilih dicabut selama 10 tahun. Selain Ade Kuswara, ayahnya, HM Kunang, divonis
Tulisan “Risiko Politik, Momok Dunia Usaha” yang terbit pada Kompas tanggal 10 September 2026 menunjukkan dunia usah kita menghadapi risiko politik yang makin menguat dan meluas. Hal ini tidak hanya muncul dari kebijakan langsung pemerintah, tetapi juga terbentuk dari meningkatnya ketidakpastian arah kebijakan, stabilitas institusi, atau respons kekuasaan terhadap persepsi
Ketua Komisi II DPR Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menegaskan pembahasan 15 RUU Kabupaten/Kota di tiga provinsi Kalimantan tidak berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru. Menurutnya, 15 RUU tersebut hanya memperbarui dasar hukum bagi daerah yang selama ini sudah berstatus sebagai daerah otonom. Sebanyak 15 RUU tersebut mencakup kabupaten/kota yang berada di
Juru Bicara Partai Gerindra Kamrussamad, menegaskan pergantian tersebut bukan karena Presiden Prabowo merasa jengkel kepada Purbaya. Ia menyatakan pergantian Menteri Keuangan merupakan bagian dari evaluasi untuk meningkatkan kinerja Kementerian Keuangan, termasuk memperkuat konsolidasi birokrasi di dalam kementerian tersebut. Kamrussamad mengatakan, selama setahun terakhir masih terdapat sejumlah dinamika di internal Kementerian Keuangan.
Polemik penerbitan obligasi daerah yang akan diluncurkan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta dengan respons dari Pemerintah Pusat mendapat perhatian dari DPR. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Andreas Eddy Susetyo menganggap, perbedaan pandangan dari Pemprov DKI Jakarta dengan Kementerian Keuangan perlu diselesaikan dengan cara pertemuan langsung kedua pimpinan instansi. Menurut Andreas,
Partai Gerakan Kemandirian Bangsa (Gema Bangsa) menuntaskan rangkaian Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) se-Indonesia di Makassar, Sulawesi Selatan pada tanggal 12-13 September 2026, sebagai persiapan verifikasi Pemilu 2029 sekaligus mengunci strategi pemenangan berbasis daerah pemilihan (dapil). Ketua Umum DPP Partai Gema Bangsa, Ahmad Rofiq menegaskan, penguatan
Polemik Ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno memiliki dua dimensi yang tidak dapat dipisahkan dalam dinamika nasional dari Indonesia. Bagi Adi, proses hukum dapat menjadi titik penting untuk menguji berbagai klaim yang selama ini berkembang di masyarakat. Hal tersebut sekaligus membuat
Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) Iwan Setiawan mencermati adanya perbedaan kepentingan politik yang tajam dalam hubungan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dan Presiden Prabowo Subianto. Namun belum otomatis, hubungan personal maupun politik Jokowi-Prabowo sudah pecah. Lebih jauh, lwan menilai hubungan Jokowi-Prabowo masih memiliki kepentingan strategis, karena keduanya masih membutuhkan stabilitas
Obligasi daerah kembali menjadi perbincangan setelah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menerbitkan obligasi sekitar Rp5 triliun untuk membiayai pembangunan. Obligasi daerah merupakan instrumen pembiayaan yang lazim untuk membangun infrastruktur publik. Namun, Jakarta sebagai daerah yang hampir memenuhi prasyarat yakni memiliki kemampuan fiskal kuat, tata kelola keuangan sehat, proyek yang layak
