Diskursus mengenai ambang batas parlemen untuk Pemilu 2029 tengah ramai di publik. Hal ini mengingatkan pentingnya penerapan ambang batas yakni membuat pemerintahan makin efektif dan menyederhanakan konfigurasi politik di parlemen. Dampaknya adalah membuat proses politik di parlemen dan juga pemerintahan diharapkan lebih stabil. Sistem kepartaian pun diharapkan makin efisien dan
Pengajar Hukum Pemilu Bidang Studi Hukum Tata Negara Universitas Indonesia Titi Anggraini menilai wacana kenaikan ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada peningkatan jumlah suara yang terbuang dan menurunnya proporsionalitas hasil pemilu. Serta, menyempitkan representasi politik dan menurunkan legitimasi demokrasi. Berdasarkan Putusan MK No. 116/PUU-XXI/2024, sistem pemilu tidak boleh
Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid (HNW) menanggapi usulan ambang batas parlemen 7 persen. HNW mengusulkan menggunakan mekanisme Stembus Accord. HNW menegaskan agar penetapan ambang batas parlemen merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi dan mempertimbangkan aspek penyederhanaan partai politik. Menurutnya angka 4% merupakan angka moderat. HNW mengusulkan penggunaan
Usulan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengenai ambang batas parlemen sebesar 7 persen untuk pemilihan umum (pemilu) berikutnya telah menimbulkan isu bagi partai politik. Terlepas dari pandangan Surya Paloh yang menyatakan jika ambang batas parlemen menjadi 7 persen berdampak pada efektifitas implementasi demokrasi dan mengingatkan partai politik untuk membangun
Bawaslu memperkuat kolaborasi strategis dengan Tempo untuk membangun ekosistem informasi pemilu yang sehat, akurat, dan berintegritas. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menegaskan bahwa “Di tengah perkembangan teknologi dan pola kampanye digital yang semakin kompleks, Bawaslu tidak bisa bekerja sendiri. Kolaborasi dengan media menjadi kunci untuk menjaga kualitas demokrasi.” Bagja juga mengungkap
Partisipasi pemilu di Indonesia sering dijadikan tolak ukur keberhasilan. Kehadiran tinggi dianggap positif dan penurunan dinilai sebagai kemunduran. Namun, sistem pemilu belum sepenuhnya mengakomodasi pemilih yang tidak memiliki pilihan sehingga dikategorikan sebagai golongan putih (Golput). Partisipasi pemilu presiden dan DPR menunjukkan pola fluktuatif: turun pada 2019 dan 2014, lalu meningkat
Pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) direncanakan dibahas oleh Komisi II DPR pada Juli atau Agustus 2026. Pembahasan akan dimulai setelah Badan Keahlian DPR menyelesaikan daftar inventarisasi masalah (DIM) dan naskah akademik RUU Pemilu. Dalam pembahasannya nanti, Komisi II memastikan akan melibatkan masukan publik serta
Minimnya opsi membuat partai-partai politik diperkirakan kembali memilih Prabowo Subianto sebagai calon presiden pada Pemilu 2029. Pengamat politik Adi Prayitno, menilai, status petahana Presiden Prabowo memberikan peluang baginya untuk memenangkan kembali kontestasi politik pemilihan presiden. “Tak ada pilihan lagi bagi partai selain kembali usung Prabowo maju di 2029. Apa pun
Ahmad Muzani, Ketua Dewan Kehormatan Partai Gerindra menilai usulan peningkatan ambang batas parlemen dari 4 persen menjadi 7 persen terlalu tinggi dan tidak mudah bagi partai politik untuk mencapainya. Menurutnya ambang batas parlemen harus tetap dipertahankan, namun besarannnya menunggu kesepakatan DPR dan didasarkan pada kebutuhan. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem,
Di tengah revisi Undang-Undang Pemilu, sejumlah partai politik mengusulkan kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold. Salah satu alasan dibalik itu adalah aspek efektivitas kinerja partai politik. Namun, terdapat implikasi terhadap kualitas keterwakilan akibat adanya potensi suara pemilih hangus. Untuk itu diperlukan solusinya. Partai Nasdem konsisten mengusulkan kenaikan ambang batas
DPD RI menugaskan tim khusus untuk menilai pemanfaatan dana otsus Papua, sesuai mandat pengawasan yang melekat pada lembaga tersebut. Anggota DPD RI asal Papua Barat, Filep Wamafma mengatakan “DPD RI memiliki kewenangan yang diatur oleh undang-undang untuk melakukan pengawasan penggunaan dana otsus Papua,” Rabu (18/2/2026). Beliau juga menegaskan pentingnya transparansi
Tanggal 19 Februari 2007 menjadi momen penting sebab pada hari itu, Malik Mahmud Al Haythar, pimpinan politik GAM, menyerahkan mandat resmi kepada almarhum Tgk. Yahya Mu’ad, SH untuk membentuk wadah politik yang menampung mantan kombatan serta masyarakat Aceh. Hal ini menandai langkah awal lahirnya wadah politik bagi eks-kombatan GAM dan
