Presiden Prabowo tidak menyinggung satu pun kalimat otonomi daerah dalam taklimat bertemakan “State Craft” di hadapan 1.200-an guru besar dari berbagai kampus se-Indonesia. Kata demokrasi memang disebut namun bermakna sindiran. Padahal Bung Hatta, the founding father, jelas menyandingkan demokrasi dengan pelaksanaan otonomi daerah. Kemajuan otonomi daerah ditopang oleh 8 dimensi
Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menekankan pentingnya penguatan komunikasi pemerintah pusat dan daerah guna memastikan kebijakan yang ditetapkan sinergis dan dapat diterima dengan baik serta efektif berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam Rapat Konsultasi antara Menkopolkam dan Pimpinan/Anggota DPD RI Sub Wilayah Barat II, Menkopolkam menyatakan “Forum
Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada tiga penyelenggara pemilu setelah terbukti bersalah melakukan perbuatan melanggar kode etik dan perilaku penyelenggara Pemilu melalui putusan perkara Nomor 200-PKE-DKPP/X/2025, 205-PKE-DKPP/XI/2025, dan 207-PKE-DKPP/XII/2025. Tiga penyelenggara pemilu tersebut adalah Firman Iman Daeli (Anggota KPU Kabupaten Nias Barat) Muhammad Habibi (Anggota KPU
Transparency International Indonesia (TII) mengungkapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) atau Corruption Perception Index (CPI) Indonesia tahun 2025 berada di skor 34, turun 3 poin dari tahun sebelumnya yang berada di angka 37. Dari 180 negara yang dilibatkan, Indonesia menempati peringkat 109. Sementara, pada tahun 2024, Indonesia menempati peringkat 99. Beberapa
Ketum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) resmi menyerahkan 48 kartu tanda anggota (KTA) untuk kader baru. Beliau membahas saat ini telah masuk era post-truth hingga politik fitnah. Partai Demokrat menurut AHY merupakan partai nasional dan religius namun di era yang serba digital, partai wajib karakter agar tidak terpengaruh dengan
Pemilu dan Pilkada seharusnya dipandang sebagai cermin masa depan Indonesia. Jika hanya dianggap sekadar agenda lima tahunan untuk merebut kekuasaan, maka masa depan bangsa dibangun di atas fondasi yang rapuh. Partai politik memiliki peran sentral dalam pemilu dan pilkada. Sebagai pihak yang menentukan siapa yang diusung, narasi apa yang dibangun,
Upaya menjaga integritas penyelenggara pemilu saat ini masih dibayangi oleh intervensi partai politik. Bahkan intervensi ini sudah ada sejak proses rekrutmen petugas penyelenggara. Menurut Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura, Indonesia telah mengalami banyak perkembangan namun masih ada ambisi elite yang seolah berusaha memperpanjang masa kekuasaannya. Caranya
Tumpukan dokumen “Epstein Files” yang selama bertahun-tahun tertutup di ruang Pengadilan Manhattan, Amerika Serikat kini dirilis satu per satu. Ini menyadarkan publik bahwa dokumen-dokumen tersebut menyingkap bagaimana kekuasaan sebenarnya bekerja di luar gedung-gedung pemerintahan dan parlemen. Jaringan yang dibangun oleh Epstein adalah operasi “honey trap” atau jebakan asmara skala besar.
Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah kepada DPRD yang terus digaungkan setidaknya memiliki tiga dalih utama yakni efisiensi anggaran, politik berbiaya tinggi, dan polarisasi sosial. Namun argumen tersebut dinilai lebih sebagai pembenaran politik ketimbang solusi kebijakan. Dalih efisiensi anggaran mengabaikan fakta bahwa demokrasi memang menuntut biaya, sebagaimana akuntabilitas menuntut keterbukaan.
Indikator Politik Indonesia merilis hasil survei terkait kinerja Presiden Prabowo Subianto. Survei yang dilaksanakan pada tanggal 15-21 Januari 2026 terhadap 1.220 responden menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden mencapai 79,9 persen. Dari jumlah tersebut, 13 persen menyatakan sangat puas dan 66,9 persen cukup puas, sementara 17,1 persen merasa kurang
Bawaslu tengah menyempurnakan rancangan kelembagaan pengawasan pemilu sebagai dasar untuk memperkuat peran dan kewenangan pengawas pemilu di masa depan. Upaya ini dilakukan sejalan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda mengatakan “Secara historis dan kontekstual, keberadaan Bawaslu masih sangat dibutuhkan untuk menjamin kualitas demokrasi. Bawaslu diperlukan
Pemanfaatan media sosial oleh partai politik mendorong politisi untuk merekrut pendengung (buzzer) hingga pemengaruh (influencer). Namun dalam implementasinya, belum ada dasar aturan meski terdapat celah aliran dana. Penggunaan buzzer dan influencer menurut Ketua Divisi Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Betty Epsilon Idroos, sah-sah saja. Selama si pemengaruh mendeklarasikan
