Bareskrim Polri memeriksa eks Kasat Narkoba Polres Bima Kota, AKP Malaungi sebagai tersangka kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terkait setoran uang hasil narkoba kepada eks Kapolres Bima Kota AKBP Didik Putra Kuncoro. Selain AKP Malaungi, pemeriksaan juga dilakukan kepada Ais Setiawati selaku mantan istri sekaligus bendahara bandar narkoba Erwin Iskandar.
Mantan Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI, Laksda TNI (Purn) Soleman Ponto, berbicara adanya potensi double agent di internal intelijen. Ia mengatakan bisa saja ada pihak lain yang memiliki dendam terhadap aktivis KontraS Andrie Yunus selain empat terdakwa kasus penyerangan air keras. Hal itu disampaikan Ponto dalam sidang lanjutan kasus
Utusan Korea Utara (Korut) untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara tegas menyatakan bahwa Pyongyang tidak akan pernah terikat oleh perjanjian apa pun terkait pelucutan senjata atom. Otoritas Korea Utara juga menekankan bahwa tidak ada satu pun tekanan eksternal yang mampu mengubah status mereka sebagai negara bersenjata nuklir. Pernyataan tajam dari Duta
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump buka suara usai tentara AS menyerang kapal tanker Iran di Selat Hormuz. Trump mengatakan serangan itu sebagai bentuk balasan. Trump menyebut Iran lebih dahulu menyerang tiga kapal militer AS yang tengah melintas di perairan Hormuz. Serangan itu, kata Trump, memantik respons balasan dari tentara
Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Phnom Penh mencatat bahwa hingga 5 Mei, sebanyak 8.002 Warga Negara Indonesia (WNI) telah meminta bantuan fasilitasi kepulangan ke Tanah Air seiring lonjakan kasus sindikat penipuan daring. KBRI Phnom Penh menyampaikan telah memfasilitasi kepulangan 3.348 WNI ke Indonesia. Kedutaan mencatat peningkatan ini terjadi seiring semakin
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengeluarkan peringatan baru kepada Iran jika tidak mencapai kesepakatan. Ia menyebut “pengeboman akan dimulai” dan intensitasnya akan lebih tinggi dibanding sebelumnya. Trump mengatakan AS masih membuka peluang kesepakatan yang akan mengakhiri operasi militer AS terhadap Iran. Namun, ia menambahkan bahwa kemungkinan tercapainya kesepakatan itu
Korea Utara menghapus semua referensi dan dokumen tentang upaya penyatuan (unifikasi) dengan Korea Selatan dari konstitusinya. Dalam dokumen yang dilihat AFP pada Rabu (6/5), pada klausul yang menyatakan bahwa Korut bertujuan “untuk mewujudkan penyatuan tanah air”, tidak lagi muncul dalam versi terbaru konstitusi. Konstitusi yang direvisi itu juga mencakup klausul baru
Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto ingin ada diskusi lanjutan terkait reformasi Polri meski tugas komisi tersebut telah selesai. “Kemarin kami juga ya selesai, tapi Presiden masih juga, ‘Oh kok sudah mau selesai?’ katanya. ‘Nanti pertemuan lagi ya, kita atur lagi banyak diskusi-diskusi menarik gitu’,”
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Wilayah Jambi mendampingi tim investigasi Kementerian Kesehatan (Kemenkes) ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KH Daud Arif, Kuala Tungkal, untuk mengumpulkan fakta lapangan terkait kasus meninggalnya seorang dokter magang asal Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Ketua IDI Wilayah Jambi, Zuhdi Darma menyampaikan bahwa tim investigasi telah meminta
Presiden Donald Trump memutuskan menangguhkan Project Freedom yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan itu. Keputusan itu diumumkan Trump pada Selasa (5/5), sehari setelah AS memulai operasi tersebut dan ketika Gedung Putih menyatakan operasi tempur Epic Fury atau perang ke Iran berakhir. Trump beralasan
Komisi Percepatan Reformasi Polri telah menyerahkan rekomendasi mengenai reformasi kepolisian ke Presiden Prabowo Subianto. Hasil akhir tersebut berisi 6 rekomendasi. Laporan hasil akhir tersebut diserahkan Komisi Percepatan Reformasi Polri ke Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (5/5/2026). Jimly Asshiddiqie sekaligus ketua tim menyerahkan langsung ke Prabowo. Selain Jimly, penyerahan juga
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan RI) memberikan penjelasan resmi terkait isu pembelian 42 jet tempur J-10 buatan China yang viral di media sosial. Otoritas pertahanan Indonesia memastikan bahwa kabar mengenai tercapainya kesepakatan pengadaan alutsista tersebut tidak benar. Karo Infohan Setjen Kemhan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait, menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada kontrak
