BPS merilis pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 sebesar 5,39% dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2025 yang sebesar 5,39% ini merupakan pertumbuhan tahunan triwulan IV tertinggi pasca-pandemi COVID-19. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang 2025 tumbuh 5,11%. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan
Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo angkat suara usai Moody’s memangkas outlook peringkat kredit RI pada Kamis (5/2). Moody’s mempertahankan sovereign credit rating Republik Indonesia pada Baa2 dan melakukan penyesuaian outlook menjadi negatif. Menurut Perry, penyesuaian outlook itu tak mencerminkan fundamental perekonomian Indonesia yang dinilai tetap solid. Namun, revisi outlook
Pemerintah menyerap dana senilai Rp36 triliun dari lelang sembilan seri Surat Utang Negara (SUN) pada 3 Februari 2026. Dikutip dari keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu, total penawaran masuk yang tercatat pada lelang kali ini mencapai Rp76,59 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri
Kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan meleset dari ekspektasi pemerintah di angka 5,2%. Estimasi paling moderat berada di kisaran 5% sampai dengan 5,1%. Sementara estimasi optimistiknya berada di angka 5,3%. Adapun konsensus ekonom dan analis memperkirakan kinerja ekonomi Indonesia 2025 hanya akan tumbuh paling tinggi 5,1% secara tahunan atau
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membidik peluang peningkatan penerimaan negara tanpa menambah beban wajib pajak (WP). Upaya tersebut akan ditempuh melalui penertiban instrumen pengumpulan pajak dan bea cukai serta pemanfaatan teknologi canggih untuk menutup celah kebocoran. “Tanpa menaikkan tarif pajak atau menggunakan pajak yang baru, kita bisa mendapatkan target
Indonesia masih memiliki ketergantungan perdagangan dengan China dan Amerika Serikat (AS). Indonesia menikmati surplus dari perdagangan dengan AS, tetapi harus menanggung defisit yang kian dalam dengan China. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, defisit neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China membengkak hampir dua kali lipat sepanjang Januari—Desember 2025. Defisit dagang RI
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia kembali membukukan surplus pada Desember 2025, melanjutkan tren keuntungan 68 bulan beruntun. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono, dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (2/2), menjelaskan secara kumulatif, sepanjang Januari-Desember 2025, neraca perdagangan Indonesia mencatat surplus 41,05 miliar dolar
Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pengawas aset kripto yang saat ini juga merangkap sebagai pengawas pasar modal, Hasan Fawzi, menyampaikan diskusi yang dilakukan dengan penyedia layanan indeks global MSCI berlangsung positif. Hasan menyebut pihaknya mencanangkan akan melakukan pembahasan di level teknis, pihak MSCI menyediakan dan memberi guidance tentang
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat deflasi Januari 2026 sebesar 0,15% secara bulanan. Sebaliknya, inflasi tahunan melonjak ke level 3,55%, naik signifikan dibandingkan posisi akhir 2025 yang masih 2,92%. Deputi Bidang Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono menjelaskan, inflasi tahunan terutama didorong kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga.
Inflasi diproyeksikan meningkat cukup tajam pada Januari 2026 secara tahunan akibat tekanan harga emas, meski secara bulanan diperkirakan mereda terutama akibat normalisasi harga tiket pesawat usai libur akhir tahun. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan tingkat inflasi pada Januari 2026 akan meningkat secara tahunan (year on
Surplus neraca perdagangan Indonesia diproyeksikan akan berlanjut pada Desember 2025 atau 68 bulan secara beruntun. Surplus diproyeksikan akan meningkat tajam dibandingkan bulan sebelumnya. Kepala Ekonom PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) Andry Asmoro memprakirakan neraca perdagangan pada Desember 2025 akan mencatat surplus US$6,8 miliar. Angka tersebut melonjak signifikan dibandingkan surplus
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) segera mengadopsi teknologi artificial intelligence alias akal imitasi (AI) ke dalam sistem pengawasan pasar modal. Luhut menilai penggunaan teknologi itu krusial untuk mendeteksi anomali harga dan pola transaksi yang mencurigakan atau ‘saham
