KEGIATAN

Airlangga: Penyaluran KUR Capai Rp 234 T, Petani-Nelayan Dapat Kredit

Pemerintah mencatat, realisasi penyaluran kredit usaha rakyat (KUR) hingga akhir Agustus mencapai Rp 234,17 triliun. Realisasi ini mencapai 71% dari plafon KUR yang dialokasikan pada tahun ini mencapai hampir Rp 290 triliun.  Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah ingin mendorong produktivitas melalui program KUR.  Adapun realisasi KUR hingga Agusutus

Selengkapnya »

Banggar DPR Setujui APBN 2027: Belanja Negara Tembus Rp4.100 T, Defisit Rp671 T

Badan Anggaran DPR RI menyetujui postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 dengan belanja negara mencapai Rp 4.106,26 triliun. Defisit APBN ditetapkan sebesar  Rp 671,16 triliun atau 2,4% terhadap produk domestik bruto (PDB). Asumsi makro ekonomi mencakup pertumbuhan 6 %, inflasi 2,5 %, nilai tukar Rp 17.500/USD, serta target sosial‑ekonomi seperti kemiskinan 6‑6,5 % dan penciptaan lapangan

Selengkapnya »

Prabowo Bentuk BPGMN, Badan Baru di Bawah Presiden untuk Cegah Karhutla

Presiden Prabowo Subianto hari ini baru saja membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN). Kehadiran badan baru itu untuk memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di wilayah yang memiliki ekosistem gambut. BPGMN akan mengutamakan pendekatan pencagahan dan memprioritaskan enam provinsi yang memiliki kawasan gambut; sekaligus BRIN

Selengkapnya »

Airlangga Sebut Kebutuhan Anggaran untuk Pembukaan Rekening Massal Rp 3,8 T

Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3,8 triliun untuk program pembukaan rekening massal. Masyarakat yang telah berusia 17 tahun dan belum memiliki rekening akan diberikan insentif berupa saldo awal sebesar Rp 50 ribu. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan alokasi tersebut kepada Presiden Prabowo dan akan berkoordinasi dengan Menteri Keuangan Suahasil

Selengkapnya »

300 Perusahaan Diminta Keroyok Karhutla Gambut Kalsel, Target Padam 2 Minggu

Kementerian Koordinator Bidang Pangan memobilisasi sekitar 300 unit usaha di Kalimantan Selatan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di provinsi yang menjadi salah satu lokasi program swasembada pangan, energi, dan air nasional (KSPEAN) tersebut. Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menjelaskan, langkah itu merupakan tindak lanjut Instruksi

Selengkapnya »

Suahasil: Utang BLBI Rp 218,3 T Sudah Lunas, Pemerintah Tetap Kejar Debitur

Pemerintah melunasi utang obligasi BLBI senilai Rp 218,3 triliun kepada Bank Indonesia pada 24 Agustus 2026 dengan menggunakan PNBP dari surplus operasional BI. Pelunasan ini tidak mengurangi hak tagih negara atas obligor dan debitur BLBI. Menteri Keuangan menegaskan bahwa penagihan seluruh kewajiban yang masih menjadi piutang negara tetap diambil alih pemerintah, melalui DJKN, Panitia

Selengkapnya »

Prabowo Minta Bank Himbara Biayai Industri Tekstil untuk Peremajaan Mesin

Presiden Prabowo Subianto meminta perbankan bersedia menyalurkan pembiayaan bagi industri tekstil untuk mendorong peremajaan mesin. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri sekaligus menjaga keberlangsungan industri tekstil sebagai salah satu sektor penyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pemerintah menyiapkan insentif seperti tax holiday dan tax allowance serta merencanakan kawasan

Selengkapnya »

Utang Global Tembus Rekor, Ini Peringatan IMF

Dana Moneter Internasional (IMF) mengimbau pemerintah di berbagai negara harus berupaya lebih keras untuk memperkecil defisit anggaran. Hal ini seiring kondisi utang global yang kini berada pada rekor tertinggi. Lembaga tersebut memproyeksikan utang publik global akan melampaui 100 % dari PDB dunia pada 2029, terutama disebabkan lonjakan pinjaman di Amerika Serikat

Selengkapnya »

DPR Restui RUU Reforma Agraria Dibawa ke Rapat Paripurna, Apa Poin Pokoknya?

DPR Baleg menyetujui RUU Reforma Agraria dalam rapat Paripurna yang dipimpin Wakil Ketua Sufmi Dasco, setelah seluruh anggota dan fraksi partai menyampaikan pandangan masing‑masing. Keputusan tersebut diambil untuk memproses RUU sesuai peraturan perundang‑undangan di Jakarta. RUU terdiri dari 14 bab dan 53 pasal, mengatur hak menguasai negara atas tanah serta memprioritaskan

Selengkapnya »
Search