Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai target penciptaan lapangan kerja formal yang ditetapkan pemerintah harus diiringi dengan adanya kepastian kebijakan yang mampu memulihkan kepercayaan dunia usaha. Ketua Umum Apindo Shinta Kamdani mengatakan dunia usaha saat ini masih menghadapi tekanan berat, mulai dari kenaikan biaya produksi, pelemahan daya beli masyarakat, volatilitas nilai
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap rencana pemerintah dalam implementasi BUMN Ekspor yang diberi nama PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Ia mengatakan berbagai instrumen regulasi, mulai dari Permendag, peraturan di BI, maupun dari Menteri Keuangan juga tengah disiapkan dan ditargetkan rampung pada 1 Juni. Pada tahap awal, komoditas yang akan menjadi tanggung jawab ekspor
Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi memastikan bahwa pembahasan mengenai tarif batas atas (TBA) tiket pesawat akan segera dilaksanakan bersama maskapai dan pemangku kepentingan. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap dampak geopolitik global yang mempengaruhi biaya operasional penerbangan. Menhub Dudy menyatakan bahwa dalam jangka pendek, pemerintah lebih dahulu memformulasikan penyesuaian biaya tambahan atau fuel surcharge sebagai respon terhadap kenaikan harga
Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai tak sepakat dengan usulan penembakan langsung terhadap pelaku begal. Pigai menilai aksi menembak mati tanpa menempuh proses hukum tak sesuai dengan prinsip HAM. Hal itu dikatakan Pigai guna membantah Kapolda Lampung Irjen Pol Helfi Assegaf yang ingin begal ditembak mati. Pigai meyakini usulan semacam itu muncul
Anggota Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Acep Riana Jayaprawira memastikan pengelolaan dana haji yang dilakukan BPKH tidak menggunakan skema ponzi atau praktik “gali lubang tutup lubang”. Menurut dia, dana setoran calon jamaah haji tidak pernah digunakan untuk memberangkatkan jamaah lain. Acep menjelaskan, skema Ponzi biasanya terjadi ketika dana dari pendaftar baru dipakai untuk membiayai keberangkatan peserta
Kementerian ESDM mengumumkan sebanyak 100 ribu tabung Compressed Natural Gas (CNG) 3 kilogram (Kg) bakal diimpor dari China. Langkah tersebut dilakukan lantaran industri dalam negeri belum mampu memproduksi tabung CNG 3 kg. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laode Sulaeman mengatakan langkah impor tersebut menjadi awal dari implementasi CNG pada tabung 3 kg
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman meminta Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menyerap lebih banyak telur dari peternak untuk menahan anjloknya harga di tingkat peternak. Pemerintah menilai peningkatan konsumsi telur melalui MBG dapat membantu menjaga stabilitas harga sekaligus memperkuat kesejahteraan peternak unggas di daerah. Amran mengatakan pemerintah telah berkoordinasi langsung dengan Kepala Badan Gizi
Pemerintah memangkas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tahun 2026 dari semula Rp 335 triliun menjadi Rp 268 triliun atau turun Rp 67 triliun. Pemangkasan dilakukan di tengah realisasi anggaran MBG yang sudah mencapai Rp 75 triliun hingga akhir April 2026. Meski anggaran dipangkas, pemerintah memastikan program makan gratis tetap
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengkaji rencana mewajibkan pengguna mencantumkan nomor ponsel saat membuat akun media sosial. Kebijakan ini masih dalam tahap pembahasan dan konsultasi publik. Rencana tersebut diungkapkan Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/5/2026). Meutya
Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyatakan tengah menyiapkan aturan yang melarang platform marketplace menaikkan biaya layanan secara sepihak dan mendadak kepada penjual (seller). Larangan marketplace dilarang naikkan biaya layanan secara sepihak itu diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) UMKM tentang Perlindungan dan Peningkatan Daya Saing, yang kini sedang
Ketua Umum Organisasi Pendidikan Guru Matematika Nusantara, Moch. Fatkoer Rohman mengatakan, nilai Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang masih rendah, khususnya pada matematika, menunjukkan perlunya pembenahan pembelajaran di sekolah. Menurut Fatkoer, rendahnya nilai matematika di TKA menunjukkan pola pembelajaran di sekolah masih belum menyentuh kemampuan berpikir siswa. Fatkoer mengatakan, kondisi ini
Pemerintah Indonesia sedang terus mengantisipasi potensi pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mungkin terjadi dampak geopolitik global, terutama akibat ketegangan di Timur Tengah. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor. Menurut Afriansyah, konflik global saat ini memberikan tekanan pada perekonomian di banyak negara, termasuk Indonesia. Hal ini membuat pemerintah
