Kementerian Keuangan merancang aturan bea keluar batu bara sebagai upaya holistik untuk mengoptimalkan penerimaan negara dan memastikan nilai tambah sumber daya alam. Kebijakan ini diharapkan dapat menambah pendapatan negara secara signifikan. Para emiten batu bara masih memonitor perkembangan dan menunggu kepastian regulasi resmi dari pemerintah. Dampak kebijakan terhadap industri dan
Pemerintah menempatkan dana kas negara di perbankan milik negara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas agar perbankan menurunkan suku bunga kreditnya. Meskipun likuiditas melimpah, kebijakan ini belum efektif menurunkan suku bunga kredit yang penurunannya masih lambat. Namun, kebijakan tersebut terbukti mampu menurunkan suku bunga dana seperti
Perspective Forum Center for Strategic Development Studies (CSDS) oleh Masyarakat Ilmuwan dan Teknolog Indonesia (MITI) menyoroti belum adanya climate data center nasional secara khusus yang didedikasikan untuk perubahan iklim, sehingga masih bergantung pada data global. Ketiadaan data beresolusi tinggi ini menyulitkan pemahaman risiko kebencanaan secara presisi di tingkat wilayah. Peringatan
Pemerintah menghadapi risiko pelebaran defisit APBN melampaui batas aman 3% terhadap PDB akibat penerimaan negara yang diperkirakan tidak mencapai target. Hal ini membuat ruang gerak fiskal pemerintah semakin menyempit untuk membiayai belanja negara. Kementerian Keuangan menerapkan beberapa langkah taktis untuk menjaga defisit APBN, di antaranya menggunakan Saldo Anggaran Lebih (SAL)
Hujan deras menyebabkan banjir bandang di Kawasan Objek Wisata Guci, Kabupaten Tegal, pada Sabtu sore. Banjir kiriman dari Sungai Sawangan ini membawa material lumpur, batu, dan kayu yang menutup sebagian area wisata. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun banjir mengakibatkan kerusakan material. Sebuah jembatan kecil dan pipa di
Periode libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) diperkirakan akan mendorong pertumbuhan ekonomi digital seiring meningkatnya mobilisasi masyarakat. Volume transaksi sistem pembayaran diproyeksikan tumbuh signifikan, dengan lonjakan didominasi oleh penggunaan QRIS pada sektor pendukung perjalanan. Untuk mengantisipasi lonjakan transaksi, industri pembayaran melakukan konsolidasi strategis untuk memastikan kesiapan infrastruktur dan operasional sistem.
Defisit APBN per November 2025 tercatat sebesar Rp 560,3 triliun atau setara 2,35% terhadap PDB. Angka defisit ini melebar dibandingkan bulan sebelumnya, namun masih dinilai dalam batas yang terkendali sesuai desain APBN. Defisit tersebut terjadi karena realisasi belanja negara mencapai Rp 2.911,8 triliun, lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara yang tercatat
Bursa Efek Indonesia (BEI) mencatat jumlah investor pasar modal telah melampaui 20 juta, sebuah pencapaian yang terwujud lebih cepat dari target. Pertumbuhan signifikan ini terutama didorong oleh lonjakan jumlah investor saham. Peningkatan jumlah investor ini merupakan hasil dari efektivitas strategi literasi, inklusi, dan digitalisasi edukasi oleh BEI. Keberhasilan tersebut didukung
Kementerian Keuangan menolak permohonan insentif pajak untuk aksi korporasi BUMN yang diajukan oleh Danantara. Penolakan ini diputuskan setelah diskusi menemukan adanya unsur komersialisasi dalam permintaan tersebut. Pemerintah menegaskan tidak akan memberikan perlakuan pajak yang berbeda antara BUMN dengan korporasi lainnya. Hal ini karena BUMN, khususnya yang dikelola Danantara, bersifat komersial
Kementerian Keuangan sedang menyiapkan aturan resmi mengenai kebijakan bea keluar batu bara yang ditargetkan segera berlaku. Kebijakan ini telah dibahas dan mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penerapan bea keluar ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara. Potensinya diperkirakan bisa mencapai Rp 24 triliun hingga Rp 25 triliun dalam satu
Kementerian Keuangan akan menyederhanakan mekanisme penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) bagi pemerintah daerah terdampak bencana. Kebijakan ini bertujuan membuat penyaluran dana lebih praktis dan otomatis, khususnya untuk kondisi tanggap darurat. Pemerintah mengestimasikan dana pemulihan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat mencapai Rp 51,82 triliun. Angka tersebut merupakan hasil
Pemerintah akan memberikan keringanan cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi debitur terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Kebijakan restrukturisasi kredit ini akan berjalan selama tiga tahun. Proses restrukturisasi dilakukan dalam dua fase, dimana fase pertama debitur dibebaskan dari kewajiban membayar angsuran. Selanjutnya pada fase kedua, debitur dapat
