Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Arahkan Revisi Perkuat Pencegahan Politik Uang
Revisi Undang-Undang Pemilu dinilai perlu diarahkan untuk memperkuat pencegahan praktik politik uang, bukan sekadar perubahan norma. Ida Budhiati, dosen Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, menekankan bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi karena politik uang sejak tahap pencalonan. Menurutnya, instrumen hukum sebenarnya sudah cukup, tetapi...
Biaya Politik Mahal Dinilai Jadi Pemicu Berulangnya Korupsi Kepala Daerah, Pakar UMY Dorong Reformasi Pendanaan Politik
Menanggapi fenomena kepala daerah yang terus terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pakar partai politik dan sistem kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai tingginya biaya politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap...
Sikap Diam Legislatif Mengubur Hak Politik Perempuan
Meski sudah ada kebijakan afirmasi kuota minimal 30 persen calon perempuan yang diwajibkan dalam Undang-Undang Pemilu, hingga kini implementasinya masih belum mencapai target. Titi Anggraini menilai DPR melakukan legislative inaction, yakni mengetahui adanya masalah dan perintah konstitusional tetapi tidak mengambil langkah legislasi yang diperlukan....
Penguatan Parpol, Agenda Penting dalam Revisi UU Pemilu
Penguatan kelembagaan partai politik diharapkan masuk dalam agenda revisi Undang-Undang Pemilihan Umum sebagai upaya untuk memastikan fungsi partai politik dijalankan dengan baik. Temuan survei Litbang Kompas yang digelar pertengahan April 2026 menemukan 61,9 persen menyatakan bahwa agenda penguatan partai politik (parpol) perlu masuk dalam...
Pembatasan Uang Tunai di Pemilu, Ampuhkah Hentikan Politik Uang?
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong adanya regulasi yang mengatur pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu. Langkah tersebut disampaikan KPK menyusul hasil kajian Direktorat Monitoring KPK 2025 terkait identifikasi potensi korupsi dalam penyelenggaraan Pemilu. Setidaknya ada tiga rekomendasi yang...
Guru Besar Ilmu Politik FISIP UI Soroti Kemunduran Demokrasi dan Desak Reformasi Partai–Pemilu
Dalam acara pengukuhan Prof. Dr. phil. Aditya Perdana, S.IP., M.Si., sebagai Guru Besar Tetap dalam Bidang Pelembagaan Politik hari Rabu (18/02), Prof Aditya menyoroti adanya gejala kemunduran demokrasi (democratic backsliding) dalam satu dekade terakhir. Demokrasi Indonesia pasca-Reformasi 1998 memang berhasil membuka ruang kompetisi dan...
Penggunaan “Buzzer” Hingga “Influencer” dalam Kampanye Politik Belum Diatur
Pemanfaatan media sosial oleh partai politik mendorong politisi untuk merekrut pendengung (buzzer) hingga pemengaruh (influencer). Namun dalam implementasinya, belum ada dasar aturan meski terdapat celah aliran dana. Penggunaan buzzer dan influencer menurut Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos,...
Harapan Gerakan Rakyat Soal Revisi UU Pemilu
Partai Gerakan Rakyat melalui juru bicara Angga Putra Fidrian mendorong agar revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu tidak hanya membahas mekanisme pemilihan dan ambang batas, tetapi juga memberi kemudahan dalam syarat pendirian partai politik. Menurutnya, aturan di Indonesia masih terlalu rumit sehingga...
Fokus pada Revisi UU Pemilu
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD kembali mencuat dan menimbulkan kontroversi. Namun, hal yang lebih urgen untuk segera dibahas adalah revisi terhadap Undang-Undang Pemilu. Revisi UU Pemilu seharusnya sudah diselesaikan sebelum seleksi penyelenggara Pemilu 2029 pada Agustus 2026. Sementara Pilkada berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi...
Perkuat Sistem Kepartaian Melalui Revisi UU Pemilu
Pakar elektoral dan tata kelola pemilu dari Universitas Airlangga, Kris Nugroho menegaskan rancangan undang-undang (RUU) Pemilu berbasis kodifikasi harus dibangun secara paralel dengan pembenahan sistem kepartaian di Indonesia. Menurut Kris, perbaikan sistem pemilu tidak akan efektif jika tidak diikuti oleh penguatan kelembagaan partai politik...
Search