Rentetan kepala daerah hasil Pilkada 2024 yang terjerat operasi tangkap tangan (OTT) dan kasus korupsi menjadi alarm keras bagi partai politik. Kondisi ini dinilai menunjukkan kegagalan sistem rekrutmen yang selama ini dijalankan parpol, sehingga reformasi kelembagaan tak lagi bisa ditunda. Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute Center for Public
Menanggapi fenomena kepala daerah yang terus terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pakar partai politik dan sistem kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai tingginya biaya politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap berulangnya praktik korupsi di daerah. Menurutnya,
Sepanjang tahun 2026, Komisi Pemberantasan Korupsi telah 16 kali melakukan operasi tangkap tangan (OTT). 10 diantara-nya menjerat kepala daerah dan 5 lainnya terkait kasus pemerasan. Bupati Pati Sudewo, yang ditetapkan pada Januari 2026 sebagai tersangka diduga melakukan pemerasan pengisian 601 jabatan perangkat desa yang kosong menggunakan motif pelibatan tim sukses
Dalam sebulan terakhir, tiga bupati terjaring operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK, yaitu Bupati Kuantan Singingi (Kuansing) Suhardiman Amby, Bupati Langkat Syah Afandin, dan Bupati Sukoharjo Etik Suryani. Menurut pakar hukum tata negara Universitas Sebelas Maret (UNS), Agus Riewanto, pengawasan DPRD, APIP, dan BPK selama ini lebih bersifat administratif sehingga
Alasan Partai NasDem mengusulkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebatas 7 persen untuk RUU Pemilu menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, adalah untuk membangun partai politik tumbuh kuat dan tidak sekadar menjadi badan hukum tanpa dukungan rakyat. Rifqi mengatakan ambang batas parlemen perlu diatur ulang
Tiga pilar utama studi tentang pemilu adalah hukum pemilu (electoral law), proses pemilu (electoral process), dan penegakan hukum (electoral law enforcement). Kepastian hukum pemilu merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemilu demokratis. Pengalaman Pemilu sebelumnya menunjukkan adanya masalah ketidakpastian hukum, sehingga pembentuk UU berkomitmen memperbaikinya. Namun, dalam praktik, keterwakilan perempuan dalam tim
Presiden Prabowo Subianto pada sambutan dalam peringatan Hari Koperasi Nasional ke-79 (12/7) menyinggung sikap politik Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang sempat menjadi lawannya, namun kini bersama di pemerintahan. Prabowo mengatakan “Ini Gus Imin, pertama bersama saya, habis itu tidak bersama saya. Tapi enggak ada masalah,
Kasus dugaan korupsi yang melibatkan Febrie Adriansyah dinilai telah memperlihatkan ketegangan antara TNI, Polri, dan Kejaksaan. Dimulai dengan peristiwa penggeledahan di berbagai lokasi, penyitaan uang dan emas dalam jumlah besar, serta penjagaan bersenjata di rumah pejabat memperlihatkan bagaimana institusi saling melindungi dan saling menyandera. Bukti yang sangat konkret justru tidak
Dalam lawatan Joko Widodo ke Lampung tanggal 26-28 Juni 2026, Jokowi menggelar silaturahmi ke tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat serta melakukan konsolidasi politik bersama Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Kehadiran Jokowi di Lampung tidaklah random. Dalam sejarah pemilu, sosok Jokowi di wilayah ini cukup berjaya. Meski prestasi tersebut belum
Wakil Ketua Umum PSI, Andy Budiman, meminta PDIP menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dengan “partai penyeimbang” agar publik tidak bingung dengan istilah tersebut. Ia menekankan perlunya kejelasan mengenai siapa yang diseimbangkan dan bagaimana bentuk tindakan konkret yang akan dilakukan. Andy menilai penjelasan itu penting agar rakyat memahami arah sikap
Juru Bicara Gerindra, Sugiat Santoso, menyatakan sikap Partai Gerindra terhadap keputusan PDI Perjuangan (PDIP) yang memilih menjadi partai penyeimbang dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Sugiat menegaskan bahwa setiap partai memiliki kedaulatan penuh menentukan arah politiknya, dan Gerindra menghormati sepenuhnya keputusan internal PDIP di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Sugiat juga menekankan
Presiden Prabowo Subianto sekali lagi menerabas prinsip tata negara dengan mengutus Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani ke Iran. Padahal relasi antara presiden dan MPR merupakan hubungan antar-lembaga tinggi negara yang tidak bisa saling memerintah. Karena itu, komunikasi presiden dengan MPR hanya bisa dilakukan melalui mekanisme konsultasi ketatanegaraan bukan memberi
