Ahmad Ali, Ketua Harian Partai Solidaritas Indonesia, menilai pelibatan partai di luar DPR dalam revisi UU Pemilu sebagai tindakan tidak rasional yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Secara hukum, partai nonparlemen tidak memiliki formal dalam pembentukan undang-undang apalagi partai tersebut belum berstatus penuh sebagai partai politik peserta pemilu. Ali menilai, jika
Mahkamah Konstitusi (MK) resmi menolak gugatan lima mahasiswa terkait UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD/MD3) dan menegaskan bahwa pemecatan anggota DPR melalui mekanisme Pergantian Antarwaktu (PAW) oleh partai politik tetap
Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan pengujian materiil Pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) yang diajukan Kawal Pemilu dan Demokrasi Indonesia yang diwakili Ketua Miftahol Arifin dan Sekretaris Jenderal Abd. Adim. Keduanya menegaskan ketidakpastian hukum atas ketiadaan batas maksimal ambang batas parlemen (parliamentary threshold).
Rancangan Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (RUU Pemilu) tengah dalam pembahasan internal di Komisi II DPR sebagai RUU asal dari parlemen. Kemudian naskah akademik dan draf RUU Pemilu harus disiapkan DPR sebelum dibahas bersama dengan pemerintah. Namun hingga saat ini, proses tersebut belum menunjukkan kemajuan yang memadai karena masih dalam tahapan
Sebagai langkah strategis dalam memperkokoh basis massa menjelang Pemilu 2029, Partai Gelora secara resmi menginisiasi Program Nasional Rekrutmen dengan target 1,5 juta anggota baru. Ketua Umum Partai Gelora Indonesia Anis Matta mengesahkan dimulainya program tersebut dalam Rapat Koordinasi III Pimpinan DPP dan DPW yang digelar secara daring, Sabtu (28/2/2026). “Dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Program Nasional
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menyatakan Rencana Induk Pemerintah Digital Nasional 2025–2045 menjadi acuan jangka panjang untuk memastikan transformasi digital pemerintah berjalan terintegrasi dan selaras dengan agenda pembangunan nasional. Menurut Meutya, pemerintahan digital tidak hanya berkaitan dengan aplikasi maupun infrastruktur tetapi harus mampu menyentuh masyarakat melalui pengelolaan data yang baik, sistem digital yang
Terdapat ketimpangan kebijakan anggaran terkait pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi Aparatur Sipil Negara. Dimana, ASN di tingkat kabupaten/kota hanya menerima gaji pokok tanpa Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP). Sementara, ASN di provinsi menerima keduanya. Persoalan ini dinilai bukan sekedar masalah teknis fiskal, melainkan cerminan politik anggaran mengenai prioritas pemerintah daerah.
Maxi Nelson Ahoren, Mantan Ketua Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), mengkritik anggota DPR Papua Barat dari jalur Otonomi Khusus (Otsus) karena dianggap tidak optimal dalam pembahasan regulasi terkait perubahan sistem pemilu dan pemilihan kepala daerah. Menurut Maxi, meskipun pelaksanaan pemilihan kepala daerah diproyeksikan berlangsung pada periode 2030-2031, pembahasan PKPU yang
Isu dinasti politik kembali mencuat dalam diskursus publik di Kalimantan Timur (Kaltim) setelah adanya berbagai polemik yang menyeret nama Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud. Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan Bidang Komunikasi Politik dan Komunikasi Publik, Sudarno, menyatakan persoalan dinasti politik harus dilihat dalam kerangka demokrasi dan aturan hukum yang berlaku.
Dunia politik tidak mengenal sebutan “jalan buntu.” Hal ini diungkap oleh Ketua Komisi XI DPR Muhammad Misbakhun sebab ia menilai selalu ada pilihan yang paling banyak manfaatnya dan sedikit mudharatnya. “Politik inilah kan kemudian memberikan alternatif pilihan kebijakan, mana yang terbaik, paling banyak manfaatnya, paling sedikit mudaratnya. Dilematis sering, dilematis
Di tengah upaya Gerakan Rakyat untuk memenuhi syarat minimal pembentukan partai politik dengan keterisian struktur anggota dari tingkat nasional hingga kecamatan, Anies Baswedan menyemangati Gerakan Rakyat agar tujuan menjadi parpol bisa terwujud. Meskipun Anies bukanlah pengurus, Gerakan Rakyat memosisikannya sebagai anggota kehormatan bernomor 001. Memang pengalaman pemilu-pemilu sebelumnya menunjukkan bahwa
Partai Gerakan Rakyat mendorong agar parliamentary threshold atau ambang batas parlemen pada pemilihan umum (Pemilu) 2029 turun hingga 0 persen. Ketua Umum Partai Gerakan Rakyat Sahrin Hamid menilai pemberlakuan ambang batas selama ini membuat suara rakyat tak terkonversi. Sahrin mengatakan penyederhanaan terhadap ambang batas sebaiknya dilakukan di tingkat fraksi. Menurut
