Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Newsflow

Biaya Politik Mahal Dinilai Jadi Pemicu Berulangnya Korupsi Kepala Daerah, Pakar UMY Dorong Reformasi Pendanaan Politik
Menanggapi fenomena kepala daerah yang terus terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK, pakar partai politik dan sistem kepartaian dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Prof. Dr. phil. Ridho Al-Hamdi, M.A., menilai tingginya biaya politik dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) menjadi faktor utama yang berkontribusi terhadap...
Wacana Pilkada lewat DPRD, Biaya Politik dan Transaksi Abu-Abu Bisa Meningkat
Diskursus pemilihan kepala daerah (pilkada) oleh DPRD yang masih terus bergulir dinilai berpotensi meningkatkan biaya politik dan membuka peluang terjadinya transaksi di ruang tertutup yang sulit diawasi publik. Sebagaimana disampaikan oleh Titi Anggraini, Dosen Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI), “Memilih Pilkada tidak langsung...
Penyebab Kepala Daerah Korupsi: Hukuman Tidak Menjerakan dan Mahalnya Biaya Politik
Ada dua hal yang menyebabkan banyaknya kepala daerah terjerat kasus korupsi menurut aktivis antikorupsi, Tama S Langkun, yakni hukuman yang tidak menjerakan dan mahalnya biaya politik. Rata-rata sanksi pidana yang dijatuhkan pada terdakwa kasus korupsi terbilang tidak berat. “Penelitian ICW beberapa tahun lalu dan...
Sederet Kepala Daerah jadi Tersangka Korupsi KPPOD dan ICW Singgung Biaya Politik Mahal
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman menyatakan biaya politik tinggi di Indonesia menjadi salah satu faktor yang memengaruhi maraknya kasus korupsi oleh kepala daerah. Biaya politik menjadi mahal menurutnya merupakan masalah sistemik struktural yang tidak dapat dilepaskan dari sistem...
Search