Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Parpol Nonparlemen Ramai-ramai Menolak Ambang Batas Parlemen Lima Persen, Apa Alasannya?
Sejumlah partai politik nonparlemen atau partai yang tak memiliki kursi di DPR yang tergabung dalam GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak kesepakatan partai koalisi pemerintahan terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Mereka mendesak agar ambang batas parlemen ditiadakan. Kalaupun ada, cukup satu...
PPP Soroti Usulan Ambang Batas Parlemen 7%: Itu Politik Menang Sendiri
Ketua Umum PPP, Muhamad Mardiono, menyoroti wacana kenaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dalam revisi UU Pemilu. Ia menegaskan bahwa demokrasi harus dibangun bersama, bukan dimonopoli oleh satu pihak. Menurutnya, usulan menaikkan ambang batas hingga 6–7% merupakan bentuk “politik menang sendiri” yang berpotensi mengurangi...
RUU Pemilu, Partai Gema Bangsa Usul Parliamentary Threshold Maksimal 2,5 Persen
Partai Gema Bangsa mengusulkan agar ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) dalam revisi Undang-Undang (UU) Pemilu ditetapkan maksimal sebesar 2,5 persen, agar kualitas demokrasi Indonesia semakin baik dan tidak banyak suara sah pemilih terbuang. Ketua Umum Partai Gema Bangsa Ahmad Rofiq mengingatkan penerapan...
Siasat Parpol Besar Jagal Lawan Pakai Ambang Batas Masuk Senayan
Proses penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang berjalan sangat lambat diduga tertahan oleh perdebatan angka parliamentary threshold (PT). Partai besar mulai memasang strategi untuk menaikkan ambang batas parlemen di atas empat persen yang dinilai untuk mengamankan dominasi. Sementara itu, di satu sisi mempersempit ruang...
Parpol Nonparlemen Gelar FGD dengan Pakar Hukum Bahas RUU Pemilu
Sejumlah partai politik (parpol) non-parlemen menggelar focus group discussion (FGD) dengan sejumlah pakar hukum untuk membahas soal revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satunya membahas ambang batas parlemen (parliamentary threshold). Dalam sambutan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO) menegaskan bahwa ambang batas berpotensi membuang...
Eks Hakim MK Tekankan Proporsionalitas Soal “Parliamentary Threshold”
Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh...
Partai Ramai-ramai Usulkan ”Parliamentary Threshold” Naik, Berapa Angka Idealnya? 
Di tengah revisi Undang-Undang Pemilu, sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Salah satu alasan dibalik itu adalah aspek efektivitas kinerja partai politik. Namun, terdapat implikasi terhadap kualitas keterwakilan akibat adanya potensi suara pemilih hangus. Untuk itu diperlukan solusinya. Partai...
PKS Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu
PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability). Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi...
Search