Laporan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) bertajuk Ketimpangan Ekonomi di Indonesia 2024: Republik Oligarki menyoroti ketimpangan ekonomi yang semakin ekstrem di Indonesia. Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa kekayaan 50 orang terkaya setara dengan total harta sekitar 55 juta penduduk. Direktur Kebijakan Publik CELIOS, Media Wahyudi Askar, menilai kondisi ini menunjukkan Indonesia bergerak menuju sistem ekonomi oligarkis, dengan dua wajah sosial: segelintir kelompok superkaya yang menguasai kekayaan besar dan mayoritas masyarakat yang masih berjuang memenuhi kebutuhan dasar.
Menurut Media, dominasi elite tidak hanya terjadi di sektor ekonomi, tetapi juga dalam pengaruh terhadap penentuan harga dan kebijakan strategis, mulai dari transportasi daring hingga komoditas kebutuhan pokok. Situasi tersebut berlangsung di tengah tekanan ekonomi masyarakat yang harus bekerja lebih lama dengan kenaikan pendapatan yang minim. Perwakilan MBG Watch, Annette Mau, menilai kondisi ini sudah melampaui sekadar ketimpangan karena jurang kesejahteraan dinilai terlalu besar dan terjadi akibat konsentrasi kekayaan yang didukung oleh kekuasaan politik dan regulasi.
Dosen Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti, menambahkan bahwa ketimpangan ekonomi juga berdampak serius terhadap kualitas demokrasi. Ia menilai persoalan ini bukan fenomena alamiah, melainkan hasil sistem dan kebijakan yang memperkuat dominasi elite, termasuk melalui regulasi yang mempermudah penguasaan sumber daya. Menurutnya, kemiskinan bersifat struktural karena masyarakat dapat kehilangan ruang hidup hanya melalui kebijakan administratif, sehingga mencerminkan melemahnya praktik demokrasi dan meningkatnya kecenderungan otoritarianisme.