Badan Gizi Nasional (BGN) blak-blakan mengungkap alasan para pengelola Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) melanggar standar operasional prosedur (SOP). Direktur Wilayah II Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, Albertus Doni Dewantoro menilai sebagian besar pengelola dapur MBG menggunakan alasan klasik saat ditemukan pelanggaran di lapangan. Doni mengatakan paling banyak alasan
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hendak menutup berbagai program studi (prodi) yang dinilai kurang relevan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi di masa depan. Rencana ini bakal dilakukan dalam waktu tidak terlalu lama. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemdiktisaintek, Badri Munir Sukoco berharap terkait hal ini, para perguruan tinggi memiliki kerelaan untuk
Pemerintah mempercepat program perbaikan rumah tidak layak huni di wilayah perbatasan. Sebanyak 15.000 rumah ditargetkan rampung paling lambat September 2026. Program ini menyasar 40 kawasan di 17 provinsi sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah menilai pembangunan hunian layak menjadi simbol kehadiran negara di wilayah terluar. Menteri Perumahan dan
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melihat usulan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengharuskan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) berasal dari kader partai politik sebagai gagasan yang menarik. Usulan ini dinilai dapat memperkuat sistem kaderisasi dan pendidikan politik di partai politik. Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB M. Hasanuddin Wahid menyampaikan bahwa
Peneliti Center of Reform on Economics (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengingatkan pentingnya penguatan tata kelola pelibatan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tidak menimbulkan masalah baru. Menurut dia, secara teori pelibatan desa memang dapat meningkatkan akurasi penyaluran karena lebih memahami kondisi warganya. Namun ia juga
Dampak kenaikan harga bahan baku plastik mulai menjalar ke komoditas minyak goreng kemasan premium. Lonjakan biaya kemasan membuat harga di tingkat ritel perlahan terkerek, meski pemerintah memastikan pasokan tetap aman. Berdasarkan penelusuran Bisnis di sejumlah ritel modern kawasan Parung Panjang, Jawa Barat, pada Selasa (21/4/2026), harga minyak goreng premium ukuran 2
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencopot Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Febrio Nathan Kacaribu dan Direktur Jenderal Anggaran Luky Alfirman. Posisi keduanya kini diisi pelaksana harian. Penunjukan pelaksana harian mulai berlaku sejak Selasa (21/4/2026) sore. Langkah ini dilakukan agar roda organisasi tetap berjalan sambil menunggu pejabat definitif. Selain dua
Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, mengatakan pemberian tunjangan hari raya (THR) oleh kepala daerah ke Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) cukup masif terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Budi mencontohkan modus tersebut diketahui terjadi di Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Kemudian Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah hingga Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oleh
Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Arifah Fauzi mengungkapkan bahwa 84 persen dari sekitar 4,2 juta pekerja rumah tangga (PRT) di Indonesia adalah perempuan. Selain itu, Arifah menyampaikan sekitar 20,09 persen atau 143.000 PRT merupakan anak di bawah usia 18 tahun. Arifah menuturkan, UU PPRT juga menjadi bagian dari
Center of Economic and Law Studies (CELIOS) mendorong reformasi fiskal dan tata kelola pemerintahan diarahkan untuk memutus dominasi oligarki dalam menentukan aturan ekonomi dan politik. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, mengatakan langkah seperti pajak kekayaan, penguatan tax benefit bagi kelas menengah, penghapusan pajak bagi kelompok bawah, serta transparansi data pajak bertujuan menciptakan sistem yang lebih adil dan
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat harga minyak goreng di sejumlah daerah mengalami kenaikan pada pekan ketiga April 2026. Adapun harga tertinggi dilaporkan menyentuh Rp60 ribu per liter di Kabupaten Intan Jaya, Papua. Sementara itu, harga terendah tercatat sebesar Rp15.500 per liter, yang masih berada di kisaran harga acuan nasional. Secara nasional,
Pemerintah telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) kepada DPR RI pada Senin (20/4/2026). Saat mewakili pemerintah dalam penyampaian pandangan, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan bahwa pemerintah menyambut baik RUU PPRT yang merupakan inisiatif DPR sebagai langkah penting dalam memberikan pelindungan kepada pekerja
