Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Menguji Konsensus Batas Ambang Parlemen 5 Persen
Konsensus politik terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi 5 persen dengan tujuan penyederhanaan sistem kepartaian menunjukkan hubungan yang tidak selalu linear: jumlah partai berkurang, tetapi fragmentasi politik tetap tinggi. Dalam ilmu politik, terdapat parameter yang disebut Effective Number of Parliamentary Parties (ENPP) untuk memperhitungkan distribusi kekuatan...
Parpol Nonparlemen Ramai-ramai Menolak Ambang Batas Parlemen Lima Persen, Apa Alasannya?
Sejumlah partai politik nonparlemen atau partai yang tak memiliki kursi di DPR yang tergabung dalam GKSR (Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat) menolak kesepakatan partai koalisi pemerintahan terkait kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen. Mereka mendesak agar ambang batas parlemen ditiadakan. Kalaupun ada, cukup satu...
Apa Potensi Ancaman yang Muncul jika RUU Pemilu Tak Kunjung Dibahas?
RUU Pemilu telah diputuskan DPR bersama pemerintah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025, namun tidak ada pembahasan RUU tersebut sepanjang 2025. Akhirnya diputuskan masuk dalam Prolegnas 2026, namun hingga saat ini DPR belum juga menuntaskan naskah akademik dan draf RUU Pemilu. Padahal tahapan...
Politik-Hukum Terkini: KPK Digugat-Ambang Batas DPR
Sejumlah kasus besar yang menjadi sorotan publik diantaranya adalah adanya gugatan praperadilan terkait kasus dugaan suap sengketa lahan yang dihadapi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di saat yang sama KPK sedang memeriksa sejumlah saksi penting terkai dugaan korupsi proyek perkeretaapian. KPK juga sedang menelusuri...
Eks Hakim MK Tekankan Proporsionalitas Soal “Parliamentary Threshold”
Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh...
Ketentuan Ambang Batas Parlemen Belum Direvisi, Permohonan Uji UU Pemilu Prematur
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim. Keduanya menegaskan ketidakpastian hukum atas ketiadaan...
Partai Gerakan Rakyat Dorong Ambang Batas Parlemen 0 Persen
Partai Gerakan Rakyat mendorong agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada pemilihan umum (Pemilu) 2029 turun hingga 0 persen. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai pemberlakuan ambang batas selama ini membuat suara rakyat tak terkonversi. Sahrin mengatakan penyederhanaan terhadap ambang batas...
Pakar Sebut Banyak Suara Terbuang Bila Ambang Batas Parlemen Naik
Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada peningkatan jumlah suara yang terbuang dan menurunnya proporsionalitas hasil pemilu. Serta, menyempitkan representasi politik dan menurunkan legitimasi demokrasi. Berdasarkan Putusan MK...
10 Parpol Tak Lolos ke DPR Jika PT 7 Persen Diterapkan pada Pemilu 2024
Usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengenai ambang batas parlemen sebesar 7 persen untuk pemilihan umum (pemilu) berikutnya telah menimbulkan isu bagi partai politik. Terlepas dari pandangan Surya Paloh yang menyatakan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada efektifitas implementasi demokrasi...
Search