Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengeklaim, pemerintah pusat telah mencabut sebanyak 22 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH). Adapun PBPH itu mencakup total luas hingga 1.012.016 hektare secara nasional. Pencabutan izin tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden RI Prabowo Subianto, yang disampaikan dalam rapat terbatas sebelumnya. Namun, ia menekankan,
Ribuan sekolah ikut terdampak bencana di Pulau Sumatera. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Untuk PAUD yang terdampak sejumlah 767, SD sejumlah 1.343, SMP sejumlah 621, SMA sejumlah 268, SMK sejumlah 136, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sejumlah 23, Sekolah Luar Biasa sejumlah 30, dan Lembaga Kursus dan Pelatihan sejumlah 86. Total
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto melaporkan, total penyaluran KUR di ketiga provinsi terdampak bencana di Sumatera mencapai Rp 43,95 triliun dengan jumlah debitur sebanyak 1.018.282 orang. Dari jumlah tersebut, nilai KUR yang terdampak langsung oleh bencana mencapai Rp 8,9 triliun dengan 158.848 debitur. Sebagai respons penanganan dampak bencana, Airlangga
Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat penanganan konektivitas di Provinsi Aceh, termasuk mengebut perbaikan 13 jembatan yang putus di jalur lintas tengah gara-gara banjir dan tanah longsor. Menteri PU Dody Hanggodo menargetkan penanganan 13 jembatan putus itu bisa rampung bulan ini. Ia mengatakan kerusakan jembatan mengganggu pergerakan logistik masyarakat, khususnya pada jalur
Pengamat Policy Strategist CERAH Dwi Wulan Ramadani menyoroti menyoroti rencana pemerintah membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) untuk 80 ribu Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Menuru Dwi hal tersebut memerlukan payung hukum yang jelas. Dwi juga menyoroti terkait kelayakan finansial. Ia mengatakan pembangunan 1 megawatt PLTS membutuhkan
Badan Gizi Nasional (BGN) mengatur ulang standar operasional prosedur (SOP) pengantaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyusul insiden mobil mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang menabrak 20 siswa dan seorang guru SDN 01 Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara, Kamis (11/12). Wakil Kepala BGN Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi Nanik Sudaryati
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengatakan butuh anggaran sekitar Rp51 triliun untuk memulihkan infrastruktur Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh yang rusak akibat bencana. Angka tersebut, kata AHY, keluar berdasarkan hitungan dari Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo yang diterimanya saat rapat beberapa hari lalu. Menurut AHY, perbaikan infrastruktur dasar
Kontingen Indonesia semakin memperkuat posisinya di peringkat kedua klasemen medali SEA Games 2025, setelah menambah koleksi medali dengan 12 emas, 10 perak, dan 13 perunggu pada Minggu (15/12). Hingga saat ini, Indonesia telah mengumpulkan total 43 emas, 56 perak, dan 53 perunggu dari ajang yang berlangsung di Thailand tersebut. Indonesia
Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Fadli Zon resmi meluncurkan buku Sejarah Indonesia: Dinamika Kebangsaan dalam Arus Global sekaligus hari sejarah yang jatuh pada, Ahad (14/12/2025). Buku sejarah yang disusun dalam 10 jilid ini disebut ditulis oleh 123 sejarawan dari 34 perguruan tinggi di Indonesia. Fadli menyebut, 10 jilid buku sejarah ini
Tekanan inflasi di Jawa Barat sepanjang Januari–November 2025 masih didominasi kenaikan harga pangan strategis, terutama beras, cabai merah, minyak goreng, serta komoditas lain seperti emas dan tarif air PAM. Plh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Barat, Muslimin Anwar, menyebut inflasi tahun ini terjadi tujuh kali ini yang menunjukkan adanya ketidakseimbangan
Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Daniel Johan mengkritik pengerahan empat ekor gajah untuk membantu proses pembersihan material sisa banjir di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh. Menurut Daniel, menggunakan tenaga satwa untuk membersihkan material yang hanyut terbawa banjir bandang merupakan tindakan tidak tepat, karena Gajah adalah satwa lindung. Politikus Partai
Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI melakukan intensifikasi pengawasan kosmetik menjelang akhir tahun 2025. Hasilnya, BPOM berhasil menemukan sederet produk kosmetik ilegal yang tidak memiliki nomor izin edar dan bahan berbahaya. Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menuturkan intensifikasi pengawasan yang dilakukan selama periode 10-21 November 2025 menemukan potensi produk
