Neni Nurhayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menilai maraknya korupsi kepala daerah disebabkan oleh faktor multidimensi, termasuk integritas dan partai politik.
Sementara, biaya politik yang tinggi adalah salah satu faktor risiko. Biaya politik tinggi menurutnya berkaitan erat dengan lemahnya tata kelola pemerintahan, rendahnya transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa, lemahnya pengawasan dan peluang penyalahgunaan wewenang.
Neni menilai pengembalian pilkada ke DPRD bukanlah solusi sebab akar masalahnya tidak hanya pada faktor biaya mahal, tetapi juga bagaimana sistem pendanaan politik, rekrutmen calon oleh partai politik, serta mekanisme akuntabilitas selama seseorang menjabat sebagai kepala daerah.
Dari sisi pencegahan, tentu ada beberapa aspek diantaranya transparansi dan akuntabilitas pendanaan politik, seleksi calon yang lebih berbasis integritas dan kapasitas, penguatan sistem pengawasan internal pemerintah daerah, optimalisasi pengawasan oleh masyarakat dan media, serta penegakan hukum yang konsisten agar memberikan efek jera.