Eskalasi perang antara Iran dan Israel-Amerika Serikat tidak lagi menjadi perseteruan regional namun juga ketidakpastian global yang mempertemukan rivalitas kekuasaan besar, kepentingan ideologis, dan geopolitik energi dalam satu putaran krisis. Indonesia sebagai negara dengan ekonomi terbuka dan ketergantungan pada impor energi, tidak kebal terhadap efek domino lonjakan harga akibat ditutupnya
Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), berkelakar di depan Menteri Luar Negeri, Sugiono, mengenai kader-kadernya yang belakangan turun ke masyarakat namun bukan untuk bermanuver politik. Kelakar tersebut disampaikan pada saat acara buka puasa bersama Partai Demokrat di Hotel Fairmont pada Rabu, 4 Maret 2026. Menlu Sugiono menjadi salah
Pejabat publik dan elite politik secara terang-terangan tetap bertahan dengan jabatannya meski bermasalah dan terlibat pidana. Persoalan ini bukan hanya sekedar tidak tahun malu atau tidak memiliki kesadaran moral, melainkan sistem politik yang ada sekarang sangat bergantung pada jaringan dan kompromi antar elite. Terdapat tiga alasan mengapa politikus bermasalah enggan
Penentuan parliamentary threshold harus memperhatikan asas proporsionalitas. Hal ini diungkapkan oleh Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Arief Hidayat. Proporsionalitas dikaitkan dengan keseimbangan antara terciptanya stabilitas pemerintahan, terjadinya penyederhanaan partai, dan terjadinya kemudahan pengambilan keputusan. Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang memberi penegasan tidak boleh menghilangkan suara pemilih sah dengan dibuang
I Wayan Sudirta, Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, mengungkapkan bahwa kuota internet hangus tidak diatur dalam Pasal 28 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi. Maksud pembentuk undang-undang (original intent) Pasal 28 Undang-Undang Telekomunikasi sebelum diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja yakni hanya mengatur tarif atau harga layanan
Wacana pelibatan partai-partai politik non-parlemen dalam pembahasan revisi UU Pemilu menimbulkan pro dan kontra. Alasan pelibatan menurut Ketua Komisi II DPR RI, M Rifqinizamy Karsayuda, bertujuan untuk mewujudkan meaningful participation yang disyaratkan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun, niat Komisi UU DPR ini justru dipandang negatif oleh salah satu partai politik non
Yusril Ihza Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan mengusulkan penggabungan suara partai politik di akhir proses pemilu. Usulan ini merupakan solusi untuk mencegah hilangnya suara dan mendorong penyederhanaan sistem kepartaian. Sistem tersebut memberikan kesempatan kepada partai-partai yang tidak memenuhi ambang batas tertentu atau kekurangan kursi untuk membentuk
Presiden Prabowo Subianto mengumpulkan presiden dan wakil presiden terdahulu hingga para ketua umum partai politik parlemen untuk dimintai pandangan terkait isu terkini, termasuk kondisi geopolitik. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan alasan pertemuan itu adalah “Untuk diskusi bersilaturahmi saling bertukar pandang. Bapak Presiden ingin bertukar pandang dengan tokoh tersebut,” kata
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menyatakan keputusan pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur senilai Rp8,49 miliar adalah keputusan yang bisa memajukan pemerintahan Kaltim. Polemik ini diharapkan menjadi pelajaran bagi semua pejabat dan meminta semua pihak untuk mengutamakan etika. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kaltim, Muhammad Faisal, mengatakan langkah
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyatakan bahwa pembatalan penggunaan mobil dinas baru seharga Rp8,49 miliar oleh Gubernur Kalimantan Timur adalah sebuah respons positif yang mendengarkan suara rakyat dan menerima saran serta masukan. Pengembalian mobil dinas ini tidak lepas dari peran aktif masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, proses
Anggota Komisi II DPR, Ahmad Irawan, menyebutkan keputusan pengembalian mobil dinas Rp8,49 miliar adalah tepat dilakukan. “Kalau menurut pendapat saya keputusan untuk membatalkan pengadaan mobil tersebut sesuatu yang harus diapresiasi. Meskipun pengadaan tersebut tidak sepenuhnya salah Pak Gubernur karena hal tersebut telah sesuai dengan regulasi, saya menilai respons yang diberikan
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa pembahasan revisi UU Pemilu ditargetkan mulai Juli atau Agustus 2026. Proses ini akan dilakukan setelah penyusunan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) dan kerangka normatif selesai. Di tengah waktu yang kian mepet dengan tahapan Pemilu 2029, dibutuhkan percepatan yang harus segera dilakukan setidaknya di
