Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut, dana dari Daya Anagata Nusantara (Danantara) dan investor menjadi sumber utama pendanaan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII). Bendahara negara menyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan menjadi sumber utama pendanaan pusat finansial tersebut. APBN disiapkan sebagai cadangan untuk menutup kebutuhan khusus seperti pembayaran
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menargetkan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) dapat mulai beroperasi pada 2026. Purbaya menyebut, pemerintah masih menyiapkan sejumlah aturan pelaksana sebagai landasan operasional PFII. Purbaya mengatakan, pemerintah berharap aturan pelaksana PFII dapat rampung dalam waktu enam bulan. Setelah regulasi tersebut selesai, pemerintah akan mendorong agar PFII
Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan motor listrik nasional dalam waktu dekat. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg), Prasetyo Hadi, menyampaikan kendaraan listrik tersebut adalah produk dalam negeri. Peluncuran motor listrik ini menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan pada BBM fosil, mendukung agenda transisi energi pemerintah, dan berpotensi menurunkan impor energi fosil. Prabowo
Data LPS menunjukkan peningkatan jumlah rekening simpanan nasabah di semua kelompok pada kuartal II, menandakan perbaikan ekonomi mikro yang sejalan dengan indikator makro yang kuat. Ketua LPS Anggito Abimanyu menilai kenaikan terlihat pada jumlah rekening maupun nominal, terutama untuk segmen di atas Rp 5 miliar. Meskipun pertumbuhan year‑to‑date melambat dalam tiga bulan
Presiden Prabowo Subianto menargetkan jumlah badan usaha milik negara (BUMN) akan terus dipangkas. Prabowo juga menargetkan angka penghematan puluhan triliun dari penutupan sejumlah perusahaan pelat merah ini. Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) telah memangkas sekitar 250 BUMN hingga akhir Juli, menghasilkan penghematan overhead sekitar Rp 50 triliun dan diproyeksikan naik
Dewan Perwakilan Rakyat akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Rapat Paripurna DPR pada hari ini, Selasa (21/7). RUU yang dibahas kurang dari sebulan ini, antara lain mengatur insentif pajak bagi investor yang akan menanamkan modal di hub keuangan ini. RUU awal terdiri dari 7
Pemerintah memperkirakan Proyek LNG Abadi Blok Masela akan memberikan manfaat ekonomi di antaranya penyerapan tenaga kerja. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan proyek dengan nilai investasi US$20,9 miliar atau sekitar Rp376 triliun itu akan menyerap menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja di tahap kontruksi. Pemerintah bersama operator
Kementerian Keuangan mengungkapkan langkah efisiensi anggaran negara sebesar Rp 306 triliun pada awal 2025 membantu kondisi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang menghadapi kekurangan penerimaan pajak di akhir tahun mencapai Rp 270 triliun. Defisit APBN berhasil dijaga tetap di bawah 3% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai ketentuan Undang-Undang. Efisiensi
Realisasi penjualan ORI030 telah mencapai Rp 21,9 triliun hingga 16 Juli, mendekati target Rp 25 triliun pemerintah. Keputusan mengenai kenaikan kuota akan dipertimbangkan dalam satu hingga dua hari ke depan. ORI030 ditawarkan dengan tenor tiga tahun (kupon tetap 6,90 %) atau enam tahun (kupon tetap 7,00 %) serta pajak final kupon 10 %, dapat diperdagangkan di pasar sekunder sehingga risiko likuiditas
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan meresmikan peletakan batu pertama (groundbreaking) Proyek Lapangan Abadi, Blok Masela, di Laut Arafura, Maluku. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyampaikan bahwa peresmian akan dilaksanakan pada 16 Juli 2026, meskipun mekanisme kehadiran Presiden, baik secara langsung maupun virtual, masih menunggu keputusan resmi dari
Komisi XI DPR RI mempertanyakan dasar hukum penempatan sekitar Rp200 triliun dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) di bank-bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dalam rapat kerja bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. DPR menilai kebijakan tersebut perlu mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang APBN 2026 yang mensyaratkan persetujuan DPR sebelum penempatan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan skema penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh). Namun, implementasi skema tersebut masih menunggu proses administrasi berupa penyerahan aset PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) kepada Kementerian Keuangan. Purbaya menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban keuangan proyek tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan
