Langkah Pemerintah Indonesia dalam mengundangkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 pada penghujung Mei 2026 patut diapresiasi sebagai tonggak baru dalam pemuliaan martabat tenaga kerja nasional. Melalui regulasi ini, negara menunjukkan keberpihakan yang nyata terhadap perlindungan hak-hak pekerja alih daya dengan memberikan kepastian hukum yang selama ini sering menjadi area abu-abu dalam hubungan industrial.
Di balik niat luhur perlindungan tersebut, industri kini berdiri di atas dua tarikan napas yang saling bertolak belakang. Di satu sisi, pembatasan ketat penggunaan tenaga alih daya pada enam sektor penunjang dimaksudkan untuk memperkuat ikatan kerja tetap, namun di sisi lain, kebutuhan korporasi akan ketangkasan (agility) di tengah disrupsi teknologi menuntut ruang gerak yang sangat luwes.
Kekhawatiran terbesar muncul dari ambiguitas teknis yang tersimpan dalam Pasal 3 Permenaker 7/2026, khususnya pada klausul “layanan penunjang operasional”. Tanpa definisi operasional yang jelas, poin ini berpotensi menjadi celah bagi praktik penyelundupan hukum (legal circumvention) di mana perusahaan bisa saja sekadar mengubah nama jabatan pekerjaan inti agar seolah-olah masuk dalam kategori penunjang. Kritik ini bukan tanpa dasar; jika otoritas ketenagakerjaan gagal menyediakan panduan teknis yang rigid, kita hanya akan menyaksikan perlombaan kreativitas nomenklatur, bukan peningkatan kualitas hubungan industrial. Ketidakjelasan ini tidak hanya merugikan buruh yang haknya tetap terancam secara substansial, tetapi juga menempatkan pengusaha pada risiko sanksi administratif yang tidak terduga akibat perbedaan interpretasi di tingkat pengawasan lapangan.