Badan Pusat Statistik (BPS) melibatkan mitra statistik di daerah untuk mempercepat proses verifikasi lapangan atau ground check terhadap 11.017.000 peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN) atau BPJS Kesehatan PBI yang berstatus dinonaktifkan. Berdasarkan data BPS dari 11 juta peserta yang dinonaktifkan jika dikonversi setara dengan sekitar 5,9 juta keluarga yang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menolak usulan Dana Moneter Internasional (IMF) agar Indonesia menaikkan Pajak Penghasilan (PPh) karyawan atau PPh 21 untuk menjaga defisit APBN tetap di bawah 3 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Alasan Purbaya menolak usulan IMF untuk menaikkan pajak karyawan karena defisit APBN pun masih di bawah
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa buka suara soal gugatan Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026, khususnya Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (3). Ia mengaku akan terlebih dulu melihat hasil dari gugatan asosiasi guru
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengakui program Makan Bergizi Gratis (MBG) berdampak pada meningkatnya timbulan sampah organik dari dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dapur MBG pun diminta mengelola sampahnya secara mandiri agar tidak membebani tempat pembuangan akhir (TPA). Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, Widi Hartanto, mengatakan
Ratusan warga di Kabupaten Majalengka mengundurkan diri dari daftar penerima bantuan sosial. Hal itu setelah Pemkab Majalengka mengeluarkan aturan penempelan stiker penanda di rumah-rumah warga yang menjadi penerima bantuan sosial. Pemkab Majalengka telah membuat Surat Edaran (SE) Bupati Majalengka Nomor 400.10.4.4/1/2026 tentang Imbauan Labelisasi Penerima Bantuan Sosial. Aturan itu dimaksudkan
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi cuaca ekstrem masih terjadi selama 17-23 Februari 2026. Direktur Meteorologi Publik BMKG, Andri Ramdhani menyampaikan menurut prediksi BMKG, cuaca di Indonesia sepekan ke depan umumnya didominasi hujan ringan hingga hujan sedang. Namun, perlu diwaspadai adanya peningkatan hujan dengan intensitas sedang sampai lebat di
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa pemerintah siap menggelontorkan dana sekitar Rp 20 triliun untuk mendukung program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan kelas 3. Purbaya menyebut anggaran tersebut sudah ditransfer ke BPJS Kesehatan dan tinggal menunggu aturan teknis terbit. Direktur Utama (Dirut) BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti menegaskan bahwa
Mabes Polri membentuk Satgas Asri usai Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar TNI-Polri untuk melakukan kerja bakti atau korve membersihkan sampah. Kadiv Humas Polri Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan Satgas Asri (Aktif, Sehat, Ramah dan Indah) itu nantinya akan dipimpin oleh Kakor Binmas Baharkam Polri Irjen Kalingga Rendra. Ia menjelaskan pembentukan Satgas Asri
Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia (GAPMMI) mengungkap penyebab garam rakyat atau garam lokal kurang diminati industri makanan dan minuman (mamin). Ketua Umum GAPMMI Adhi S Lukman menyebut kualitas garam Indonesia masih rendah, sehingga sulit diserap untuk memenuhi standar industri pengolahan. Menurutnya, garam lokal masih membutuhkan proses peleburan terlebih dahulu sebelum dikristalkan
Chief Operating Officer (COO) Badan Pengelola Dana Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Dony Oskaria mewajibkan sejumlah badan usaha milik negara (BUMN) sektor pelayaran untuk membeli kapal buatan PT PAL Indonesia (Persero). BUMN yang masuk sektor pelayaran antara lain PT Pelayaran Nasional Indonesia (Pelni), PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP), dan
Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) berencana memangkas jumlah BUMN yang saat ini jumlahnya ribuan menjadi ratusan. Tepatnya dari 1.043 menjadi 300 saja. Chief Operating Officer (COO) BPI Danantara Dony Oskaria memastikan tak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) selama proses tersebut. Dony menyebutkan pemangkasan ini akan dilakukan
Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto meminta pemerintah menjamin layanan kesehatan bagi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan yang dinonaktifkan. Pasalnya saat ini, ia masih melihat adanya sejumlah rumah sakit yang ragu menerima peserta nonaktif, karena belum ada jaminan tertulis dari pemerintah. Dalam rapat konsultasi pada Senin (9/2/2026), DPR
