Pemerintah Provinsi Jawa Barat dipastikan akan mengumumkan Upah Minimum Provinsi (UMP) dan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Jawa Barat 2026 pada 24 Desember 2025, setelah melalui pembahasan Dewan Pengupahan yang melibatkan unsur pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Kepastian tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, yang menyebutkan bahwa proses finalisasi
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengaku tengah menghitung ulang dampak Undang-Undang (UU) tentang Cipta Kerja terhadap anjloknya penerimaan negara akibat tingginya pengembalian pajak alias restitusi. Pengembalian paling besar terjadi di pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Penerimaan bruto tercatat Rp907,93 triliun, namun setelah dikurangi restitusi anjlok ke Rp660,77
Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem menyebut saat ini jumlah hunian warga yang rusak akibat banjir dan tanah longsor terus bertambah hingga diperkirakan mencapai 200 ribu rumah. Mualem berharap pemerintah pusat menambah pembangunan hunian bagi para korban, yang saat ini ditargetkan membangun 36.328 rumah. Menurut Mualem saat ini sudah ada beberapa donatur, baik swasta maupun
Hujan berintensitas sedang hingga lebat yang mengguyur wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap), Sulawesi Selatan, memicu bencana tanah longsor di Desa Leppangeng, Kecamatan Pitu Riase, dengan sedikitnya 24 titik longsor dan 384 kepala keluarga (KK) terdampak. Kepala Pelaksana BPBD Sidrap Sudarmin mengatakan, longsor menyebabkan akses jalan utama warga rusak dan tertutup
Berkurangnya tutupan hutan di lereng Gunung Slamet diduga menjadi salah satu pemicu banjir bandang Sungai Kali Gung yang menerjang kawasan Objek Wisata (OW) Pemandian Air Panas Guci, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Sabtu (20/12/2025). Hal ini diakui oleh Bupati Tegal Ischak Maulana Rohman. Ischak menilai alih fungsi lahan hutan menjadi pertanian
Rencana penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 menuai penolakan dari kalangan buruh. Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menyatakan akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara pada Jumat (19/12/2025). Mereka menolak Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pengupahan yang dinilai minim pelibatan serikat pekerja dan berpotensi menurunkan prinsip kebutuhan hidup layak (KHL).
PT PLN (Persero) telah memulihkan secara bertahap sistem kelistrikan Aceh pascaterhubungnya kembali dengan sistem besar Sumatra. Dengan tersambungnya sistem ini, pasokan listrik di Kota Banda Aceh kini telah pulih dan kembali terang. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, upaya ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri
Anggota Komisi II DPR Indrajaya meminta Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkoordinasi dengan pemerintah daerah, dalam menyiapkan lahan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk korban bencana di Sumatera. Pemerintah pusat sendiri rencananya akan memulai pembangunan membangun 2.603 hunian tetap pada bulan ini. Terkait dengan pembangunan fisik, Menteri Perumahan
Imbas cuaca ekstrem beberapa hari belakangan, dan hujan deras yang disertai angin kencang sejak Kamis (18/12/2025), kawasan wisata Ubud, Gianyar, Bali, terendam banjir. Genangan air merendam jalur utama menuju Ubud, termasuk Jalan Desa Lodtunduh, hingga menyebabkan sejumlah kendaraan mogok. Di jalan-jalan kecil seperti Jalan Sandat dan Jalan Sri Wedari, ketinggian
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI menyampaikan update dukungan kebijakan fiskal dalam penanganan bencana di sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan keterangan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara sebesar Rp268 miliar sudah tersalurkan untuk APBD di tiga provinsi dan 52 kabupaten/kota yang terdampak di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Rinciannya adalah Rp4 miliar per kabupaten/kota dan Rp20 miliar per provinsi. Pemanfaatan APBN lainnya untuk
Laporan terbaru berjudul Climate Change and Energy in the Indonesian Mind yang dirilis Yale Program on Climate Change Communication mengungkapkan dukungan masyarakat Indonesia terhadap transisi energi bersih semakin menguat. Hasil survei mencatat 83 persen dari 2.000 responden mendukung komitmen pemerintah Indonesia untuk menurunkan emisi karbon hingga mendekati nol pada tahun
Presiden Prabowo Subianto menandatangani peraturan pemerintah (PP) soal kenaikan upah minimum. Adapun formula kenaikan upah yang baru adalah inflasi + (pertumbuhan ekonomi x Alfa), dengan rentang Alfa 0,5-0,9 poin. Aturan tersebut mengubah rentang Alfa dari PP yang sebelumnya, yakni PP Nomor 51 Tahun 2023. Pada Pasal 26 ayat (6) PP
