Pendekatan berbasis hak (rights-based) yang memandang disabilitas sebagai isu kesetaraan baru berkembang dalam satu dekade terakhir sejak disahkannya Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada 2016. Namun dalam praktiknya, perubahan regulasi sering kali berjalan lebih cepat dibandingkan perubahan kondisi fisik di perkotaan yang seharusnya mendukung aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Di Jakarta misalnya, transportasi
Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang dievakuasi dari Iran tiba di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Selasa (10/3/2026), di tengah konflik yang memanas akibat serangan Amerika Serikat dan Israel. Kedatangan mereka disambut suasana haru saat para keluarga menjemput di bandara. Menteri Luar Negeri Sugiono turut menyambut para WNI dan
Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menyatakan pembangunan hunian sementara (huntara) bagi korban bencana telah mencapai lebih dari 90 persen. Huntara tersebut disiapkan untuk menampung warga yang masih tinggal di tenda pengungsian akibat bencana hidrometeorologi yang melanda beberapa wilayah pada akhir 2025. Pemerintah menargetkan para pengungsi sudah dapat menempati hunian
Perintah Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal, Agus Subiyanto kepada jajarannya tersebut terbit melalui telegram nomor TR/283/2026 pada 1 Maret 2026. Agus beralasan hal itu untuk mengantisipasi situasi keamanan dalam negeri setelah meletus perang antara koalisi Israel-Amerika Serikat dan Republik Islam Iran. Telegram rahasia yang bocor ke publik itu memuat tujuh
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan sekitar 700 ribu anak di Indonesia terdeteksi mengalami gejala gangguan kesehatan mental berupa kecemasan dan depresi. Data tersebut diperoleh dari hasil skrining dalam program Cek Kesehatan Gratis (CKG) terhadap sekitar 7 juta anak dari target 25 juta anak yang akan diperiksa. Dari jumlah tersebut,
Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) akan menonaktifkan akun media sosial milik anak di bawah usia 16 tahun mulai 28 Maret 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Komdigi Nomor 9 Tahun 2026 yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik
Lonjakan kasus campak di Indonesia yang mencapai 8.224 suspek dalam dua bulan pertama 2026. Berdasarkan data epidemiologi per 23 Februari 2026, Indonesia mencatat 21 Kejadian Luar Biasa (KLB) di 17 kabupaten atau kota di 11 provinsi. Untuk menghentikan transmisi virus, diperlukan cakupan imunisasi minimal 95 persen guna membentuk kekebalan kelompok
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah menekankan bahwa kebijakan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak di bawah usia 16 tahun perlu didukung oleh peran aktif orang tua dan guru. Menurutnya, pengawasan terhadap aktivitas digital anak tidak bisa hanya mengandalkan regulasi pemerintah, tetapi juga membutuhkan pendampingan dari keluarga dan lingkungan sekolah agar
Peristiwa longsor gunungan sampah terjadi di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, pada Minggu (8/3/2026). Longsoran sampah yang terjadi di area zona 4C tersebut menimpa sejumlah truk sampah dan warung yang berada di sekitar lokasi, sehingga menimbulkan korban jiwa. Hingga kini jumlah korban meninggal dunia dilaporkan
Masalah sampah di kawasan pesisir Bali kembali menjadi perhatian dunia internasional. Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menegaskan bahwa kebersihan pantai di Bali tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut citra Indonesia di mata global. Sebagai destinasi wisata internasional, Bali dipandang sebagai “etalase Indonesia”, sehingga
Pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengimbau calon jamaah umrah dari Indonesia untuk menunda keberangkatan sementara waktu. Imbauan ini disampaikan oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak sebagai langkah kehati-hatian di tengah situasi keamanan di kawasan Timur Tengah yang semakin tidak menentu dan mengalami eskalasi konflik.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa penanganan kesehatan jiwa anak merupakan mandat konstitusi yang wajib dipenuhi negara. Menurutnya, perlindungan kesehatan mental anak tidak dapat dipandang sekadar sebagai pilihan kebijakan, melainkan sebagai tanggung jawab negara untuk menjamin kesejahteraan generasi muda. Pernyataan tersebut disampaikan dalam rapat tingkat menteri yang
