Memasuki masa libur sekolah, evaluasi dan penataan program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), menjadi momentum penting untuk memperbaiki tata kelola penyediaan makanan. Dalam konteks tersebut, publikasi terbaru Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada Juni 2026 mengenai dampak makanan tidak aman menjadi referensi yang relevan untuk memperkuat
Meningkatnya pembangunan sektor pertambangan, perkebunan, dan kehutanan di Kalimantan Timur membuat Orangutan morio (Pongo pygmaeus morio) semakin sering muncul di jalan tambang, kawasan industri, dan permukiman akibat tekanan terhadap habitatnya. Data BKSDA Kalimantan Timur mencatat 31 individu orangutan dievakuasi sepanjang 2024, sementara pada dua bulan pertama 2025 jumlahnya telah mencapai
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mendorong pengembangan Museum Kebudayaan dan Kemajuan Asmat di Kabupaten Asmat, Papua Selatan, sebagai pusat pelestarian sekaligus promosi budaya yang dapat menjadi sarana diplomasi kebudayaan Papua di tingkat internasional. Dalam kunjungannya pada 21 Juni 2026, Gibran meninjau berbagai ruang pameran dan koleksi seni ukir Asmat yang
Program Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026 dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk memperkuat keadilan sosial melalui pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah meningkatkan target revitalisasi dari 11.744 menjadi 71.744 satuan pendidikan, melanjutkan keberhasilan program tahun 2025 yang menuntaskan perbaikan 16.167 sekolah dengan anggaran Rp16,9 triliun. Perluasan tersebut dinilai mencerminkan komitmen politik
Pemerintah sebelumnya menyatakan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan mengurangi anggaran pendidikan. Namun, dalam APBN 2026, dari total anggaran MBG sebesar Rp335 triliun, sebanyak Rp223,6 triliun berasal dari porsi anggaran pendidikan atau sekitar 30 persen dari total anggaran pendidikan yang mencapai Rp769 triliun. Untuk 2027, Badan Gizi Nasional
Ratusan mahasiswa calon dokter menghadapi kebijakan dropout (DO) dari sejumlah perguruan tinggi karena tidak lulus Uji Kompetensi Mahasiswa Program Profesi Dokter (UKMPPD) dan telah melewati batas masa studi. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XIII DPR RI Maruli Siahaan meminta agar kebijakan DO massal dihentikan sementara dan dilakukan audit administratif terhadap
Indonesia tengah menantikan penetapan Budaya Tempe sebagai Warisan Budaya Takbenda Dunia UNESCO yang ditargetkan berlangsung pada akhir 2026. Momentum tersebut menjadi fokus peringatan Hari Tempe Nasional (Hartempenas) 2026 bertema “Tempe Mendunia: Dari Kearifan Lokal Menuju Warisan Budaya Dunia”, yang melibatkan berbagai lembaga, perguruan tinggi, organisasi profesi, serta Kementerian Kebudayaan. Rangkaian
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mengkritik rencana pagu anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) tahun 2027 yang mencapai sekitar Rp270 triliun, dengan sekitar Rp224 triliun berasal dari anggaran fungsi pendidikan dan hampir seluruhnya digunakan untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menilai rencana tersebut bertentangan dengan klaim
Pemerintah Inggris berencana melarang penggunaan media sosial bagi anak-anak di bawah usia 16 tahun melalui regulasi berbentuk undang-undang. Kebijakan ini bertujuan melindungi kesehatan mental remaja dan mewajibkan perusahaan teknologi menerapkan sistem verifikasi usia yang lebih ketat. Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menyatakan pemerintah perlu turun tangan karena perusahaan teknologi dinilai
Sejumlah daerah saat ini membuka Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SD. Berdasarkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025, anak berusia 5 tahun 6 bulan hingga di bawah 7 tahun dapat mendaftar, meski prioritas penerimaan tetap diberikan kepada anak berusia 7 tahun atau lebih. Ketentuan ini memunculkan perhatian terkait kesiapan anak
Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bersama Pemerintah Kabupaten Sigi bergerak cepat menangani dampak gempa magnitudo 6,7 yang mengguncang wilayah tersebut pada Selasa (16/6/2026). Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Reny A. Lamadjido bersama Bupati Sigi Mohamad Rizal Intjenae dan Wakil Bupati Sigi Samuel Yansen Pongi memimpin rapat darurat di Kecamatan Nokilalaki. Pemerintah meminta
Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM, dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas, menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak transparan karena proses perencanaannya dinilai tidak dilakukan secara terbuka. Ia menilai berbagai perbaikan yang disampaikan pemerintah belum menjawab persoalan mendasar sehingga dampak negatif program lebih menonjol. Busyro juga berharap Mahkamah Konstitusi
