Presiden Prabowo Subianto pulang dari lawatan ke Inggris, Swiss, dan Prancis dengan membawa kesepakatan investasi senilai 4 miliar poundsterling atau setara Rp91,67 triliun. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut salah satu capaian strategis tersebut adalah kerja sama investasi di bidang maritim dengan Inggris, termasuk pembangunan 1.582 kapal ikan yang akan diproduksi
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada 2026 menargetkan setoran dari pungutan pajak konsumsi sebesar Rp995,2 triliun. Setoran itu berasal dari kelompok pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM). Target penerimaan PPN dan PPnBM itu naik 8,4% dari yang ditargetkan pada UU APBN 2025 yakni Rp917,79 triliun. Perinciannya meliputi
Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) menegaskan margin 7 persen yang diberikan pemerintah bukan keuntungan perusahaan. Margin tersebut merupakan kompensasi atas penugasan negara di sektor pangan. Direktur Keuangan Perum Bulog Hendra Susanto menjelaskan margin dibutuhkan agar penugasan strategis pemerintah berjalan berkelanjutan dengan tata kelola sehat dan akuntabel. Hendra menekankan margin berfungsi
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyesuaikan strategi pengelolaan sektor mineral dan batu bara (minerba) di tengah tekanan harga komoditas global yang melemah. Pemerintah tidak lagi mengejar kenaikan volume produksi. Fokus bergeser ke pengendalian produksi serta peningkatan kepatuhan perusahaan untuk menjaga penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Direktur Jenderal Mineral
Pemerintah memangkas pagu anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar 69,5% di APBN 2026. DBH tahun ini dianggarkan hanya Rp58,5 triliun. Ini hanya separuh dari yang ditetapkan pada APBN tahun sebelumnya yakni Rp192,2 triliun. Secara terperinci, DBH Pajak pada 2026 dianggarkan senilai Rp26,8 triliun meliputi pajak penghasilan (PPh) Rp15,2 triliun, pajak
Presiden RI Prabowo Subianto secara terbuka menyatakan bahwa di pemerintahannya, sudah berhasil menutup sebanyak 1.000-an tambang ilegal di Indonesia. Hal ini ia sampaikan dalam sambutan di World Economic Forum Annual Meeting 2026 di Davos, Swiss, Kamis (22/1/2026). Pada momen ini, mulanya Prabowo membahas mengenai ‘greedinomics’ atau menurutnya tentang ekonomi keserakahan,
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa ingin memberantas praktik manipulasi nilai impor (under-invoicing) yang merugikan negara. Ia menyatakan pemerintah kini memiliki data yang jelas untuk menagih tambahan pajak hingga 50 persen dari nilai barang yang dilaporkan di bawah harga sebenarnya. Purbaya menjelaskan, pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan data lintas
Bank Indonesia (BI) mencatat penyaluran kredit baru oleh perbankan pada kuartal I 2026 diprakirakan tetap tumbuh, dengan nilai Saldo Bersih Tertimbang (SBT) 55,74 persen. Namun, nilai tersebut lebih rendah dibandingkan survei penyaluran kredit baru untuk kuartal IV 2025. Direktur Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menjelaskan, pada kuartal I 2026 terdapat perbedaan standar penyaluran
Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 20-21 Januari 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 4,75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 3,75%, dan suku bunga Lending Facility sebesar 5,50%. Keputusan ini konsisten dengan fokus kebijakan saat ini pada upaya stabilisasi nilai tukar Rupiah dari dampak meningkatnya ketidakpastian global guna mendukung
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menegaskan bank sentral siap menggunakan cadangan devisa (cadev) untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Langkah ini dilakukan guna meredam volatilitas dan memastikan pergerakan rupiah tetap sejalan dengan fundamental ekonomi. Perry mengatakan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah didukung oleh posisi cadangan devisa yang kuat. Menurutnya, cadangan
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menyampaikan Bank Indonesia menyambut baik hasil asesmen IMF atas perekonomian Indonesia tersebut sebagaimana tercantum dalam laporan Article IV Consultation 2025 yang dirilis 21 Januari 2026 di situs IMF. International Monetary Fund (IMF) menilai bahwa perekonomian Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat di
Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi bergabung sebagai anggota Koalisi Global Pengembangan Pasar Karbon (The Coalition to Grow Carbon Markets/ CGCM), mewakili sektor kehutanan Indonesia. Kemenhut bergabung bersama 10 pemerintah anggota koalisi lain yang berkomitmen memajukan aksi iklim lewat peningkatan pemanfaatan kredit karbon berintegritas tinggi oleh dunia usaha. Sepuluh pemerintahan itu terdiri dari Kanada,
