Pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang meminta penerima beasiswa negara yang belum memenuhi masa pengabdian untuk mengembalikan dana studi memicu polemik publik. Kasus ini mencuat setelah Arya Iwantoro, penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP), disorot di media sosial karena belum kembali ke Indonesia usai menyelesaikan studi doktoralnya. Arya,
Berdasarkan data Water Resources Data Center (WRDC), dari ribuan situ yang sebelumnya terdata, saat ini hanya terdapat 187 situ yang berada dalam pengelolaan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane. Namun, dari 187 situ tersebut pun tak seluruhnya masih berfungsi sebagai pengendali banjir. Kepala BBWS Ciliwung Cisadane, David Partonggo Oloan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan perkembangan terkini situasi campak nasional dan global. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kewaspadaan di tengah masih ditemukannya Kejadian Luar Biasa (KLB) campak di sejumlah wilayah Indonesia. Berdasarkan data nasional, sepanjang tahun 2025 tercatat 63.769 kasus suspek campak, dengan 11.094 kasus terkonfirmasi laboratorium dan 69 kematian
Di Indonesia, perjalanan segelas susu tak pernah sederhana. Dari kandang sapi perah di dataran tinggi hingga meja belajar anak-anak di pulau terluar, jaraknya bukan hanya kilometer—tetapi juga soal suhu, waktu, dan infrastruktur. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) membuat kebutuhan distribusi susu melonjak drastis. Dalam diskusi publik pertengahan Februari ini, Dewan
Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng meninjau rumah warga yang mengalami kerusakan akibat angin puting beliung di RT 07 RW 12, Kelurahan Gisikdrono, Kecamatan Semarang Barat, pada Rabu 25 Februari 2026. Kerusakan rumah warga tersebut dipicu hujan berintensitas tinggi disertai angin kencang yang melanda wilayah Semarang Barat pada sore hingga malam
PENELITI Peneliti BRIN Reza Cordova menyebut sebagian besar Tempat Pemrosesan Akhir atau TPA di Indonesia sudah kelebihan kapasitas dan masih mengandalkan praktik pembuangan terbuka (open dumping). Masalah ini menyimpan risiko ledakan gas metana. Menurut dia, memaksakan TPA beroperasi melampaui umur teknisnya menyimpan risiko besar, baik dari sisi lingkungan maupun keselamatan warga. Persoalan ini tidak hanya soal
Menteri Kesehatan RI (Menkes) Budi Gunadi Sadikin mengatakan kenaikan resmi iuran BPJS Kesehatan hanya berpengaruh ke masyarakat kelas menengah ke atas yang selama ini membayar iuran secara mandiri, misalnya sekitar Rp 42 ribu per bulan. Adapun kenaikan ini tak akan berdampak pada kelompok miskin. Menkes menyebut, peserta dari desil 1
Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf blak-blakan mengenai penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan kategori Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Ia mengakui sosialisasi penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI JKN masih belum optimal. Saifullah menjelaskan, pemerintah akan menerapkan masa tenggang sebelum status kepesertaan dinonaktifkan. Saifullah memastikan penonaktifan jutaan peserta BPJS PBI
Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) menyatakan akan mendukung seluruh masukan substantif yang mencakup berbagai isu strategis di sektor pendidikan dan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) dari Komisi X DPR RI. Masukan tersebut meliputi isu terkait guru dan dosen, termasuk aspek perlindungan, penguatan pendidikan karakter, literasi, seni, dan budaya,
Belum genap empat tahun lalu, Indonesia digemparkan oleh kasus obat yang menyebabkan gagal ginjal akut pada anak. Zat etilen glikol dan dietilen glikol (EG/DEG) yang melebihi batas pada obat prdouksi PT Afi Farma, menyebabkan ratusan anak meninggal. Meski secara hukum perusahaan telah disanksi, namun nasib para korban yang tersisa kini
Kementerian Pendidikan Uni Emirat Arab (UEA) memperkenalkan sistem digital terpadu untuk semua jenjang dari TK hingga SMA agar selama Ramadhan sistem pengumpulan dan penilai tugas siswa lebih mudah. Langkah itu bagian dari program bertajuk ‘Ramadan with the Family’ yang bertujuan memperkuat konsistensi dan transparansi pembelajaran digital di seluruh sekolah negeri.
Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi jabatan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin, karena dinilai merugikan masyarakat. Hal ini dipicu oleh kebijakan mutasi dan pemecatan empat dokter spesialis anak yang dianggap mencederai sistem pelayanan kesehatan nasional. Timboel menilai tindakan pemecatan terhadap empat dokter spesialis anak tersebut merupakan
