Money politics tidak hanya soal moral, tetapi juga terkait budaya dan sistem politik yang berkembang. Uang menjadi penakar nilai jabatan, sehingga posisi kepemimpinan dalam organisasi agama pun diperebutkan dengan transaksi finansial.
NU sebagai organisasi besar dengan basis massa signifikan memiliki daya tawar politik tinggi, sehingga rawan dijadikan komoditas kekuasaan. Fenomena ini muncul karena hilangnya tradisi etika agama, otoritas yang berubah menjadi alat tawar-menawar, serta runtuhnya kepercayaan internal. Akibatnya, jabatan dalam organisasi lebih dihargai dengan uang daripada integritas dan visi.
Solusi yang ditawarkan adalah memperkuat aturan organisasi untuk mencegah praktik politik uang serta menumbuhkan kesadaran etis bahwa kepemimpinan bukanlah sesuatu yang layak dihasrati. Tradisi ulama NU yang menolak jabatan menjadi teladan penting, dan sikap etis ini perlu dihayati oleh seluruh pengurus agar muktamar berjalan sesuai nilai keulamaan yang suci.