Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah menyiapkan tim ahli hukum terbaik untuk menghadapi gugatan uji materi (judicial review) terkait ketentuan Patriot Bond di Mahkamah Konstitusi (MK). Pemerintah menegaskan akan mengikuti seluruh proses hukum dan mempertahankan dasar hukum kebijakan tersebut di hadapan MK. Gugatan diajukan terhadap ketentuan dalam UU
Bursa Efek Indonesia (BEI) menambahkan kriteria baru dalam sistem pemantauan kepemilikan saham guna meningkatkan pengawasan terhadap konsentrasi kepemilikan yang berpotensi mengganggu perdagangan yang wajar. Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat integritas dan transparansi pasar modal Indonesia. Dengan kriteria baru tersebut, BEI dapat lebih cepat mengidentifikasi saham yang memiliki kepemilikan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan bahwa jumlah transaksi keuangan mencurigakan yang berkaitan dengan praktik judi online melonjak sekitar 260 persen dibandingkan periode sebelumnya. Lonjakan tersebut menunjukkan bahwa aktivitas perjudian digital masih menjadi ancaman serius bagi stabilitas sistem keuangan sekaligus meningkatkan risiko tindak pidana pencucian uang. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK
Presiden Donald Trump mengumumkan bahwa AS akan mengenakan tarif 20 % pada semua kargo yang melintasi Selat Hormuz, menegaskan AS sebagai “penjaga selat” dan mengaktifkan kembali blokade terhadap pelabuhan‑pelabuhan Iran pada Selasa pukul 4 sore ET. Pengumuman tersebut memicu lonjakan harga minyak, penurunan indeks saham, serta kecaman dari Iran, Organisasi Maritim Internasional PBB, dan
Cadangan devisa Indonesia meningkat dari US$144,89 miliar pada Mei 2026 menjadi US$145,59 miliar pada Juni 2026. Kenaikan tersebut sepenuhnya ditopang oleh peningkatan aset valuta asing yang mencapai US$125 miliar, sedangkan komponen lain seperti cadangan di IMF, Special Drawing Rights (SDR), emas moneter, dan aset cadangan lainnya mengalami penurunan. Peningkatan aset
S&P Global Ratings mempertahankan peringkat utang Indonesia pada level BBB untuk jangka panjang dan A-2 untuk jangka pendek dengan prospek stabil. Keputusan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia tetap berada dalam kategori layak investasi serta mencerminkan keyakinan terhadap ketahanan perekonomian nasional di tengah tekanan fiskal, volatilitas pasar keuangan, dan ketidakpastian ekonomi global.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan Indonesia mampu memproduksi bahan bakar minyak berbasis komoditas lokal setelah peluncuran program Biodiesel 50 atau B50. Pemerintah saat ini mendorong pengembangan bensin dari kelapa sawit serta etanol dari singkong dan jagung sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada energi. Prabowo berharap produksi bahan bakar berbasis tanaman tersebut
Presiden Prabowo Subianto memutuskan seluruh barang bersubsidi pemerintah disalurkan kepada masyarakat melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Kebijakan ini ditujukan untuk memastikan subsidi diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan serta mencegah barang bersubsidi diperdagangkan kembali oleh pihak yang tidak berhak. Kopdes Merah Putih akan dikembangkan sebagai pusat pelayanan ekonomi desa yang
Kementerian Pekerjaan Umum menyiapkan pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 12,65 kilometer di Banda Neira, Maluku Tengah, melalui program Inpres Jalan Daerah Tahun Anggaran 2026. Proyek tersebut mengacu pada Rencana Induk Pengembangan dan Penataan Kawasan Banda Neira dan Sekitarnya 2025–2045 serta Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan memperluas pemanfaatan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai energi alternatif pengganti elpiji, terutama untuk kebutuhan rumah tangga. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyebut penggunaan CNG telah berjalan di berbagai sektor dan akan terus dikembangkan seiring besarnya potensi gas alam di wilayah tersebut. Pemanfaatan CNG di Jawa
Pemerintah resmi meluncurkan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK) sebagai fondasi utama tata kelola pasar karbon nasional. Sistem ini dirancang untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, keterlacakan, dan kepastian bagi pelaku usaha serta investor dalam perdagangan karbon. Peluncuran SRUK merupakan amanat Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025 dan melibatkan koordinasi lintas kementerian, lembaga,
Dana Moneter Internasional (IMF) mempertahankan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,0% pada 2026 dan 5,1% pada 2027. Dalam pembaruan World Economic Outlook (WEO) Juli 2026, proyeksi tersebut tidak berubah dibandingkan perkiraan IMF pada April 2026, sehingga menunjukkan penilaian bahwa ekonomi Indonesia tetap relatif stabil di tengah perlambatan ekonomi global. Stabilitas
