Menteri Keuangan, Suahasil Nazara membahas permintaan Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Djaka Budhi Utama untuk membatalkan perombakan terakhir yang dilakukan oleh Purbaya Yudhi Sadewa saat menjabat Menkeu. Purbaya sebelumnya melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Kepolisian Tangerang tengah menyelidiki terkait dugaan penggunaan uang kertas S$ 10 ribu palsu di kasino Resorts World Sentosa (RWS), Singapura. Kapolres Tangerang Selatan AKBP Boy Jumalolo mengatakan, penyidik telah memeriksa enam saksi terkait dugaan pemalsuan dan peredaran 34 lembar uang pecahan S$ 10 ribu senilai S$ 340 ribu. Boy Jumalolo
Pemerintah menyampaikan industri otomotif nasional perlu beradaptasi dengan perkembangan akal imitasi (AI) dan semikonduktor, seiring pentingnya kecanggihan teknologi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono Moegiarso mengatakan, penguasaan teknologi, penguatan sumber daya manusia (SDM), dan ekosistem rantai pasok menjadi fondasi penting dalam membangun daya
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan akan mulai melakukan pemungutan pajak penghasilan (PPh) terhadap pedagang di platform toko online dengan mekanisme Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE) atau e-commerce pada 1 Oktober 2026. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menyatakan menjelaskan, Menteri Keuangan sebelumnya, Purbaya Yudhi Sadewa menunda implementasi pemungutan ini lantaran ingin
Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dinilai perlu dihentikan sementara untuk dievaluasi kelayakan bisnis dan risiko fiskalnya. Pasalnya, program tersebut berpotensi menimbulkan beban bagi APBN apabila unit usaha koperasi tidak mampu menghasilkan arus kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembiayaannya. Lili Yang Ing, General International Economic Association (IEA) menilai Program
OJK terus memanfaatkan keuangan berkelanjutan sebagai katalis transformasi ekonomi Indonesia, membuka sumber pertumbuhan baru, memperkuat ketahanan, serta meningkatkan kepercayaan investor dan daya saing jangka panjang. Ketua Dewan Komisioner Friderica “Kiki” Widyasari Dewi menekankan kebutuhan pembiayaan besar bagi sektor energi, transportasi, industri, infrastruktur, dan pertanian, serta peran strategis jasa keuangan yang
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyatakan masih mengevaluasi perombakan pejabat yang dilakukan oleh pendahulunya, dengan menunggu masukan dari seluruh unit eselon I Kemenkeu sebelum menentukan tindak lanjut, serta menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi antar unit dalam proses penunjukan. Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto, meminta penundaan atau pembatalan perombakan pejabat di lingkungan
The Fed naikkan suku bunga acuan 25 basis poin menjadi 3,75 %–4,00 %, pertama kali sejak Juli 2023, sebagai respons terhadap inflasi tahunan yang masih di atas 3 % di berbagai kategori barang dan jasa. Ketua Fed Kevin Warsh menegaskan langkah ini diperlukan untuk mengembalikan inflasi ke target bank sentral. Proyeksi terbaru menunjukkan kecenderungan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan, pemerintah saat ini sedang menyiapkan aturan baru untuk mencegah terjadinya peralihan konsumen dari pengguna bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi ke subsidi. Antrean panjang di SPBU Sulawesi Selatan dipicu oleh lonjakan permintaan BBM subsidi, terutama Pertalite, akibat kenaikan harga BBM non‑subsidi
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengamankan Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk. (SMRA) Adrianto Pitojo Adhi. Ia tertangkap dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Senin (14/9/2026) malam. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan,OTT ini berkaitan dengan proses pengurusan Hak Guna Bangunan
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau pemerintah daerah (pemda) mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerbitkan obligasi daerah. Ia mengatakan pembiayaan lewat obligasi harus memperhitungkan kemampuan keuangan daerah agar tidak menjadi beban fiskal berkelanjutan. Tito menilai penerbitan obligasi dimungkinkan apabila digunakan untuk membiayai proyek yang produktif dan mampu menghasilkan pendapatan bagi
PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI) menyiapkan delapan pendekatan analitik (use case analytic) untuk mendeteksi potensi kebocoran ekspor komoditas strategis. Direktur Legal dan Kepatuhan DSI Ivan Ferdiansyah Baely mengatakan kehadiran DSI saat ini dirancang untuk memperkuat tata kelola ekspor tanpa menggantikan peran pelaku pasar maupun mengambil alih kewenangan regulasi kementerian dan
