Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) tidak cukup hanya dengan pemadaman api. Kehadiran Presiden di beberapa titik karhutla harus menjadi momentum untuk membenahi sistem permanen, bukan sekadar simbol kepemimpinan saat api membesar. Pencegahan, pengawasan, dan penegakan hukum yang tegas menjadi kunci agar karhutla tidak terus berulang setiap tahun. Data menunjukkan
Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, menekankan bahwa keterwakilan politik perempuan harus menjadi isu kebangsaan, bukan sekadar pelengkap administratif. Ia menyebut revisi UU Pemilu sebagai pintu masuk untuk memperkuat representasi perempuan di politik. Menurutnya, keterlibatan perempuan penting untuk menghasilkan kebijakan publik yang lebih aspiratif, partisipatif, dan berkeadilan. Selain itu, ia
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menyoroti wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi UU Pemilu. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dibangun bersama, bukan dimonopoli oleh satu pihak. Menurutnya, usulan menaikkan ambang batas hingga 6–7% merupakan bentuk “politik menang sendiri” yang berpotensi mengurangi esensi demokrasi. Ia menekankan bahwa sistem
Kini bahasa politik generasi Z dan milenial adalah meme. Meme berkembang dan dianggap efektif karena mampu menyederhanakan isu politik yang kompleks menjadi visual singkat yang mudah dipahami, serta menghadirkan humor yang membuat diskusi politik terasa lebih ringan. Dengan cara ini, orang yang biasanya tidak tertarik membaca teks panjang tetap bisa
Juru Bicara Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengungkit kebiasaan kepala daerah yang mengakomodasi tim sukses (timses) untuk menjadi stafnya setelah menang pilkada. Hal tersebut Bahtra sampaikan dalam merespons Kemendagri yang melarang kepala daerah merekrut staf baru. Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto
Dalam perayaan HUT RI ke-81 di Istana Presiden, publik menyoroti momen ketika Presiden Prabowo Subianto duduk diapit oleh Joko Widodo dan Gibran Rakabuming Raka. Potret keakraban ini dianggap sebagai penyeimbang isu keretakan hubungan Prabowo-Jokowi yang sempat mencuat, terutama setelah Jokowi melakukan lawatan politik bersama PSI. Kehadiran Didit Prabowo di Solo
Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) I Gede Pasek Suardika menilai Presiden Prabowo Subianto sebenarnya pemimpin yang memiliki niat baik. Namun, menurut dia, Prabowo saat ini dikelilingi berbagai “ranjau politik” yang berpotensi membuat sang presiden menjadi korban kepentingan orang-orang di sekitarnya. Menurut Pasek, terdapat pihak-pihak yang memasok data, fakta, maupun
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dalam pembukaan pameran lukisan SBY Art Community 2026 di Taman Ismail Marzuki (TIM), menegaskan pembangunan Jakarta tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah daerah. Menurut dia, Pemprov DKI membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk partai politik. Pramono menekankan, penyelesaian berbagai persoalan di Jakarta membutuhkan kerja sama
APBN 2027 sebesar Rp4.097 triliun mendapat catatan dari delapan fraksi DPR. PDI-P menyoroti tema fiskal yang dinilai belum jelas indikator kesejahteraannya, sementara Golkar dan Gerindra mendukung target pertumbuhan 6% dengan penekanan pada investasi, hilirisasi, dan penciptaan lapangan kerja. NasDem menekankan kualitas pertumbuhan dengan syarat investasi padat karya, sedangkan PKS mengingatkan
Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia berbicara mengenai kritik di kalangan pejabat. Bahlil menegaskan pejabat jangan anti terhadap kritik. “Nah, ini saya minta dan semua menteri yang ada di Golkar nggak boleh merasa kalau dikoreksi oleh parlemen, nggak boleh merasa bahwa itu kita tidak didukung. Justru di situlah kita di-challenge
Money politics tidak hanya soal moral, tetapi juga terkait budaya dan sistem politik yang berkembang. Uang menjadi penakar nilai jabatan, sehingga posisi kepemimpinan dalam organisasi agama pun diperebutkan dengan transaksi finansial. NU sebagai organisasi besar dengan basis massa signifikan memiliki daya tawar politik tinggi, sehingga rawan dijadikan komoditas kekuasaan. Fenomena
Buku Agora Demokrasi karya Moh Ilham A Hamudy menyoroti paradoks demokrasi Indonesia yang masih terjebak antara semangat reformasi dan dominasi oligarki. Demokrasi berjalan dengan praktik pemilu dan kebebasan berekspresi, namun pelaksanaannya sering menimbulkan kontroversi dan pelanggaran prinsip demokratis, sehingga muncul istilah hybrid regime yang menggambarkan stagnasi transisi politik. Analisis dalam
