Pemerintah merespons tuntutan mahasiswa yang meminta penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan menegaskan bahwa program tersebut akan tetap dilanjutkan. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan bahwa berbagai persoalan dalam pelaksanaan MBG akan dijadikan bahan evaluasi dan perbaikan, bukan alasan untuk menghentikan program yang dinilai telah memberikan manfaat bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah. Pemerintah juga menghentikan sementara pembangunan dan persiapan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang belum beroperasi, sementara dapur MBG yang sudah berjalan tetap melayani penerima manfaat.
Pemerintah bersama Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, mencakup penerima manfaat, kondisi operasional SPPG, kualitas gizi makanan, tata kelola, serta keterlibatan vendor lokal. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan efisiensi anggaran, termasuk meninjau kembali insentif operasional sebesar Rp6 juta per hari untuk setiap SPPG tanpa mengurangi anggaran bahan baku makanan sebesar Rp10.000 per porsi. BGN juga berencana memfokuskan penerima manfaat pada kelompok yang paling membutuhkan agar program lebih tepat sasaran.
Sebelumnya, ribuan mahasiswa dari berbagai kampus di Jakarta menggelar aksi dengan membawa lima tuntutan, termasuk penghentian program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih serta pengurangan pemborosan APBN. Mahasiswa menilai alokasi anggaran pemerintah untuk sejumlah program prioritas masih bermasalah dan seharusnya lebih difokuskan pada pendidikan serta layanan kesehatan. Di tengah polemik tersebut, Kejaksaan Agung juga tengah menyelidiki dugaan penyimpangan dalam tata kelola MBG yang telah menyeret sejumlah mantan pejabat BGN dan pihak swasta sebagai tersangka.