Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai wacana pencalonan presiden dan wakil presiden harus diusulkan sekurang-kurangnya oleh dua partai parlemen atau dua fraksi sebagai upaya menyiasati putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Sahrin mengingatkan, MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah menyatakan Pasal 222 UU Pemilu yang mengatur presidential threshold bertentangan dengan
Presiden Prabowo Subianto menyebut para pakar yang mengkritiknya dengan istilah “goblok”, 18 September lalu. Pernyataan Prabowo ini dinilai merendahkan dan berpotensi menciptakan masyarakat yang antisains. Selama hampir dua tahun menjadi presiden, Prabowo setidaknya sudah empat kali mengucapkan makian, antara lain “ndasmu“, “antek asing”, “londo ireng“, dan yang terakhir, “goblok”. Menurut
Konsensus politik terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian menunjukkan hubungan yang tidak selalu linear: jumlah partai berkurang, tetapi fragmentasi politik tetap tinggi. Dalam ilmu politik, terdapat parameter yang disebut Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) untuk memperhitungkan distribusi kekuatan antarpihak sehingga partai di parlemen dengan
Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5 persen dalam revisi UU Pemilu di DPR RI memicu penolakan dari beberapa partai kecil. Gagasan yang mencuat dari pertemuan informal para ketua umum parpol koalisi pemerintah terkait revisi UU Nomor 7 Tahun 2017. Ambang batas sendiri bukan aturan baru. Pertama kali diberlakukan
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul M Jamiluddin Ritonga mengatakan, wacana soal mekanisme dukungan terhadap calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) harus diberikan sedikitnya oleh 2 partai yang memiliki kursi di DPR dinilai tidak berdasar. Dan, Mahkamah Konstitusi memiliki wewenang untuk membatalkannya jika dinilai melanggar hak konstitusional warga
Sekjen Partai Golkar Sarmuji menyebut Menteri ATR/BPN Nusron Wahid mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Golkar sejak enam bulan lalu. Nusron disebut mundur dari pengurus Golkar karena hendak fokus mengurus hal lain. Diberitakan sebelumnya, kabar pengunduran diri Nusron Wahid dari pengurus Partai Golkar itu dibenarkan Waketum Golkar Ahmad Doli Kurnia. Nusron
Menjelang dua tahun pemerintahan Prabowo, beliau mengungkap akan melakukan reshuffle kabinet. PKS mengingatkan jangan sampai ada anggota kabinet yang terseret kasus korupsi. Ketua Bidang Pemenangan Pemilu dan Pilkada (BP3) DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan Prabowo harus memiliki parameter yang jelas dalam mengevaluasi seluruh anggota kabinetnya. Dia menekankan opini publik
Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono mengatakan dalam pertemuan elite politik koalisi pemerintahan pada tanggal 16 September 2026, Gerindra sudah bersepakat dengan partai koalisi untuk menaikkan batas parlemen 5 persen. Meski disebut terjalin kesepakatan mengenai ambang batas parlemen 5 persen, sejumlah anggota koalisi justru memiliki sikap yang berbeda. Partai NasDem menyatakan
Sejumlah partai koalisi pemerintah disebut menyepakati parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar 5 persen. Angka itu naik jika dibanding pemilu sebelumnya sebesar 4 persen. Perubahan ambang batas parlemen merupakan perintah Mahkamah Konstitusi (MK) lewat putusan perkara Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang dibacakan pada 29 Februari 2024. Dalam putusannya, MK menilai ambang batas
Analis politik Arya Fernandes, berpendapat, pernyataan Ketua Umum Partai demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto dapat mengandalkan Partai Demokrat justru mengonfirmasi adanya ketimpangan peran partai koalisi pemerintah. “Bayangkan, dua tahun pemerintahan sudah terbentuk, koalisi sudah terbentuk, tiba-tiba Pak AHY berpidato, ‘Jangan ragu Bapak Presiden untuk mengandalkan Partai Demokrat.’,” ucapnya. Saat ditanya apakah
Sejumlah partai politik nonparlemen atau partai yang tak memiliki kursi di DPR yang tergabung dalam GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak kesepakatan partai koalisi pemerintahan terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Mereka mendesak agar ambang batas parlemen ditiadakan. Kalaupun ada, cukup satu persen. GKSR terdiri dari Partai Buruh,
Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, enggan buka suara terkait kasus yang membelit kadernya, Fahd A Rafiq. Fahd diketahui telah ditetapkan status tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pada Senin, 14 September 2026. “Dinda-dinda mohon maaf. Saya masih ada rapat lagi,” kata Bahlil saat ditemui wartawan di Kompleks Istana
