Dewan Pertimbangan Presiden
Dewan Pertimbangan Presiden

DEWAN PERTIMBANGAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEGIATAN

UMKM Mengeluh Biaya Admin e-Commerce, Mendag dan Menteri UMKM Siapkan Aturan Baru

Pemerintah tengah mempersiapkan revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 terkait ekosistem perdagangan berbasis platform digital (e-commerce) dan lokapasar (marketplace) secara umum. Hal ini menyusul keluhan para pelaku UMKM terkait tingginya biaya administrasi hingga logistik yang dikenakan oleh platform perdagangan digital yang mereka gunakan. Lebih lanjut, Budi mengatakan revisi aturan

Selengkapnya »
11 Mei 2026

Kemkomdigi Tegaskan PP Tunas Jamin Perlindungan Anak di E-Commerce

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mediodecci Lustarini, menyatakan bahwa PP Tunas hadir untuk menjamin perlindungan anak di platform perdagangan elektronik (e-commerce). PP Tunas mengharuskan adanya persetujuan orang tua dalam transaksi anak di e-commerce. Lebih lanjut, platform diwajibkan menerapkan tingkat privasi tinggi untuk melindungi data pribadi anak dan memberikan notifikasi jika

Selengkapnya »
08 Mei 2026

Kemensos Buat Tim Khusus Usut Sepatu ‘Kemahalan’ Sekolah Rakyat

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul memberikan mandat khusus kepada Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono dan Plt Inspektur Jenderal Kemensos Dody Sukmono guna menghimpun seluruh informasi mengenai proses pengadaan sepatu siswa Sekolah Rakyat. Kemensos tengah dilanda isu tak sedap soal kabar pengadaan itu. Wamensos dan Irjen Kemensos diberi waktu

Selengkapnya »
08 Mei 2026

Pemerintah Rencanakan Perpanjangan Tenor KPR Menjadi 40 Tahun

Pemerintah berencana memperpanjang tenor Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dari 30 menjadi 40 tahun. Menurut Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, kebijakan ini diharapkan dapat meringankan beban angsuran masyarakat. Keputusan perpanjangan tenor KPR bertujuan untuk mengurangi beban angsuran bulanan masyarakat. Maruarar menjelaskan bahwa dengan tenor 40 tahun, angsuran bulanan bisa turun menjadi

Selengkapnya »
08 Mei 2026

Mahfud MD Ungkap KPRP Tolak Polri di Bawah Kementerian: Lebih Aman

Komisi Percepatan Reformasi Polri (KPRP) mengungkapkan, alasan mereka tidak mengusulkan Polri berada di bawah suatu kementerian. Anggota KPRP Mahfud MD mengatakan, apabila Polri berada di bawah kementerian, akan rawan dipolitisasi. Oleh sebab itu, KPRP merekomendasikan agar Polri tetap langsung berada di bawah presiden. Mantan Menko Polhukam itu mengatakan, KPRP merekomendasikan agar pembatasan jabatan

Selengkapnya »
07 Mei 2026

IESR: Pengenaan Pajak Kendaraan Listrik Terlalu Prematur

Direktur Program Transformasi Sistem Energi IESR Dion Arinaldo mengatakan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2026 yang membuka peluang pengenaan kembali Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) bagi kendaraan listrik merupakan kebijakan yang belum tepat waktu dan berisiko menekan pertumbuhan industri yang masih dalam fase awal. Dion mengatakan, tekanan fiskal pemerintah daerah akibat

Selengkapnya »
07 Mei 2026

LPDP Jakarta Segera Diluncurkan, Opsi Baru Beasiswa bagi Warga Ibu Kota

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta segera meluncurkan program beasiswa baru bernama LPDP Jakarta. Program ini menjadi pilihan tambahan bagi warga Ibu Kota yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. LPDP Jakarta konsepnya mirip dengan program nasional Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Bedanya, program ini khusus untuk warga Jakarta dan

Selengkapnya »
06 Mei 2026

Utang Pinjol Masyarakat Indonesia Tembus Rp 101 Triliun, Tumbuh 26,25 Persen

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengungkapkan utang pinjaman online (pinjol) atau pembiayaan financial technology peer to peer (P2P) lending masyarakat Indonesia mencapai lebih dari Rp 101 triliun. Angka tersebut tumbuh sekitar 26 persen secara tahunan atau year on year (yoy). Agusman melaporkan tingkat wanprestasi 90 hari atau TWP90 pada industri P2P lending pada Maret 2026 mencapai 4,52 persen. Angka tersebut sedikit

Selengkapnya »
06 Mei 2026

Menkeu Purbaya: Insentif Mobil Listrik Berupa PPN DTP 40-100 Persen

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan tengah menyusun skema insentif berupa pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) sebesar 40 sampai 100 persen untuk pembelian kendaraan listrik murni atau battery electric vehicle (BEV). Insentif PPN DTP itu dikhususkan untuk kendaraan BEV, tanpa mencakup kendaraan hybrid. Adapun terkait besaran insentif akan ditentukan berdasarkan baterai yang

Selengkapnya »
06 Mei 2026

Purbaya Blak-blakan soal Sumber Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap sumber pembiayaan gaji 30 ribu manajer Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih. Purbaya mengatakan skema pendanaan gaji tersebut sudah disiapkan dan berasal dari sisa alokasi anggaran program Kopdes yang belum terserap, bukan dari tambahan anggaran baru. Ia menjelaskan dana tersebut akan digunakan dalam jangka waktu terbatas,

Selengkapnya »
05 Mei 2026

Inflasi Terkendali tetapi Rupiah Tertekan, Subsidi Energi Jadi Penyangga

Laju inflasi Indonesia pada April 2026 tercatat relatif terkendali di tengah tekanan global, seiring dengan keputusan pemerintah untuk menahan kenaikan harga energi bersubsidi. Di tengah inflasi yang relatif stabil, tekanan terhadap nilai tukar rupiah masih berlanjut. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, pelemahan rupiah terutama dipicu oleh penguatan dolar

Selengkapnya »
05 Mei 2026
Search