Newsflow

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah mempersiapkan diri untuk pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu. Tito mengatakan pihaknya siap dengan berbagai skenario dalam revisi UU Pemilu sebab Kemendagri akan menjadi pihak yang memimpin pembahasan dari sisi pemerintah. Lebih lanjut, Tito...
Revisi Undang-Undang Pemilu perlu disertai revisi UU Partai Politik karena perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif tanpa penguatan partai politik sebagai pilar utama demokrasi dan representasi politik. Ramlan Surbekti, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2004-2007, menilai sistem pemilu proporsional terbuka di Indonesia tidak...
Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut PKS mendorong agar pembahasan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa segera dilakukan. Serta, menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi tersebut. Keterlibatan banyak pihak dan bermakna dalam pembahasan RUU Pemilu akan menghasilkan produk hukum yang jauh lebih...
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilihan Umum (Pemilu) masih terus dikomunikasikan antar partai politik baik secara formal maupun informal, ujar Ketua DPR Puan Maharani. Belum ada keputusan final apakah regulasi tersebut menjadi inisiatif pemerintah atau parlemen. Pada prinsipnya, seluruh partai menginginkan pemilu berikutnya berjalan jujur dan...
Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang...
Mardani Ali Sera, Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS, berbeda pendapat dengan Ketua DPP PDIP yang juga anggota Komisi II DPR, Deddy Sitorus. Mardani menolak pendapat Deddy terkait RUU Pemilu menjadi usul inisiatif pemerintah. Mardani mengatakan RUU Pemilu biasanya menjadi inisiatif pemerintah. Usulan pemerintah...
Search