KEGIATAN

Pemerintah Terbitkan Permenhut 6/2026 Perkuat Tata Kelola Perdagangan Karbon

Pemerintah menerbitkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 6 Tahun 2026 tentang tata cara perdagangan karbon melalui skema offset emisi gas rumah kaca sektor kehutanan sebagai payung hukum untuk memperkuat tata kelola perdagangan karbon yang kredibel, transparan, dan inklusif. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan regulasi ini menjadi langkah konkret dalam mendorong

Selengkapnya »

Kemenkes Soroti Promosi Vape di Medsos yang Picu Minat Remaja

Kementerian Kesehatan menyoroti maraknya promosi rokok elektronik atau vape di ruang digital yang dinilai mendorong peningkatan penggunaan, terutama di kalangan remaja. Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Aji Muhawarman menyebut promosi masif di media sosial dan platform e-commerce menjadi tantangan utama pengendalian vape. Strategi pemasaran yang

Selengkapnya »

Kasus Kekerasan Seksual di FHUI, MUI Soroti Pendidikan Keagamaan dan Moral yang Harus Ditambah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyampaikan keprihatinan atas dugaan kasus kekerasan seksual verbal yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis menilai peristiwa tersebut menjadi peringatan bahwa pendidikan tinggi tidak cukup hanya menekankan kecerdasan intelektual, tetapi juga perlu memperkuat pendidikan moral, Pancasila,

Selengkapnya »

Respons Pelecehan Seksual Mahasiswa FH UI, Mendiktisaintek: Tak Boleh Ada Toleransi

Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto menegaskan tidak ada toleransi terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan perguruan tinggi menyusul dugaan kasus kekerasan seksual yang melibatkan 16 mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Ia menekankan kampus harus menjadi ruang yang aman, berintegritas, dan melindungi seluruh sivitas akademika. Pemerintah juga telah

Selengkapnya »

Untuk Apa ‘War’ Tiket Naik Haji

Usulan Menteri Haji dan Umrah Irfan Yusuf untuk menerapkan sistem “war” tiket haji dinilai berpotensi menimbulkan polemik baru dalam penyelenggaraan ibadah haji. Gagasan yang disampaikan dalam Rapat Kerja Nasional Penyelenggaraan Haji 1447 Hijriah di Tangerang itu disebut bertujuan memangkas antrean haji yang kini mencapai sekitar 5,6 juta calon jemaah, sementara

Selengkapnya »

Menkes Bantah Dugaan Penculikan di RSHS Bandung Imbas Bayi Hampir Tertukar

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin membantah isu penculikan bayi di RSUP Dr. Hasan Sadikin Bandung. Menurut Menkes, kasus bayi dari Nina Saleha yang nyaris tertukar bukanlah tindakan kriminal, melainkan kelalaian perawat. Ia menegaskan tidak ada unsur penculikan dan meminta klarifikasi langsung kepada pihak rumah sakit terkait peristiwa tersebut. Kasus ini

Selengkapnya »

Gizi Anak dan Martabat Guru yang Terabaikan

Di tengah pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang didukung anggaran besar dan fasilitas operasional memadai, muncul paradoks kebijakan publik ketika kesejahteraan guru honorer masih jauh dari layak. Negara berupaya meningkatkan kualitas gizi peserta didik, tetapi belum sepenuhnya memuliakan para pendidik yang membentuk karakter dan kecerdasan generasi bangsa. Situasi ini

Selengkapnya »

Jakarta Naik Peringkat Jadi Kota Teraman Kedua ASEAN, Toleransi Warga Jadi Kunci

Jakarta dinobatkan sebagai kota teraman kedua di Asia Tenggara versi survei Global Residence Index 2026, berada di bawah Singapura dan mengungguli kota besar lain seperti Bangkok, Kuala Lumpur, Hanoi, hingga Manila. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pencapaian tersebut merupakan hasil penilaian objektif lembaga internasional berdasarkan berbagai indikator keamanan, termasuk

Selengkapnya »

Upaya Satgas PRR Normalisasi Puluhan Sungai & Muara Terdampak Bencana

Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (PRR) Pascabencana Sumatra mencatat kemajuan signifikan dalam normalisasi sungai dan muara terdampak bencana hidrometeorologi di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hingga 5 April 2026, pemerintah pusat telah menormalisasi 38 dari 79 sungai nasional terdampak atau sekitar 48 persen, sementara pemerintah daerah menyelesaikan

Selengkapnya »
Search