Pemerintah melalui Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan kebijakan Work From Home (WFH) bagi ASN selama satu hari setiap minggu diperpanjang hingga dua bulan ke depan. Kebijakan ini sebelumnya mulai diterapkan sejak April 2026 sebagai langkah penghematan energi di tengah konflik Iran yang berdampak pada pasokan minyak dan gas global.
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan bahwa pemerintah membutuhkan investasi sebesar Rp842,48 miliar untuk meningkatkan keselamatan di sekitar 1.600 titik perlintasan sebidang di Indonesia. Langkah ini menjadi respons atas kecelakaan maut di Stasiun Bekasi Timur dan bagian dari upaya pemerintah memperbaiki sistem keselamatan transportasi perkeretaapian nasional. Dari total kebutuhan anggaran tersebut,
Bank Indonesia melalui Gubernur Perry Warjiyo memperluas instrumen penempatan Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA), termasuk penggunaan mata uang yuan China. Kebijakan ini dilakukan untuk mendukung implementasi PP Nomor 21 Tahun 2026 sekaligus memperkuat pengelolaan dana ekspor di dalam negeri dan memperdalam pasar valuta asing domestik. Selain memperluas
Lembaga pemeringkat global Moody’s Ratings dan S&P Global Ratings menilai rencana pemerintah Indonesia untuk melakukan sentralisasi ekspor komoditas berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap sektor pertambangan dan stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan ekspor satu pintu dinilai dapat meningkatkan risiko distorsi pasar serta mempengaruhi iklim investasi di Indonesia. Moody’s menyebut kebijakan tersebut memang
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan Tarif Batas Atas (TBA) harga tiket pesawat akan mengalami kenaikan seiring melonjaknya harga avtur sejak Mei 2026. Pemerintah bersama maskapai penerbangan telah membahas penyesuaian fuel surcharge sebagai langkah jangka pendek agar industri penerbangan dapat beradaptasi terhadap kenaikan biaya operasional. Menurut Dudy, maskapai saat ini sangat
PT Gojek Indonesia menjelaskan skema pembagian pendapatan bagi pengemudi ojek online (ojol), di mana mitra pengemudi menerima sekitar 92% dari total biaya perjalanan, sementara perusahaan aplikator mengambil potongan sekitar 8%. Persentase tersebut disebut berada di bawah batas maksimal potongan 20% yang diatur pemerintah. Gojek menyatakan potongan dari aplikator digunakan untuk
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah membentuk BUMN khusus ekspor sumber daya alam (SDA), yakni Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI), untuk memperkuat pengawasan devisa hasil ekspor serta memperbaiki tata kelola perdagangan nasional. Kebijakan ini dinilai mendesak karena ekspor SDA menyumbang sekitar 60% total ekspor Indonesia. Pemerintah menilai selama
Pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto menargetkan nilai tukar rupiah berada di kisaran Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat pada tahun 2027. Target tersebut tercantum dalam asumsi makro ekonomi pemerintah dan disusun dengan mempertimbangkan kondisi global, arah kebijakan moneter Amerika Serikat, serta stabilitas ekonomi domestik. Pemerintah menilai tekanan terhadap
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengumumkan rencana impor 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram dari China sebagai tahap awal implementasi substitusi LPG 3 kg. Kebijakan ini diambil karena industri dalam negeri dinilai belum memiliki kemampuan teknologi untuk memproduksi tabung CNG berstandar tinggi tersebut. Pemerintah berharap
Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menyampaikan langsung Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 dalam rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Langkah ini menjadi sorotan karena untuk pertama kalinya seorang presiden menyampaikan langsung arah kebijakan ekonomi dan fiskal tahunan pemerintah di hadapan parlemen. Pidato tersebut dinilai
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan realisasi penarikan utang baru pemerintah hingga akhir April 2026 mencapai Rp305,5 triliun. Nilai tersebut setara dengan 36,7 persen dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 yang ditetapkan sebesar Rp832,2 triliun. Pemerintah menyampaikan perkembangan tersebut dalam konferensi pers APBN KiTA Edisi Mei 2026 di Jakarta.
Bank Tanah mengalokasikan Hak Pengelolaan Lahan seluas 778 ha di 12 kabupaten dari Sumatera hingga Sulawesi untuk mendukung program tiga juta rumah bagi MBR, setelah melakukan koordinasi intensif dengan Kementerian PKP. Penerima reforma agraria ditetapkan oleh GTRA; Bank Tanah memberikan hak pakai atas HPL yang dapat diubah menjadi hak milik setelah
