Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar pelaksanaannya lebih tepat sasaran, konsisten, dan diawasi secara ketat. Hal tersebut disampaikan Luhut kepada Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, dalam pembahasan mengenai evaluasi dan perbaikan sistem tata kelola gizi nasional. Menurut Luhut, setiap keputusan strategis dalam program MBG harus didasarkan pada data yang akurat, pengawasan yang kuat, serta keberanian melakukan koreksi apabila ditemukan kesalahan. Ia juga menekankan perlunya penataan ulang lokasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar lebih diprioritaskan pada wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah dengan prevalensi stunting tinggi. Saat ini, sebanyak 1.700 SPPG diarahkan pembangunannya ke wilayah seperti Papua, Maluku, Nias, dan Nusa Tenggara Timur, dengan mempertimbangkan indikator stunting, kerentanan pangan, dan tantangan geografis. Selain pemerataan lokasi, Luhut menegaskan bahwa standarisasi kualitas, kebersihan, dan keamanan pangan harus menjadi syarat mutlak dalam operasional SPPG. Dirinya mengapresiasi langkah BGN yang telah menutup sekitar 1.300 SPPG karena belum memenuhi standar kebersihan dan keamanan pangan. DEN juga menyatakan komitmennya untuk membantu perbaikan tata kelola MBG melalui rekomendasi strategis dan penguatan digitalisasi sistem BGN. Melalui integrasi digital, rantai pasok bahan makanan, kontrol kualitas, hingga evaluasi kinerja setiap SPPG diharapkan dapat dipantau secara lebih aktual dan transparan.