Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Siasat Parpol Besar Jagal Lawan Pakai Ambang Batas Masuk Senayan
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang berjalan sangat lambat diduga tertahan oleh perdebatan angka parliamentary threshold (PT). Partai besar mulai memasang strategi untuk menaikkan ambang batas parlemen di atas empat persen yang dinilai untuk mengamankan dominasi. Sementara itu, di satu sisi mempersempit ruang...
Parpol Nonparlemen Gelar FGD dengan Pakar Hukum Bahas RUU Pemilu
Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang...
Eks Hakim MK Tekankan Proporsionalitas Soal “Parliamentary Threshold”
Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh...
Partai Ramai-ramai Usulkan ”Parliamentary Threshold” Naik, Berapa Angka Idealnya? 
Di tengah revisi Undang-Undang Pemilu, sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Salah satu alasan dibalik itu adalah aspek efektivitas kinerja partai politik. Namun, terdapat implikasi terhadap kualitas keterwakilan akibat adanya potensi suara pemilih hangus. Untuk itu diperlukan solusinya. Partai...
PKS Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu
PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability). Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi...
Search