Sekretaris Jenderal PKS, Muhammad Kholid, menyebut PKS mendorong agar pembahasan Undang-Undang (RUU) Pemilu bisa segera dilakukan. Serta, menekankan pentingnya keterlibatan publik yang lebih luas dalam penyusunan regulasi tersebut.
Keterlibatan banyak pihak dan bermakna dalam pembahasan RUU Pemilu akan menghasilkan produk hukum yang jauh lebih berkualitas dan adil bagi semua pihak. Ini artinya, undang-undang pemilu tidak boleh hanya mengakomodasi kepentingan elite atau partai politik saja namun juga buat publik atau masyarakat.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan komunikasi antarpartai politik masih terus dilakukan untuk memulai pembahasan revisi UU Pemilu.