Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal. Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa Indonesia telah resmi memasuki fase penuaan penduduk atau aging population pada tahun 2025. Hal ini ditandai dengan proporsi penduduk lanjut usia (lansia) berusia 60 tahun ke atas yang telah mencapai 11,97 persen dari total populasi. Capaian tersebut melampaui ambang batas 10 persen yang menjadi
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera meluncurkan program beasiswa baru bernama LPDP Jakarta. Program ini menjadi pilihan tambahan bagi warga Ibu Kota yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. LPDP Jakarta konsepnya mirip dengan program nasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Bedanya, program ini khusus untuk warga Jakarta dan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman online (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia mencapai lebih dari Rp 101 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 26 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Agusman melaporkan tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pada industri P2P lending pada Maret 2026 mencapai 4,52 persen. Angka tersebut sedikit
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV). Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan BEV, tanpa mencakup kendaraan hybrid. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Ia menjelaskan dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu terbatas,
Laju inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat relatif terkendali di tengah tekanan global, seiring dengan keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi bersubsidi. Di tengah inflasi yang relatif stabil, tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pelemahan rupiah terutama dipicu oleh penguatan dolar
Pemerintah dalam hal ini Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengatakan kebijakan pencantuman label gizi berupa Nutri Level merupakan sebuah langkah awal untuk mengendalikan konsumsi gula, garam, dan lemak (GGL) di masyarakat. Ke depannya, pemerintah berkomitmen untuk terus memperkuat kebijakan tersebut. Direktorat Standarisasi Pangan BPOM, Sofhiani Dewi, mengatakan pemerintah tidak menutup kemungkinan akan menetapkan
Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) melaporkan tiga orang yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius yang sedang berlayar di Samudra Atlantik meninggal dunia akibat dugaan infeksi hantavirus. Dalam pernyataannya, WHO menyebut satu kasus telah terkonfirmasi melalui uji laboratorium, sementara ada lima kasus baru masih berstatus suspek. Hantavirus merupakan kelompok virus langka yang dibawa oleh
Ketua Dewan Pengawas Armada Seluruh Ojek Online Indonesia (ASOOI) Krishna Wiharnanto merespons kebijakan pemerintah yang membatasi potongan komisi aplikator ojek online (ojol) maksimal 8 persen melalui Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Ia menilai kebijakan ini membawa harapan sekaligus menyisakan catatan bagi para pengemudi. Ia menjelaskan, pemangkasan komisi memberi ruang bagi pengemudi untuk memperoleh pendapatan lebih baik dari
Langkah Pemerintah Indonesia dalam mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 pada penghujung Mei 2026 patut diapresiasi sebagai tonggak baru dalam pemuliaan martabat tenaga kerja nasional. Melalui regulasi ini, negara menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perlindungan hak-hak pekerja alih daya dengan memberikan kepastian hukum yang selama ini sering menjadi area
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta disebut telah menyiapkan formulasi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) untuk kendaraan listrik, menyesuaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 Tahun 2026. Aturan yang diundangkan pada 1 April 2026 tersebut diketahui menetapkan kendaraan listrik menjadi objek PKB
