Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) sekaligus Ketua Partai Buruh, Said Iqbal mengungkap kelanjutan rencana demonstrasi menjelang pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Kabupaten/Kota. Said Iqbal menjelaskan bahwa hingga saat ini aksi demonstrasi tersebut belum akan dijalankan dan masih menunggu rencana pemerintah melakukan pengumuman UMP 2026. Lebih lanjut, Said menuturkan
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan pihaknya telah menyelesaikan survei kebutuhan hidup layak (KHL) minimal di setiap provinsi. Survei ini akan menjadi basis perhitungan Upah Minimum Provinsi (UMP) di masing-masing daerah. Menaker Yassierli mengatakan basis KHL di masing-masing daerah akan membuat kenaikan upah minimum di masing-masing daerah juga berbeda, bahkan di satu provinsi pun
BNPB mengupdate data terbaru korban meninggal bencana banjir dan longsor di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Per hari ini, Rabu (3/12), korban meninggal sebanyak 753 orang. Selain itu, dalam data yang diunggah di website resmi BNPB, terdapat 650 orang masih belum ditemukan dan 2.600 orang terluka. Untuk penduduk yang
Pakar hukum pidana dari Universitas Al Azhar, Suparji Ahmad mendorong reformasi secara radikal pada tubuh Polri untuk memperbaiki kultur institusi tersebut agar lebih adaptif. Usulan itu disampaikan Suparji dalam rapat perdana Panitia Kerja (Panja) Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan di Komisi III DPR, kompleks parlemen, Jakarta, Selasa (2/12). Menurut Suparji,
Generasi Alpha (Gen Alpha, kelahiran 2010-2015) saat di dunia kerja pada 2028, diprediksi bakal cenderung lebih memilih memerintah Artificial Intelligence (AI) dengan mengobrol via suara ketimbang mengetik prompt dalam format teks. Prediksi itu diungkapkan dalam studi terbaru London School of Economics (LSE) bersama perusahaan perangkat audio, Jabra. Prediksi tersebut dihasilkan
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menyebutkan dirinya telah menyinggung rencana amendemen Undang-Undang Dasar 1945 saat bertemu dan berdiskusi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, pada Selasa (2/12). Dalam pertemuan tersebut, Muzani menyatakan bahwa pembicaraan mengenai amendemen UUD 45 masih bersifat permulaan dan belum mendalam. Muzani menambahkan bahwa MPR RI akan mengadakan pertemuan resmi
Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian angkat suara terkait tidak ditetapkannya status bencana nasional terhadap peristiwa banjir dan longsor yang terjadi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Tito beralasan meskipun tidak ada penyematan status bencana nasional, namun penanganan bencana tersebut sudah dilakukan seperti skala bencana nasional dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan kerugian imbas bencana banjir hingga longsor di Pulau Sumatra bulan ini mencapai Rp68,67 triliun atau setara dengan 0,29% dari PDB. Dalam studi terbarunya, Celios menyebutkan perhitungan kerugian ekonomi bencana banjir tersebut berdasarkan 5 jenis kerugian. Pertama, kerugian rumah yang masing-masing mencapai Rp30 juta
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kembali memperbarui data korban bencana banjir dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Berdasarkan data Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Bencana (Pusdatin BNPB) pada Senin (1/12/2025) pukul 17.00 WIB, jumlah korban meninggal dunia meningkat menjadi 604 orang. Angka tersebut mencakup tiga provinsi terdampak,
TNI Angkatan Darat (AD) menerjunkan 21.707 personel untuk membantu percepatan penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda tiga provinsi di Pulau Sumatra. Puluhan ribu prajurit ini difokuskan untuk membantu pemenuhan kebutuhan mendesak masyarakat, mulai dari logistik, evakuasi, pendirian dapur lapangan, pemulihan sarana umum, hingga pembukaan akses wilayah terisolasi. Di
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) kembali menjadi sorotan publik setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengeluarkan ultimatum keras. Ia memberi waktu satu tahun bagi DJBC untuk berbenah atau menghadapi konsekuensi pembekuan operasional. Ia menegaskan bahwa apabila Kementerian Keuangan gagal melakukan pembenahan, maka 16.000 pegawai DJBC berpotensi dirumahkan. Pilihan lain
Kementerian Komunikasi dan Digital mempercepat pemulihan layanan komunikasi di wilayah terdampak banjir bandang di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Upaya ini dilakukan dengan menyiagakan 10 titik layanan internet darurat berbasis satelit SATRIA-1 untuk memulihkan konektivitas warga yang terputus sejak bencana melanda. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan,
