KEGIATAN

Terbang ke Belgia, Airlangga Kejar Ratifikasi IEU-CEPA Selesai 2026

Pemerintah Indonesia mempercepat penyelesaian ratifikasi Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IEU-CEPA. Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menargetkan proses ratifikasi selesai pada semester II 2026, sehingga implementasi perjanjian dapat dimulai pada awal 2027. IEU-CEPA dinilai strategis untuk memperluas akses pasar, meningkatkan perdagangan, serta memperkuat kerja sama investasi antara Indonesia dan

Selengkapnya »

USTR Kabulkan 18 Permohonan RI, Meski Tarif Tambahan 10% Tetap Berlaku

Pemerintah Indonesia melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melakukan pertemuan dengan Jamieson Greer dalam Pertemuan Tingkat Menteri OECD 2026 di Paris. Dalam pertemuan tersebut, Pemerintah Amerika Serikat memberikan apresiasi atas komitmen Indonesia dalam penegakan hukum ketenagakerjaan, khususnya terkait penghapusan praktik kerja paksa dan pelarangan impor produk yang terindikasi berasal

Selengkapnya »

UU P2SK Tambah Lembaga Baru, Indonesia International Financial Center Siap Dibentuk

Revisi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) mengatur pembentukan Indonesia International Financial Center (IIFC) atau Pusat Finansial Internasional Indonesia sebagai lembaga baru yang diharapkan menjadi pusat keuangan internasional dan motor pengembangan sektor keuangan nasional. Pemerintah menilai keberadaan IIFC penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, diversifikasi ekonomi, serta meningkatkan

Selengkapnya »

SPBU Swasta Wajib Campur BBM dengan Etanol Mulai Semester II 2026

Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) akan mewajibkan seluruh badan usaha penyedia bahan bakar minyak (BBM), termasuk SPBU swasta, untuk mencampurkan bioetanol sebesar 5 persen ke dalam BBM nonsubsidi mulai semester II tahun 2026. Kebijakan ini akan diterapkan secara bertahap dengan cakupan awal di seluruh wilayah Pulau

Selengkapnya »

Prabowo Buka Suara Penangkapan Eks Kepala BGN Dadan Hindayana Cs

Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kesedihannya atas penangkapan mantan Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, bersama dua mantan wakil kepala BGN yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung dalam kasus dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2025–2026. Sebelum penetapan tersangka, pemerintah telah mencopot ketiganya dari jabatan

Selengkapnya »

Purbaya soal Outlook Negatif Moody’s untuk Danantara: Bukan Hal Baru

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menilai outlook negatif yang diberikan oleh Moody’s Ratings kepada Danantara Investment Management bukan merupakan perkembangan baru. Menurutnya, outlook tersebut mengikuti outlook peringkat kredit (sovereign rating) Indonesia yang saat ini juga berada pada level negatif. Karena memiliki keterkaitan yang kuat dengan pemerintah, peringkat Danantara secara umum

Selengkapnya »

Pelemahan Rupiah dan Imported Inflation Bikin Neraca Perdagangan Berpotensi Tertekan

Pelemahan nilai tukar rupiah dan meningkatnya imported inflation dinilai berpotensi menekan surplus neraca perdagangan Indonesia dalam beberapa bulan mendatang. Chief Economist PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Myrdal Gunarto, menjelaskan bahwa kenaikan impor tidak hanya dipengaruhi oleh tingginya permintaan domestik, tetapi juga oleh mahalnya harga barang impor akibat penguatan dolar

Selengkapnya »

Dadan Diganti, Istana Pastikan Program Makan Bergizi Gratis Tetap Berjalan

Pemerintah memastikan pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) tidak akan mengganggu pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan bahwa seluruh program BGN tetap berjalan sebagaimana mestinya selama proses evaluasi dan transisi kepemimpinan berlangsung. Seluruh unit kerja BGN juga diminta tetap menjalankan tugas dan tanggung jawabnya

Selengkapnya »

PT, CV & Firma Masih Bisa Pakai PPh Final 0,5%, Ini Syaratnya!

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2026 yang merevisi ketentuan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM sebesar 0,5 persen. Dalam aturan baru tersebut, fasilitas PPh final 0,5 persen atas omzet hingga Rp4,8 miliar hanya diberikan kepada wajib pajak orang pribadi, perseroan perorangan, dan koperasi. Dengan demikian, badan usaha berbentuk

Selengkapnya »

Prabowo: MBG hingga Hilirisasi Jadi Wujud Ekonomi Pancasila

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa berbagai program prioritas pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), hilirisasi sumber daya alam, penguatan koperasi, dan ketahanan pangan nasional merupakan implementasi nyata dari konsep ekonomi Pancasila. Dalam amanat Hari Lahir Pancasila 2026, Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada pembangunan, tetapi juga melakukan transformasi

Selengkapnya »
Search