Menteri Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait atau Ara terus mendorong optimalisasi aset BUMN untuk hunian masyarakat. Tak hanya warga prasejahtera, Ara juga meminta pemanfaatan aset BUMN untuk hunian vertikal atau rumah susun (rusun) bagi masyarakat kelas menengah di berbagai kota besar seperti Jakarta, Medan, Surabaya, Makassar, Semarang, Bandung, Tangerang, Depok, dan Bogor. Ara menyampaikan keterjangkauan hunian selama ini masih menjadi momok bagi masyarakat kelas menengah. Ia mengaku akan mempersiapkan aturan untuk skema penyaluran rusun bagi masyarakat kelas menengah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik backlog kepemilikan rumah pada rumah tangga di Jakarta mencapai 40,59 persen, angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang besarnya 13 persen. Dari sisi wilayah administratif, Jakarta Pusat menjadi wilayah di DKI Jakarta dengan tingkat backlog tertinggi sebesar 55,83 persen atau sebanyak 146.729 rumah tangga. Untuk mengatasi backlog tersebut saat ini pemerintah bersama BUMN melakukan intervensi diantaranya dengan membangun rusun untuk warga bantaran rel di Pasar Senen dan Tanah Abang.
Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari menyambut positif kolaborasi Kementerian PKP dengan BP BUMN sebagai implementasi government entrepreneurship. Qodari menyebut kolaborasi tersebut sebagai bentuk keseriusan pemerintah menindaklanjuti arahan presiden. Qodari mengatakan pemerintah juga mendorong perluasan program pembangunan rusun ke kota-kota besar lain di Indonesia. Ia menyebut aset lahan KAI dan Angkasa Pura dapat dimanfaatkan untuk menekan tingkat backlog nasional.