Desil dalam DTSEN pada dasarnya merupakan alat untuk memetakan posisi relatif sosial ekonomi keluarga, bukan ukuran mutlak untuk menentukan apakah seseorang kaya atau miskin. Pemeringkatan dilakukan berdasarkan berbagai indikator, seperti kondisi rumah, aset, pendidikan, pekerjaan, usaha, kesehatan, dan karakteristik rumah tangga lainnya. Karena itu, seseorang dengan penghasilan pas-pasan tetap dapat berada di desil tinggi, sementara kondisi ekonomi di dalam satu kelompok desil juga dapat sangat beragam.
Persoalan muncul ketika angka desil digunakan sebagai dasar langsung untuk menentukan akses masyarakat terhadap bantuan atau subsidi. Penggunaan batas desil berpotensi menimbulkan exclusion error, yaitu rumah tangga yang sebenarnya membutuhkan bantuan justru tidak masuk kategori penerima, serta cliff effect, ketika dua keluarga dengan kondisi ekonomi hampir sama memperoleh perlakuan berbeda hanya karena berada pada batas desil yang berbeda. Dalam KIP Kuliah 2026, misalnya, pemerintah menggunakan DTSEN sebagai salah satu basis penentuan penerima, meskipun tetap menyediakan jalur verifikasi bagi calon penerima yang tidak tercatat dalam kategori desil tertentu.
Oleh karena itu, desil sebaiknya diposisikan sebagai alat penyaringan (screening tool), bukan vonis tunggal terhadap kondisi ekonomi seseorang. Data sosial ekonomi yang bersifat dinamis perlu terus diperbarui dan dilengkapi dengan mekanisme verifikasi, sanggah, serta pertimbangan kondisi riil masyarakat, termasuk perbedaan daya beli antarwilayah dan tingkat kerentanan rumah tangga. Semakin besar pengaruh data desil terhadap akses masyarakat terhadap program pemerintah, semakin penting pula transparansi indikator dan fleksibilitas kebijakan agar angka statistik justru tidak mengabaikan kenyataan sosial di lapangan.