Presiden Prabowo Subianto mengumumkan bantuan 1.582 unit kapal ikan kepada nelayan melalui koperasi, dengan variasi ukuran dari kecil hingga besar. Program tersebut untuk meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan nelayan Indonesia. Pemerintah menargetkan pembangunan 1.386 desa/kampung nelayan hingga akhir 2026 serta menambah sekitar 1.000 desa setiap tahun dengan fasilitas seperti pembuatan es,
Presiden Prabowo Subianto menargetkan penyelesaian 1.386 Desa Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia pada Desember 2026. Program tersebut bertujuan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Presiden berharap desa‑desa tersebut dapat segera dibangun di Miangas. Pemerintah akan mempercepat pembangunan mulai tahun ini, menyediakan fasilitas modern seperti penyimpanan dingin, stasiun bahan bakar, serta menyerahkan kapal penangkap
Pemerintah berencana mengaktifkan kembali Bond Stabilization Fund (BSF) untuk menjaga stabilitas pasar surat utang negara dari gejolak akibat arus modal asing. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa tujuan utama BSF bukan untuk melakukan intervensi berlebihan, melainkan memastikan pasar obligasi domestik tetap stabil dan tidak mudah dipengaruhi aksi investor asing.
Pertamina bekerja sama dengan LanzaTech untuk mengembangkan solusi energi rendah karbon berbasis teknologi melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dalam ajang Offshore Technology Conference. Kerja sama ini difokuskan pada pengembangan teknologi waste to fuel, khususnya konversi sampah perkotaan menjadi etanol melalui proses fermentasi mikroba. Teknologi yang dikembangkan LanzaTech memungkinkan gas limbah
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan kolaborasi antarnegara ASEAN dalam menghadapi tantangan global, terutama di sektor energi dan pangan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam KTT Khusus BIMP-EAGA yang menjadi bagian dari rangkaian KTT ke-48 ASEAN di Cebu, Filipina. Prabowo menilai forum tersebut berlangsung pada momentum penting di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan sejumlah faktor kunci untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Purbaya menyebut ada tiga pilar utama yang akan menjadi penopang pertumbuhan ekonomi triwulan kedua 2026 antara lain menjaga daya beli masyarakat, menggalakkan belanja pemerintah dan perbaikan iklim investasi. Pemerintah menjaga daya beli masyarakat dengan pencairan gaji ke‑13
Pemerintah melalui Menteri ESDM Bahlil Lahadalia tengah melakukan uji coba penggunaan Compressed Natural Gas (CNG) sebagai alternatif pengganti LPG 3 kilogram. Kebijakan ini dilakukan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG yang mencapai sekitar 7 juta ton per tahun. Selain itu, langkah tersebut juga ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya gas
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyiapkan anggaran sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar untuk membangun kembali pusat pembibitan kopi di wilayah Gayo, Aceh, setelah bencana banjir dan longsor yang terjadi pada akhir 2025. Program pemulihan tersebut akan dilakukan melalui kerja sama dengan Universitas Syiah Kuala guna mempercepat rehabilitasi sektor perkebunan
Fitch Ratings memprediksi pasar surat utang Indonesia atau debt capital market (DCM) akan mencapai nilai sekitar US$800 miliar hingga akhir 2026. Pertumbuhan tersebut didorong terutama oleh penerbitan surat utang negara, sementara penerbitan obligasi korporasi domestik juga diperkirakan meningkat. Indonesia juga dinilai akan tetap menjadi salah satu pasar sukuk terbesar di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,61% pada kuartal I-2026 menjadi indikasi bahwa arah perekonomian nasional mulai berbalik menuju fase percepatan. Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang berada di kisaran 5,39% dan cenderung stagnan di sekitar 5%. Menurutnya, tren pertumbuhan tersebut menandakan adanya
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan bahwa defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga Maret 2026 mencapai Rp 240,1 triliun atau setara 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Pemerintah menilai angka ini masih dalam kondisi terkendali dan tetap berada dalam jalur yang sesuai dengan desain fiskal nasional. Purbaya menegaskan
Kementerian UMKM menargetkan penerbitan Peraturan Menteri (Permen) UMKM pada akhir Mei 2026 yang bertujuan menekan biaya di ekosistem digital. Deputi Bidang Usaha Kecil Temmy Satya Permana menyatakan bahwa proses harmonisasi aturan telah selesai dan saat ini memasuki tahap akhir sebelum diundangkan. Pemerintah juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
