KEGIATAN

Tutup Rakernas PSI, Kaesang Ajak Kader Menangkan Pemilu 2029

Kaesang Pangarep, Ketua Umum PSI, menargetkan kemenangan pada Pemilu 2029. Beliau mengajak seluruh kader untuk bekerja sama dan memberikan kontribusi terbaik. “Saya minta tolong kerja samanya, semuanya, untuk bisa bekerja keras, membantu saling gotong royong supaya cita-cita kita bisa tercapai,” ucapnya pada pidato penutup Rakernas PSI di Makassar, Sulawesi Selatan

Selengkapnya »

Bukan Sekedar Administrasi, Kemendagri Tegaskan Dampak Kebijakan Daerah Harus Terukur

Dalam rangka mendorong pengukuran dampak kebijakan pasca implementasi di daerah, Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri dan Program SKALA terus memperkuat kolaborasi. Langkah ini untuk memastikan kebijakan publik tidak berhenti pada aspek administratif, namun memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo menyatakan bahwa “Utamanya kebijakan

Selengkapnya »

PKS Tolak Usulan Ambang Batas Parlemen Dihapus di RUU Pemilu

PKS menolak usulan penghapusan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) oleh PAN dalam pembahasan revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu. Sekjen PKS M Kholid menilai PT masih dibutuhkan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas politik dan efektivitas pemerintahan (governmentability). Menurutnya, ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi parlemen yang berlebihan. Sehingga pengambilan kebijakan

Selengkapnya »

Staf Ahli Kapolri: Polisi dari Dulu Ditarik-tarik Kekuatan Politik

Irjen (Purn) Aryanto Sutadi, Staf Ahli Kaporli, menyatakan bahwa kepolisian memang ditarik oleh kekuatan politik sejak dulu. Beberapa pernyataan beliau yang menegaskan hal tersebut antara lain “Bahkan lebih jauh lagi ada, sempat ada dugaan 2024 keterlibatan polisi dalam pemenangan pemilu,” tanya Yogi dalam siaran langsung ‘Satu Meja The Forum’ Kompas

Selengkapnya »

Pemilu dan Kompetisi yang Setara

Pemilu di Indonesia memang rutin setiap lima tahun, namun kesetaraan peluang belum sepenuhnya tercapai karena partai besar dan calon populer lebih diuntungkan dibanding peserta lain. Pembahasan revisi UU Pemilu menjadi penting untuk mendorong desain pemilu yang lebih kompetitif, karena kualitas demokrasi diukur dari tingkat persaingan. Di negara demokrasi mapan, kompetisi

Selengkapnya »

Pembahasan RUU Pemilu Mencerminkan Pertarungan Kepentingan Parpol

Pengamat politik Habibi Chaniago menilai RUU Pemilu tidak bisa dibaca sekadar sebagai pembaruan aturan teknis namun juga menjadi ruang awal bagi partai-partai untuk mengamankan posisi tawar sebelum kontestasi dimulai. Partai besar cenderung mendorong aturan yang menjaga dominasi, sementara partai menengah dan kecil menginginkan sistem yang lebih terbuka. “RUU Pemilu adalah

Selengkapnya »

Pemerintah Daerah hingga Desa Terjangkit Jual Beli Jabatan, Ada Apa dengan Rekrutmen Aparatur?

Kasus dugaan jual beli jabatan di Pati dan Ponorogo menunjukkan betapa rawannya sektor rekrutmen aparatur pemerintah terhadap praktik korupsi. KPK menilai pengisian jabatan sering dijadikan ajang transaksi politik dan ekonomi, di mana kedekatan relasi atau suap lebih diutamakan daripada kompetensi. Fenomena ini memperlihatkan bahwa tata kelola SDM pemerintahan masih jauh

Selengkapnya »

Gubernur Papua Selatan Usul UU Otonomi Khusus Direvisi

UU Otonomi Khusus Papua diusulkan untuk direvisi oleh Gubernur Papua Selatan Apolo Safanto untuk mempercepat pembangunan di Papua. Saat ini program percepatan kesejahteraan Papua sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal. Salah satunya terkait kelanjutan pasca pemekaran daerah Papua menjadi 6 provinsi. Persoalan utama yang menghambat percepatan pembangunan Papua adalah

Selengkapnya »

Ketika Realitas Sosial Berbeda dengan Realitas Politik dan Hukum

Masyarakat kecil menyayangkan penangkapan Wali Kota Madiun. Masyarakat menilai walikotanya telah berhasil membangun beragam fasilitas publik dan mengubah wajah Kota Madiun ala Jogjakarta. Penilaian ini menunjukkan adanya realitas sosial bahwa sebagai orang baik hati tidak sama dengan realitas politik yang menganggapnya sebagai pelaku korupsi dengan suap proyek bermodus CSR. Fenomena

Selengkapnya »

Akselerasi Digitalisasi: Jurang Kebijakan Pusat dan Otonomi Daerah

Dinamika otonomi daerah menjadi sebuah tantangan besar bagi upaya pemerintah pusat untuk mewujudkan ekosistem digital terpadu dalam pelayanan publik. Saat ini, banyak pemerintah daerah mengembangkan aplikasi digitalnya secara terpisah yang kerap menimbulkan duplikasi anggaran dan kompleksitas data. Akibatnya, interoperabilitas data yang esensial untuk pengambilan keputusan nasional berbasis bukti sulit terwujud.

Selengkapnya »
Search