Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Puan Sebut Pembahasan RUU Pemilu Masih Antarpartai Politik
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus dikomunikasikan antar partai politik baik secara formal maupun informal, ujar Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada keputusan final apakah regulasi tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen. Pada prinsipnya, seluruh partai menginginkan pemilu berikutnya berjalan jujur dan...
Parpol Nonparlemen Gelar FGD dengan Pakar Hukum Bahas RUU Pemilu
Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang...
Legislator PKS tak Setuju PDIP: RUU Pemilu Biasa dari Inisiatif Pemerintah
Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, berbeda pendapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Mardani menolak pendapat Deddy terkait RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya menjadi inisiatif pemerintah. Usulan pemerintah...
Apa Potensi Ancaman yang Muncul jika RUU Pemilu Tak Kunjung Dibahas?
RUU Pemilu telah diputuskan DPR bersama pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, namun tidak ada pembahasan RUU tersebut sepanjang 2025. Akhirnya diputuskan masuk dalam Prolegnas 2026, namun hingga saat ini DPR belum juga menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Padahal tahapan...
Kritik Wacana Pemerintah Ambil Alih RUU Pemilu, Hasto: Jika Terjadi, Kita Mundur Kembali
Hasto Kristiyanto, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) mengkritik wacana pemerintah mengambil alih revisi Undang-Undang Pemilu (RUU Pemilu). “Ini jangan diambil alih baik melalui adanya lembaga penyelenggara pemilu yang tidak independen karena pengaruh kekuasaan, hukum yang disalahgunakan untuk melakukan politik sandera sehingga...
RUU Pemilu Dibahas Mepet Tahapan, Pasal Problematik Rawan Diselundupkan
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu ditargetkan mulai Juli atau Agustus 2026. Proses ini akan dilakukan setelah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan kerangka normatif selesai. Di tengah waktu yang kian mepet dengan tahapan Pemilu 2029, dibutuhkan percepatan...
Pembahasan RUU Pemilu Mencerminkan Pertarungan Kepentingan Parpol
Pengamat politik Habibi Chaniago menilai RUU Pemilu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pembaruan aturan teknis namun juga menjadi ruang awal bagi partai-partai untuk mengamankan posisi tawar sebelum kontestasi dimulai. Partai besar cenderung mendorong aturan yang menjaga dominasi, sementara partai menengah dan kecil menginginkan sistem...
Ini Penjelasan Resmi DPR-Pemerintah Terkait Pemilihan Kepala Daerah melalui DPRD
Pemerintah bersama pimpinan DPR dan Komisi II DPR menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada agenda untuk membahas RUU Pilkada, termasuk wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD. Fokus revisi aturan pemilu tidak diarahkan pada perubahan sistem pemilihan langsung menjadi tidak langsung. Wakil Ketua DPR,...
Search