Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) langsung melemah pasca pengumuman pengunduran diri Direktur Utama Bursa Efek Indonesia Iman Rachman pada Jumat (30/1/2026). Pada intraday perdagangan Jumat (30/1), IHSG terkoreksi 0,74% ke level 8.171,24 pukul 9:33 WIB. Padahal, IHSG membuka perdagangan dengan menguat 1,11% ke level 8.323,20 setelah dua hari terkena trading halt. Trading
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menilai penghentian sementara perdagangan (trading halt) di Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk kedua kalinya menjadi momentum bagi otoritas guna mempercepat reformasi regulasi pasar modal. Sebagaimana diketahui, PT Bursa Efek Indonesia (BEI) menghentikan sementara perdagangan pada Kamis pukul 09.26 WIB dalam sistem Jakarta Automated Trading System (JATS)
Raksasa perusahaan teknologi dari China daratan, Alibaba Cloud, Huawei, hingga Ant International bakal turut menghadiri China Conference: Southeast Asia. Forum ini akan digelar South China Morning Post (SCMP), bekerja sama dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, dan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara di Hotel St. Regis, Jakarta, pada 10-11
Kementerian ESDM berencana menerbitkan 313 izin baru tambang rakyat seiring rencana penyesuaian Wilayah Pertambangan (WP) Tahun 2025. Hal ini berdasarkan usulan yang disampaikan tiga Pemerintah Provinsi yang telah melalui proses verifikasi dan evaluasi. Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung mengatakan penyesuaian WP dilakukan untuk memberikan kepastian hukum bagi kegiatan pertambangan rakyat sekaligus
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa belum berencana menerapkan pemungutan pajak penghasilan (PPh) 22 oleh lokapasar (marketplace) terhadap pedagang daring dalam waktu dekat. Purbaya masih mempertahankan pendiriannya untuk menerapkan pajak baru ketika perekonomian nasional telah mencetak pertumbuhan 6 persen. Purbaya menjelaskan pertimbangan utamanya saat ini adalah kesiapan masyarakat dan pelaku
Harga timah di pasar global terus melesat dalam tiga bulan terakhir seiring ketatnya pasokan dan meningkatnya permintaan dari industri berteknologi tinggi. Data London Metal Exchange (LME) menunjukkan, harga timah naik dari US$ 36.435 per ton pada 27 Oktober 2025 menjadi US$ 54.878 per ton per 26 Januari 2026. Artinya, harga timah
BPI Danantara mengungkap potensi kerugian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mencapai Rp50 triliun per tahun. Angka itu berasal dari kerugian langsung sebesar Rp20 triliun dan tidak langsung Rp30 triliun. Chief Operating Officer Danantara Dony Oskaria mengungkap kerugian tak langsung perusahaan pelat merah terjadi akibat inefisiensi yang terjadi di tubuh BUMN
Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) mengatakan kondisi fiskal, moneter, dan sektor keuangan Indonesia tetap terjaga sepanjang 2025, di tengah meningkatnya ketidakpastian global. Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan, memasuki Januari 2026, volatilitas pasar keuangan global sempat meningkat, terutama akibat ketegangan perdagangan dan geopolitik. Purbaya menyebut perekonomian global masih menghadapi tantangan
Bank Indonesia (BI) masih membuka peluang untuk kembali memangkas suku bunga acuan atau BI rate ke depan. Ruang pelonggaran tersebut didukung oleh inflasi inti yang tetap rendah serta kebutuhan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional agar lebih kuat. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan, dalam merumuskan kebijakan moneter, bank sentral selalu mempertimbangkan tiga
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) akan mengonversi sekitar 4.000 Account Representative (AR) menjadi pemeriksa pajak guna meningkatkan efektivitas penggalian potensi pajak sekaligus mempersempit celah atau tax gap. Artinya, DJP akan menambah jumlah pemeriksa pajak tahun ini. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan selama ini banyak data konkret dan data wajib pajak yang
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan penerbitan surat berharga negara (SBN) berdenominasi valuta asing (valas) di pasar domestik untuk menampung devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA). Pemerintah menargetkan penerbitan SBN neto sebesar Rp 799,53 triliun dalam APBN 2026, lebih tinggi dari target dalam RAPBN 2026 sebesar Rp 749,2 triliun. Strategi penerbitan
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan pemangkasan drastis anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) hingga 69,5% dalam APBN 2026 merupakan hasil evaluasi atas lambatnya penyerapan anggaran di tingkat daerah. Purbaya menyoroti masih banyaknya dana pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di perbankan dan tidak dimanfaatkan untuk pembangunan. Kendati demikian, Purbaya memastikan pintu
