Komisi VI DPR RI terus membahas RUU Perubahan Keempat atas UU Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Revisi ini diarahkan untuk memperkuat dasar hukum koperasi agar lebih sesuai dengan kebutuhan saat ini, memiliki landasan akademik yang kuat, serta dapat diterapkan secara efektif di lapangan. Dalam pembahasan tersebut, muncul tiga opsi
Rencana pemerintah membentuk Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII) di Bali dinilai memiliki peluang besar untuk mengembangkan sektor jasa keuangan nasional. Namun, Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet mengingatkan bahwa percepatan penyusunan kerangka hukum kawasan tersebut perlu dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan risiko terhadap stabilitas fiskal dan tata kelola ekonomi.
Pemerintah memberikan perlakuan khusus bagi investor yang membeli surat utang khusus yang diterbitkan oleh BPI Danantara, termasuk Patriot Bond dan Merah Putih Bond, sebagaimana diatur dalam UU Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK. Dalam aturan tersebut, pembeli surat utang khusus Danantara dijamin dan dilindungi
MSCI dalam Global Market Accessibility Review Juni 2026 memberi catatan terhadap pasar modal Indonesia, khususnya pada dua aspek yang mendapat penilaian minus, yaitu Foreign Exchange Market Liberalization dan Information Flow. Meski begitu, mayoritas indikator lain masih mendapat penilaian positif, sehingga posisi Indonesia sebagai Emerging Market dinilai tetap relatif kuat. Isu
Kementerian ESDM mengungkap dua pembangkit yang sempat mengalami gangguan dan menjadi penyebab pemadaman listrik bergilir di sejumlah wilayah Pulau Jawa, yaitu PLTU Cilacap Unit 1 berkapasitas 300 MW dan PLTU Cilacap Unit 4 atau 3A berkapasitas 1.000 MW. Gangguan tersebut disebut berkaitan dengan faktor pemeliharaan atau maintenance pembangkit. ESDM menyatakan
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan sekitar 80 persen permasalahan sampah nasional dapat diselesaikan pada 2029. Target tersebut akan didorong melalui percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah, pengelolaan kawasan terkelola, serta penguatan gerakan pemilahan sampah dari rumah tangga. Zulhas menekankan bahwa penyelesaian masalah sampah tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah.
Bank Indonesia mewaspadai potensi tekanan inflasi dalam beberapa bulan ke depan akibat rambatan kenaikan harga global atau imported inflation serta risiko gangguan cuaca El Nino. Meski inflasi nasional masih berada dalam rentang sasaran BI, tekanan dari harga minyak, komoditas global, dan perubahan cuaca dinilai perlu diantisipasi sejak dini agar tidak
Pemerintah menegaskan akan mempercepat reformasi pasar modal setelah MSCI 2026 Global Market Accessibility Review menyoroti aspek arus informasi di pasar Indonesia. Meski penilaian kriteria Information Flow turun dari “+” menjadi “-”, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan Indonesia tetap berada dalam kategori emerging market dan akses pasar nasional masih
CEO Danantara Rosan Roeslani menyampaikan bahwa lima bank anggota Himbara, yaitu Bank Mandiri, BRI, BNI, BSI, dan BTN, memiliki kapitalisasi pasar sekitar Rp1.100 triliun. Nilai tersebut setara dengan sekitar 10 persen dari total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia, sehingga dinilai memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas sektor keuangan nasional. Besarnya peran
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia membuka opsi evaluasi harga batu bara untuk kebutuhan domestik, khususnya bagi pembangkit listrik PT PLN. Pemerintah saat ini tengah menghitung ulang formulasi harga batu bara dalam skema Domestic Market Obligation atau DMO. Harga batu bara DMO untuk pembangkit listrik PLN selama ini dipatok sebesar US$70 per
MSCI menurunkan penilaian kriteria arus informasi Indonesia menjadi negatif dalam laporan 2026 Global Market Accessibility Review. Keputusan ini didorong oleh kekhawatiran terhadap rendahnya transparansi struktur kepemilikan saham serta adanya indikasi perdagangan yang terkoordinasi di pasar modal Indonesia. Penurunan status arus informasi mencerminkan adanya ketidakjelasan data kepemilikan dan aktivitas pasar yang
Badan Anggaran DPR RI bersama pemerintah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal atau KEM-PPKF 2027 sebagai dasar penyusunan RAPBN 2027. Kesepakatan ini ditetapkan dalam rapat Banggar DPR setelah Panja Asumsi Dasar Ekonomi Makro menyelesaikan pembahasan bersama pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan KEM-PPKF 2027 memiliki nilai strategis
