Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang sebagai tersangka kerusuhan saat aksi penyampaian pendapat di kawasan DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (27/8). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Budi Hermanto menjelaskan dari total tersangka tersebut, sebanyak 44 orang dewasa ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum). “Sementara itu, lima
Sebanyak 7.771 Warga Negara Indonesia (WNI) telah kembali ke Tanah Air setelah tempat mereka bekerja di pusat penipuan siber atau online scam di Kamboja digerebek otoritas setempat. Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh sebelumnya mencatat, ada 12.303 pengaduan WNI yang meminta bantuan terkait kepulangan mereka. Direktur Jenderal Asia Pasifik
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengungkapkan bahwa ada 13 jenis tindak pidana yang diusulkan untuk masuk ke dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset, mulai dari tindak pidana korupsi hingga tindak pidana perdagangan orang. Dia tak menampik bahwa banyak pihak yang khawatir masyarakat biasa bisa terkena perampasan aset walaupun
Presiden Prabowo Subianto menerima Pemimpin Besar Pasukan Merah Tariu Borneu Bangkule Rajakng (TBBR) Panglima Jilah di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (28/8) lalu. Berdasar unggahan di akun instagram resmi Sekretariat Kabinet, Prabowo disebut langsung menginstruksikan beberapa hal terkait keinginan Panglima Jilah. Salah satunya adalah keinginan warga Dayak untuk masuk menjadi Anggota TNI-Polri,
Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) resmi menerbitkan aturan yang melarang operator seluler (opsel) menghilangkan sisa kuota internet yang sudah dibayar pelanggan secara sepihak. Seluruh opsel di Tanah Air diberi waktu hingga 28 September 2026 untuk menyampaikan laporan pemenuhan kewajiban kepada Komdigi. “Kemkomdigi memberikan batas waktu hingga 28 September 2026 untuk
Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo menemui sebanyak 6.500 anggota Garda Satya NKRI yang merupakan merupakan eks-anggota Jamaah Islamiyah (JI) asal Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan DIY di Solo, Jawa Tengah, Minggu. Kapolri mengatakan para eks-anggota JI tersebut memiliki kesadaran untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ia
Korban tewas imbas banjir bandang dan tanah longsor di perbatasan Nepal dan Tibet bertambah jadi 392 orang per Jumat (28/8) pagi. Sebanyak 1.400 orang juga hingga kini belum ditemukan. Juru bicara kepolisian Nepal Abi Narayan Kafle mengatakan bahwa jumlah korban jiwa masih dapat terus bertambah seiring upaya pencarian dan penyelamatan terus
Komisi I DPR menyetujui permohonan pemindahtanganan barang milik negara (BMN) berupa satu unit kapal eks KRI Ki Hajar Dewantara-364 dengan cara penjualan secara lelang. Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengungkap mekanisme selanjutnya setelah permohonan disetujui. “Setelah mendapat persetujuan Komisi I DPR RI, proses selanjutnya akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme pengelolaan BMN. Eks KRI
Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Jenderal TNI (Purn) Muhammad Herindra mendorong agar gagasan pembentukan Undang-Undang Penanggulangan Spionase dan Intervensi Asing dikaji secara menyeluruh. Herindra menilai, Indonesia membutuhkan regulasi yang lebih jelas untuk melindungi kepentingan strategis nasional dari ancaman spionase dan intervensi asing. “Indonesia jangan terlalu naif. Kita harus tetap terbuka, tetapi keterbukaan
Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Richard Edwin Basoeki menolak permohonan praperadilan eks Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Febrie Adriansyah pada Kamis (27/8/2026). Richard menilai penyelidikan terhadap Febrie tidak dilakukan secara mendadak seperti yang didalilkan kubu Febrie. Menurut dia, terdapat rangkaian penyelidikan dan gelar perkara jauh sebelum
DPR berjanji merampungkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset pada 15 Desember 2026 mendatang. Janji DPR tersebut tertuang dalam Surat Komitmen Penyelesaian RUU Perampasan Aset saat menemui sejumlah perwakilan Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Surat komitmen ini muncul setelah desakan AMPB yang
KPKmenggeledah sejumlah lokasi terkait kasus dugaan pemerasan penerimaan mahasiswa baru (maba) Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) yang menjerat Rektor Unsoed Akhmad Sodiq. Penggeledahan dilakukan pada 23 dan 24 Agustus 2026. Penyidik KPK menggeledah ruang rektor dan wakil rektor di Gedung Rektorat Unsoed, Purwokerto, Jawa Tengah. Dari lokasi tersebut, tim KPK terlihat
