Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur (NTT) berdampak luas terhadap sektor pendidikan. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat sebanyak 1.378 satuan pendidikan terdampak, dengan kerusakan pada ribuan ruang kelas serta berbagai fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, sanitasi, dan rumah dinas guru. Dampak bencana juga dirasakan oleh
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Hal tersebut disampaikan Luhut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola
Kementerian Kebudayaan menyatakan kesiapan menjadi wali data masyarakat adat untuk membangun basis data yang terintegrasi. Menteri Kebudayaan Fadli Zon menilai lemahnya integrasi data selama ini menjadi salah satu penyebab kebijakan kurang tepat sasaran. Melalui program Satu Data Masyarakat Adat, pemerintah ingin memperkuat data mengenai masyarakat adat, wilayah adat, serta kekayaan
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) memastikan pembelajaran tetap berlangsung bagi satuan pendidikan terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dengan keselamatan guru dan murid sebagai prioritas utama. Pelaksanaan pembelajaran disesuaikan dengan kondisi bencana, termasuk melalui sistem pembelajaran darurat dan penggunaan kurikulum darurat. Hingga 19 Agustus, sebanyak 512 satuan pendidikan
Pemerintah terus mempercepat penanganan korban gempa Nusa Tenggara Timur (NTT) dengan mengirimkan bantuan logistik secara bertahap. Hingga 19 Agustus 2026, total bantuan yang telah tiba mencapai 253 ton, termasuk tambahan 65 ton yang dikirim dari Halim Perdanakusuma. Bantuan mencakup makanan, minuman, tenda, perlengkapan kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya, dengan distribusi
Terbitnya PP Nomor 26 Tahun 2026 tentang Pengadaan Khusus PNS Dosen dari PPPK Dosen memberikan titik terang bagi sekitar 25.265 dosen PPPK di bawah Kemendiktisaintek dan Kementerian Agama. Kebijakan ini diharapkan menjawab persoalan ketidakpastian karier dosen PPPK yang selama ini terikat perjanjian kerja, termasuk terbatasnya peluang pengembangan jabatan fungsional. Padahal,
Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas melalui kuasa hukumnya, Mellisa Anggraini, menjelaskan bahwa keputusan membagi tambahan kuota haji 20.000 jemaah pada 2024 secara 50:50 antara haji reguler dan khusus didasarkan pada pertimbangan keselamatan jemaah. Kebijakan tersebut disebut merupakan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2023 dan mitigasi bersama Pemerintah Arab Saudi, dengan
Sistem kesehatan Indonesia menunjukkan sejumlah kemajuan, antara lain cakupan JKN yang mencapai 99,1 persen dari penduduk pada September 2025 dan penurunan prevalensi stunting menjadi 19,8 persen pada 2024. Namun, capaian tersebut masih dibayangi oleh keterbatasan kapasitas tenaga kesehatan, ketimpangan distribusi dokter, serta skor keamanan kesehatan global yang masih lemah pada
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa guru PPPK, baik paruh waktu maupun penuh waktu, berpeluang menjadi PNS melalui seleksi yang direncanakan dibuka pada awal 2027. Pembahasan mengenai mekanisme tersebut telah memasuki tahap finalisasi sebagai tindak lanjut atas aspirasi guru PPPK. Kebijakan ini juga mencakup guru madrasah negeri
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa penerapan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah dan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Selasa, 18 Agustus 2026, merupakan tindak lanjut atas arahan pemerintah pusat melalui Menteri Sekretaris Negara. Pemprov DKI Jakarta menyatakan akan menjalankan kebijakan tersebut sesuai arahan
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada 17 Agustus 2026 dirayakan masyarakat di berbagai pelosok Indonesia dengan cara yang beragam, namun tetap mencerminkan semangat nasionalisme. Pengibaran Merah Putih dilakukan di berbagai lokasi dan kondisi, termasuk di tengah lahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), permukaan danau, hingga dasar laut. Di Kecamatan Kerumutan,
Gempa bumi dahsyat yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur (NTT), menyebabkan kerusakan parah pada rumah warga dan fasilitas permukiman, khususnya di wilayah pesisir. Warga Desa Nangadhero melaporkan rumah-rumah tergenang dan rusak akibat naiknya air laut, sementara perahu-perahu nelayan mengalami kerusakan bahkan hilang. Di Kolikapa, sejumlah rumah berstruktur tembok dilaporkan
