Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kini mengalami perubahan paradigma mendasar. Pemerintah, melalui arahan Presiden Prabowo Subianto, mengalihkan fokus program dari pendekatan massal menjadi intervensi medis-sosial yang lebih presisi. MBG tidak lagi ditujukan secara universal kepada seluruh siswa, melainkan diprioritaskan bagi anak-anak yang benar-benar mengalami kekurangan gizi. Pendekatan ini menekankan bahwa negara harus hadir secara tepat sasaran untuk kelompok paling rentan, bukan sekadar menjalankan program populis berbasis pemerataan bantuan.
Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, sekitar 7,8 juta anak Indonesia masih mengalami kekurangan gizi kronis, menempatkan persoalan gizi sebagai ancaman serius bagi masa depan sumber daya manusia nasional. Pemerintah menilai kebijakan berbasis “pukul rata” tidak lagi relevan, sehingga bantuan difokuskan pada wilayah kemiskinan ekstrem dan kantong stunting. Kebijakan ini juga dipandang sebagai bentuk keadilan substantif, yakni memastikan anggaran negara digunakan bagi mereka yang benar-benar membutuhkan.
Secara teknokratis, MBG bertransformasi dari program sosial umum menjadi intervensi klinis yang terukur. Badan Gizi Nasional (BGN) membentuk Tim Optimalisasi Penerima Manfaat untuk melakukan validasi langsung di lapangan, dimulai dari DKI Jakarta sebagai proyek percontohan. Program kini mengutamakan standar nutrisi tinggi, bukan sekadar memenuhi rasa kenyang, dengan integrasi data kesehatan, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Program Indonesia Pintar guna memastikan bantuan tepat sasaran dan transparan.
Transformasi ini diharapkan mampu mempercepat penanganan stunting yang pada 2024 berhasil ditekan hingga 19,8 persen, sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing generasi muda. Selain memperbaiki kesehatan anak, kebijakan MBG juga mendorong ekonomi lokal melalui keterlibatan petani dan peternak daerah sebagai pemasok pangan.